JAKARTA - Insiden meninggalnya pasien BPJS di RSUD Cibabat Kota Cimahi menjadi pukulan keras bagi sistem layanan kesehatan publik. Tak sekadar menyayat hati keluarga korban, kasus ini juga membuka kembali perbincangan publik tentang efektivitas dan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan saat menghadapi kendala teknis, terutama yang berkaitan dengan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.
Adalah Deden (45), warga Kecamatan Cibugel, Sumedang, yang menjadi sorotan setelah meninggal dunia di RSUD Cibabat. Ia datang dalam kondisi darurat, namun keluarganya menyebut penanganan medis sempat terhambat karena sistem BPJS offline. Keterlambatan penanganan itu diduga menjadi penyebab kematiannya.
Peristiwa ini langsung menyebar di media sosial dan memicu gelombang reaksi dari masyarakat yang mempertanyakan komitmen rumah sakit dalam menjalankan pelayanan, terutama bagi peserta BPJS yang merupakan bagian terbesar dari pasien rumah sakit pemerintah.
Penjelasan Awal: Sistem BPJS Bermasalah
Pihak keluarga menyampaikan bahwa saat membawa Deden ke RSUD Cibabat, mereka dihadapkan pada informasi bahwa sistem BPJS tengah bermasalah atau offline. Alasan ini disebut-sebut menjadi hambatan administratif yang membuat pasien tidak segera mendapatkan tindakan medis yang diperlukan.
Meski informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen, namun narasi itu telah terlanjur menyebar luas dan membentuk opini publik yang kritis terhadap manajemen RSUD Cibabat.
Media sosial pun dipenuhi komentar yang menyayangkan apabila alasan teknis dijadikan dalih untuk mengabaikan nyawa pasien. Terlebih, BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah yang menjamin pelayanan kesehatan bagi warga negara.
Wali Kota Turun Tangan
Menanggapi situasi yang berkembang, Wali Kota Cimahi Letkol Inf (Purn) Ngatiyana segera melakukan kunjungan langsung ke RSUD Cibabat untuk mendapatkan penjelasan dari pihak rumah sakit. Dalam keterangannya kepada wartawan, Ngatiyana menyampaikan rasa prihatin dan memastikan akan menelusuri seluruh prosedur yang terjadi malam itu.
"Untuk pelayanan, sudah saya cek bahwa pasien tetap ditangani walau pada saat itu sistem BPJS sedang bermasalah. Meski begitu, ada proses yang perlu diluruskan," ujar Ngatiyana.
Pernyataan Wali Kota tersebut mengindikasikan bahwa proses pelayanan memang sempat dijalankan, namun ada kemungkinan adanya miskomunikasi atau prosedur administratif yang memperlambat respons.
Evaluasi Internal RSUD Cibabat
Pihak RSUD Cibabat juga disebut tengah melakukan evaluasi internal terkait insiden tersebut. Rumah sakit ini merupakan salah satu fasilitas kesehatan rujukan di wilayah Bandung Raya, yang seharusnya memiliki protokol penanganan darurat bahkan ketika terjadi gangguan sistem.
Penggunaan sistem digital untuk verifikasi peserta BPJS memang telah menjadi standar, namun dalam kondisi darurat, seharusnya pelayanan tidak terganggu. Dalam situasi sistem bermasalah, rumah sakit memiliki kewenangan untuk tetap melayani pasien terlebih dahulu sambil menyelesaikan administrasi menyusul.
Kejadian ini pun menjadi alarm bagi manajemen rumah sakit untuk memperkuat sistem mitigasi risiko layanan, serta memastikan bahwa seluruh staf memahami SOP dalam kondisi sistem down, terutama saat berhadapan dengan kasus kegawatdaruratan.
Reaksi Publik dan Pemerhati Kesehatan
Berbagai tanggapan bermunculan dari kalangan masyarakat dan pemerhati layanan publik. Banyak yang menilai bahwa insiden ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan dalam menyediakan alternatif saat sistem elektronik tidak berfungsi.
"Kalau sistem BPJS error, lalu pelayanan jadi terhambat, berarti rumah sakit terlalu bergantung pada teknologi. Padahal, prinsip dasar layanan darurat adalah menyelamatkan nyawa terlebih dahulu," ujar seorang warganet dalam unggahannya yang viral di X (sebelumnya Twitter).
Tak sedikit pula yang meminta agar BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan melakukan audit menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit pemerintah, guna memastikan kejadian serupa tak terulang di daerah lain.
Pertanyaan tentang SOP dan Etika Medis
Di luar sisi teknis, kasus ini juga menimbulkan perdebatan etis. Sejauh mana petugas medis bisa bersikukuh pada aturan administrasi saat berhadapan dengan nyawa manusia? Adakah sistem yang memberikan kelonggaran dalam kondisi luar biasa?
Pakar kebijakan publik dan kesehatan masyarakat menilai bahwa insiden ini menunjukkan perlunya revisi dalam SOP pelayanan rumah sakit, termasuk penegasan bahwa pasien darurat harus ditangani tanpa memperhitungkan status pembiayaan terlebih dahulu.
"Tak boleh ada pasien darurat yang ditolak. Itu prinsip dasar pelayanan kesehatan. Sistem boleh bermasalah, tapi nyawa tidak bisa ditunda," ujar seorang akademisi bidang kesehatan dari salah satu universitas negeri di Bandung.
Pemerintah Daerah dan BPJS Perlu Duduk Bersama
Meninggalnya Deden menjadi semacam tamparan keras bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam sistem layanan kesehatan nasional. Pemerintah daerah, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan perlu segera duduk bersama untuk membahas celah-celah dalam mekanisme layanan yang selama ini belum teratasi secara baik.
Harapan masyarakat kini terletak pada langkah-langkah korektif yang benar-benar dijalankan, bukan sekadar pernyataan keprihatinan. Keluarga Deden mungkin tak bisa mendapatkan kembali orang yang mereka cintai, namun masyarakat berharap tidak ada lagi korban yang bernasib sama karena sistem yang seharusnya melindungi justru menjadi penghambat.
