JAKARTA - Upaya percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra terus digencarkan pemerintah melalui berbagai program bantuan sosial.
Fokus utama diarahkan pada keluarga terdampak banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui langkah terukur, bantuan disalurkan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Kementerian Sosial mulai menyalurkan Bantuan Sosial reguler triwulan pertama yang terdiri dari Program Keluarga Harapan dan sembako kepada 1,7 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat di wilayah terdampak bencana banjir.
Tiga provinsi yang menjadi prioritas adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyaluran ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen menjaga stabilitas sosial masyarakat terdampak.
Total anggaran untuk bansos reguler PKH dan sembako di tiga provinsi tersebut yaitu sebesar Rp1.832.738.125.000. Dana tersebut dialokasikan guna memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah menegaskan bahwa proses distribusi dilakukan secara bertahap dan terpantau.
Penyaluran Reguler dan Dukungan Kebencanaan
"Yang pertama adalah bantuan sosial reguler untuk tiga provinsi, sudah kami salurkan sejak awal Februari," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melalui keterangan tertulis. Pernyataan itu menandai dimulainya distribusi bansos secara resmi. Pemerintah memastikan proses berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
"Ditujukan kepada 1,7 juta lebih keluarga penerima manfaat. Untuk tiga provinsi, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara," tambahnya. Penyaluran ini mencakup keluarga yang telah terdata dalam sistem kesejahteraan sosial. Pendataan dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
Di samping bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos kebencanaan atau bansos adaptif. Bantuan tersebut mencakup dukungan logistik dan dapur umum bagi warga terdampak. Langkah ini bertujuan memastikan kebutuhan pangan darurat dapat terpenuhi.
Selain itu, terdapat dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terdiri dari santunan, jaminan hidup, isian hunian, dan pemulihan ekonomi. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat bangkit dari dampak bencana. Pemerintah berupaya menghadirkan solusi menyeluruh dari fase darurat hingga pemulihan.
"Kami sudah mulai menyalurkan untuk ahli waris, untuk isian hunian maupun juga untuk jaminan hidup dan sekarang akan disusul untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Kami mengikuti penyaluran BNPB. BNPB pada minggu yang lalu sudah salur, kita akan menyusul di belakangnya," katanya. Pernyataan ini menegaskan koordinasi antarlembaga dalam proses distribusi bantuan.
Mekanisme Penyaluran Pascabencana
Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menjelaskan mekanisme penyaluran bansos pascabencana Sumatra. Tahapan pertama menggunakan data nasional BNPB sebagai rujukan awal. Data tersebut menjadi dasar identifikasi wilayah dan warga terdampak.
Selanjutnya dilakukan penetapan By Name By Address oleh kepala daerah setempat. Dalam proses ini, Bupati atau Walikota menandatangani dokumen bersama Kapolres, Kajari, dan Dandim. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Setelah itu, dilakukan validasi dan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas. Tahap ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas kementerian. Proses administrasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketepatan penyaluran.
Berdasarkan data dan hasil verifikasi, Kemensos menyalurkan bantuan sesuai jenis dan skema yang ditetapkan. Setiap bantuan memiliki kategori berbeda sesuai kebutuhan penerima. Pendekatan ini memastikan bantuan yang diberikan relevan dengan kondisi lapangan.
Pada saat proses dan setelah penyaluran, Kemensos bersama Pemerintah Daerah dan penyalur serta unsur pendamping melakukan asistensi. Kegiatan ini mencakup verifikasi data, monitoring, serta pelaporan. Pendampingan dilakukan agar seluruh tahapan berjalan tertib.
"Bersama Pemda dan penyalur, didampingi oleh teman-teman kami dari Tagana, pendamping PKH, Karang Taruna maupun pilar-pilar sosial yang lain, kita melakukan verifikasi data, monitoring bantuan, dan yang terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi," ujar Gus Ipul. Kolaborasi ini menunjukkan keterlibatan berbagai unsur sosial dalam memastikan distribusi tepat sasaran.
Progres Validasi dan Kesiapan Anggaran
Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan perkembangan penyaluran bantuan sosial pascabencana Sumatra. Hingga saat ini, 29 dari 53 Kabupaten atau Kota telah tervalidasi oleh Kemendagri. Wilayah yang tervalidasi tersebut dinyatakan siap menerima penyaluran bantuan.
Proses validasi terus berlangsung untuk wilayah lainnya. Pemerintah menargetkan seluruh daerah terdampak dapat segera menyelesaikan tahapan administrasi. Dengan demikian, distribusi bantuan dapat dilakukan secara menyeluruh.
"Anggaran kami, yang kita butuhkan nanti semuanya itu Rp2 triliun lebih. Rp600 miliar lebih di antaranya sudah siap dengan menggunakan RO khusus, Direktif Presiden," pungkasnya. Pernyataan tersebut menegaskan kesiapan dukungan anggaran untuk mempercepat pemulihan.
Melalui langkah sistematis dan kolaboratif, pemerintah berupaya memastikan bantuan tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Penyaluran bansos ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak banjir. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Sumatra.
