JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersiap memulai proyek infrastruktur strategis pertamanya, yaitu pembangunan Tol Bogor-Serpong via Parung.
Jalan tol sepanjang 32,03 kilometer ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi kemacetan yang sering terjadi di jalur Bogor–Serpong. Dengan adanya proyek ini, waktu tempuh antara kedua wilayah tersebut akan dipangkas menjadi kurang dari 45 menit dari yang sebelumnya mencapai sekitar satu jam.
Tol ini akan menjadi salah satu proyek andalan pemerintahan baru dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya di kawasan penyangga ibu kota.
Proyek senilai Rp 12,35 triliun ini seluruhnya didukung oleh badan usaha tanpa menggunakan dana APBN, menjadikannya contoh nyata sinergi antara pemerintah dan pihak swasta.
Rincian Proyek dan Skema Pendanaan
Tol Bogor-Serpong via Parung melintasi dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Banten. Dari total panjang 32,03 kilometer, sekitar 27,83 kilometer berada di wilayah Jawa Barat dan sisanya, 4,2 kilometer, berada di Banten.
Jalur ini akan menghubungkan berbagai kawasan padat aktivitas ekonomi dan hunian yang selama ini masih bergantung pada jalan arteri.
Direktur Utama PT Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menjelaskan bahwa pembangunan proyek ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan infrastruktur jalan tol yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Pembangunan Jalan Tol Bogor-Serpong tidak hanya mempercepat perjalanan antara Bogor dan Serpong, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, mempermudah distribusi logistik, dan mendorong investasi di wilayah penyangga ibu kota,” ujar Rivan dalam keterangan tertulis.
Proyek ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Badan usaha pemrakarsa adalah Konsorsium PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) yang terdiri atas PT Persada Utama Infra dengan porsi saham 52%, PT Jasa Marga Tbk 25%, PT Adhi Karya Tbk 12%, dan PT Hutama Karya Infrastruktur 10%.
Pembagian Seksi dan Konektivitas Tol
Pembangunan Tol Bogor-Serpong via Parung akan dilakukan dalam empat seksi utama. Seksi 1 dimulai dari Junction Salabenda hingga Simpang Susun Pondok Udik sepanjang 3,97 kilometer.
Seksi 2 menghubungkan SS Pondok Udik dengan SS Putat Nutug sepanjang 9,27 kilometer. Selanjutnya, Seksi 3 dari SS Putat Nutug ke SS Rumpin sepanjang 8,23 kilometer. Terakhir, Seksi 4 menghubungkan SS Rumpin hingga Junction Serpong dengan panjang 10,56 kilometer.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menuturkan bahwa proyek tol ini memiliki nilai strategis tinggi karena berperan sebagai simpul penghubung utama di kawasan Jabodetabek.
“Tol Bogor-Serpong via Parung merupakan simpul strategis yang menghubungkan pusat pertumbuhan di Jabodetabek dan mengikat denyut kehidupan masyarakat,” ujar Dody dalam acara penandatanganan PPJT Tol Bogor-Serpong di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan.
Tol ini akan menjadi bagian dari jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR) III, yang menghubungkan berbagai ruas utama seperti Tol Serpong–Balaraja di sebelah barat, Tol Bogor Ring Road, Tol Depok–Antasari, dan Tol Sentul Selatan–Karawang Barat yang saat ini tengah dalam tahap persiapan lelang.
Target Pembangunan dan Manfaat Ekonomi
Rencana pengadaan lahan untuk proyek Tol Bogor-Serpong via Parung akan dimulai pada awal tahun 2026. Setelah itu, tahap konstruksi ditargetkan dapat dimulai pada Oktober 2026 dan rampung pada Agustus 2028.
Dengan waktu pembangunan sekitar dua tahun, proyek ini diharapkan segera memberikan dampak positif bagi pertumbuhan wilayah dan mobilitas masyarakat. Menteri Dody menegaskan bahwa keberadaan tol ini tidak hanya berfungsi memperlancar arus kendaraan, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi.
“Keberadaannya insyaallah akan memperlancar mobilitas, mengurangi beban jalan arteri, serta membuka pertemuan ekonomi baru di kawasan Jabodetabek,” ungkapnya.
Dengan dukungan penuh badan usaha dan koordinasi pemerintah, proyek Tol Bogor-Serpong via Parung diharapkan menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat konektivitas nasional.
Selain mempersingkat waktu tempuh, proyek ini juga akan memicu pertumbuhan kawasan sekitar, memperluas akses distribusi logistik, dan mendukung pembangunan wilayah penyangga ibu kota agar lebih terintegrasi dan produktif.
