JAKARTA - Menjelang Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) ke-8 tahun 2025 yang akan digelar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), isu keterlibatan transportasi lokal menjadi perhatian serius. Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB menegaskan pentingnya dukungan konkret bagi pelaku usaha angkutan lokal agar turut menikmati dampak ekonomi dari event nasional ini.

Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum, mengungkapkan harapan besar agar pemerintah daerah dan panitia penyelenggara Fornas 2025 memberi prioritas kepada pengusaha transportasi lokal. Menurutnya, momen besar seperti Fornas seharusnya dimanfaatkan sebagai peluang pemulihan ekonomi bagi sektor transportasi daerah yang masih bergelut dengan berbagai keterbatasan.

“Setiap event besar yang digelar di NTB harus menjadi ruang keterlibatan aktif bagi pelaku usaha transportasi lokal,” ujar Junaidi dalam pernyataan resminya.

Pernyataan tersebut muncul setelah digelarnya Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Organda NTB. Acara tersebut dihadiri seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda kabupaten/kota se-NTB dan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, khususnya terkait persiapan Fornas.

Salah satu persoalan yang mencuat dalam Mukerda adalah soal klaim wilayah operasional oleh pengusaha transportasi antar daerah. Senggigi, salah satu kawasan wisata utama di NTB, disebut sebagai lokasi yang sempat menimbulkan gesekan akibat hal ini.

“Salah satu isu yang mengemuka adalah soal klaim wilayah oleh pengusaha transportasi antar daerah, seperti yang terjadi di Senggigi. Ini sedang kami benahi agar tidak menimbulkan konflik horizontal antar sesama pelaku usaha,” jelas Junaidi.

Untuk mengantisipasi potensi konflik dan memastikan distribusi manfaat yang merata, Organda NTB telah memberikan instruksi kepada seluruh DPC untuk mulai mendata titik-titik kegiatan Fornas serta menyiapkan armada lokal di masing-masing wilayah.

“Kita tidak ingin event besar seperti Fornas malah dimanfaatkan oleh transportasi dari luar daerah. Pelaku transportasi lokal harus mendapatkan manfaat nyata dari event nasional ini, baik di Lombok maupun di Sumbawa,” tegas Junaidi.

Organda NTB menyatakan keterbukaan terhadap penggunaan armada luar NTB selama masih dalam koridor penyegaran atau kebutuhan tambahan yang tidak bisa dipenuhi pelaku lokal. Namun, Junaidi menekankan bahwa kondisi sektor transportasi lokal saat ini cukup rentan dan membutuhkan perlindungan serta perhatian lebih.

“Kami dalam posisi ‘mati segan hidup tak mau’. Maka dari itu, kebijakan harus mempertimbangkan sisi keberlangsungan ekonomi pelaku usaha lokal, bukan hanya kebutuhan teknis,” katanya, menggambarkan sulitnya situasi yang dihadapi pelaku transportasi di NTB.

Junaidi juga menyoroti pentingnya pelibatan Organda dalam proses perencanaan transportasi untuk event besar seperti Fornas. Ia menilai bahwa keberhasilan pengelolaan transportasi tidak bisa dilepaskan dari partisipasi organisasi yang sudah lama membidangi sektor tersebut.

“Organda adalah organisasi yang membidangi transportasi darat. Setiap ada event besar, kami harus dilibatkan sejak awal. Kami adalah mitra strategis pemerintah dalam menjamin kelancaran mobilisasi peserta dan pengunjung, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha transportasi lokal,” tutup Junaidi.

Fornas ke-8 tahun 2025 dipastikan akan menjadi perhelatan skala besar. Dengan NTB sebagai tuan rumah, berbagai lokasi di Pulau Lombok dan Sumbawa akan menjadi arena kegiatan yang diikuti ribuan hingga belasan ribu peserta dari seluruh provinsi di Indonesia.

Mobilitas peserta dan pengunjung tentu akan menjadi tantangan tersendiri, mengingat lokasi acara yang tersebar dan jarak tempuh antarpulau. Di sinilah peran transportasi lokal menjadi sangat vital, baik dari sisi pelayanan maupun dukungan ekonomi masyarakat sekitar.

Pemerintah daerah NTB pun diharapkan segera merespons aspirasi Organda dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Upaya memastikan keterlibatan transportasi lokal tak hanya penting dalam konteks teknis, tetapi juga menjadi bentuk nyata keberpihakan kepada pelaku ekonomi daerah.

Dengan melibatkan Organda sejak tahap perencanaan, pemerintah dapat menghindari gesekan antar pelaku usaha dan menciptakan sistem transportasi yang efisien serta inklusif selama pelaksanaan Fornas. Selain itu, kolaborasi erat antara penyelenggara, pemerintah, dan pelaku transportasi akan memperkuat citra NTB sebagai tuan rumah yang mampu mengelola event nasional secara profesional dan berkelanjutan.

Dalam konteks yang lebih luas, Fornas 2025 dapat menjadi model sinergi antara pembangunan sektor olahraga rekreasi dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Keterlibatan transportasi lokal bukan hanya sekadar operasional teknis, tetapi bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi daerah pascapandemi.

Kini, bola berada di tangan pemerintah daerah dan panitia penyelenggara Fornas. Komitmen mereka terhadap pelaku usaha lokal akan diuji dalam pelaksanaan event olahraga terbesar tingkat komunitas tersebut. Dan jika aspirasi Organda NTB mendapat respons yang serius, Fornas 2025 tak hanya akan sukses secara sportivitas, tetapi juga berdampak positif secara sosial dan ekonomi.