JAKARTA – Impian 25 warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, untuk mengubah nasib lewat pekerjaan di proyek pembangunan pabrik mobil listrik di Kabupaten Subang, berakhir tragis. Mereka bukan hanya gagal mendapatkan pekerjaan, tetapi juga harus terlantar selama tiga hari tanpa makanan dan uang untuk pulang. Bahkan, beberapa dari mereka nekat berjalan kaki sejauh 30 kilometer sebelum akhirnya mendapat bantuan.
Peristiwa memilukan ini bermula dari tawaran kerja yang disampaikan oleh seorang warga negara asing. Dalam iming-imingnya, proyek pembangunan pabrik mobil listrik tersebut dikabarkan membutuhkan sekitar 30 tenaga kerja. Namun, setelah mereka berangkat ke lokasi proyek di Subang, hanya tiga orang yang benar-benar diterima. Ironisnya, ketiga orang itu memilih untuk tidak melanjutkan pekerjaan karena rasa solidaritas terhadap teman-teman yang tidak diterima.
“Karena rasa solidaritas terhadap teman-temannya yang tidak diterima bekerja, tiga orang itu akhirnya memilih tidak melanjutkan pekerjaan dan tetap bersama rombongan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i.
Terlantar dan Kelaparan di Lokasi Proyek
Setelah penolakan kerja itu, ke-25 orang ini justru ditelantarkan di sekitar lokasi proyek tanpa makanan dan uang transportasi. Selama tiga hari, mereka bertahan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sebagian dari mereka terpaksa berjalan kaki sejauh 30 kilometer sebelum akhirnya dibantu oleh warga sekitar dan diantar ke pusat Kabupaten Subang.
“Ini sangat memilukan. Biasanya kami menangani pekerja yang terlantar di luar negeri, tetapi ini terjadi di dalam negeri,” tegas Hilmy. Ia juga menyesalkan tidak adanya pengawasan yang ketat dalam proses rekrutmen tenaga kerja untuk proyek-proyek besar seperti pabrik mobil listrik tersebut.
Kisah ini kemudian menyebar luas di media sosial. Unggahan tentang penderitaan para warga Cirebon itu menarik perhatian netizen dan memicu reaksi cepat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan kepolisian.
Polisi dan Dinsos Bergerak Cepat
Mengetahui kabar tersebut, Kepolisian Subang segera bergerak dan mengarahkan rombongan korban ke Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Subang. Dari sanalah informasi diteruskan kepada Dinsos Kabupaten Cirebon, yang kemudian langsung mengirimkan tim untuk menjemput mereka.
“Saya mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jabar dan Dinsos Kabupaten Cirebon dalam menangani kasus ini serta memastikan para korban dalam kondisi sehat. Alhamdulillah hari ini mereka sudah diterima kembali di Cirebon dan akan didampingi lebih lanjut,” tambah Hilmy.
Respons dan Bantuan Pemerintah
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, menjelaskan bahwa laporan pertama kali diterima dari Dinsos Subang pada Selasa pagi (10/6), sekitar pukul 07.36 WIB. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa ada 25 warga asal Cirebon yang terlantar di Subang.
“Dinsos Subang melaporkan ada 25 warga Cirebon yang terlantar. Lima orang lainnya sudah lebih dulu pulang ke Cirebon dengan menumpang truk,” jelas Indra.
Menanggapi laporan tersebut, Dinsos Cirebon segera mengirimkan empat unit kendaraan dengan delapan petugas gabungan untuk menjemput para korban. Mereka kemudian dibawa ke Kantor Dinsos Cirebon dan diserahkan ke pemerintah desa dan keluarga masing-masing.
“Alhamdulillah saat ini seluruh korban sudah tiba di Kantor Dinsos Kabupaten Cirebon untuk selanjutnya diserahkan ke pemerintah desa dan keluarga masing-masing,” ungkap Indra.
Tak hanya mengurus kepulangan, Dinsos juga memberikan pendampingan psikososial kepada para korban. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan transportasi senilai Rp500 ribu per orang sebagai bentuk kepedulian.
Minimnya Pengawasan Proyek Mobil Listrik Jadi Sorotan
Insiden ini menjadi sorotan publik dan membuka tabir lemahnya pengawasan serta transparansi dalam proses perekrutan tenaga kerja untuk proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan pabrik mobil listrik. Pemerintah daerah didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perekrutan agar kejadian serupa tidak terulang.
Hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak perusahaan yang disebut-sebut akan membangun pabrik mobil listrik di Subang. Identitas warga negara asing yang menawarkan pekerjaan juga belum diungkap secara jelas oleh pihak berwenang.
Namun demikian, pihak Pemkab Cirebon menyatakan akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui motif di balik peristiwa ini dan memastikan tidak ada unsur penipuan atau perdagangan orang dalam kasus ini.
Komitmen Pemkab Cirebon Tangani Dampak Psikologis
Tidak hanya masalah fisik dan ekonomi, kasus ini juga meninggalkan dampak psikologis bagi para korban. Setelah harapan mereka pupus, para korban merasa trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap tawaran kerja di luar daerah. Karena itu, Dinsos Cirebon juga akan memastikan mereka mendapat pendampingan jangka panjang untuk memulihkan mental.
“Kami akan mendampingi mereka melalui program pemulihan psikososial dan ekonomi. Jangan sampai mereka menjadi korban dua kali akibat dampak lanjutan dari kejadian ini,” kata Indra.
Harapan Baru dan Seruan Kewaspadaan
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, terutama para pencari kerja, agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas asal-usul dan prosedurnya. Pemerintah daerah juga diharapkan lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang prosedur kerja yang aman dan legal, terutama dalam proyek-proyek industri seperti mobil listrik yang tengah berkembang pesat di Indonesia.
Hilmy Riva’i pun menegaskan, “Kami berharap kasus ini jadi perhatian semua pihak agar sistem perekrutan bisa lebih manusiawi dan terorganisasi. Kami tidak ingin ada lagi warga kami yang mengalami nasib seperti ini.”
Kasus ini menyoroti ironi di balik proyek pembangunan pabrik mobil listrik yang seharusnya membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga. Alih-alih menjadi solusi pengangguran, proyek ini justru menciptakan penderitaan akibat sistem yang belum tertata dengan baik.
Dengan perhatian dari masyarakat, pemerintah, dan media, diharapkan ada perubahan nyata dalam sistem rekrutmen dan perlindungan tenaga kerja lokal. Pembangunan industri strategis seperti mobil listrik seharusnya membawa harapan, bukan keputusasaan.
