Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) resmi mengoperasikan lima unit truk sampah listrik tipe compactor dalam rangka memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan. Langkah ini menjadikan Jakarta sebagai salah satu daerah pelopor di Indonesia yang mulai beralih ke armada pengangkut sampah bebas emisi, Senin, 14 April 2025.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari strategi Pemprov Jakarta dalam menurunkan tingkat polusi udara dan mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi, terutama kendaraan operasional pemerintah.

“Ini merupakan semangat mengurangi polusi udara dan emisi karbon. Kami mulai menggagasnya melalui operasional compactor listrik ke depannya,” ujar Asep dalam keterangan resminya, Senin, 14 April 2025.

Truk Sampah Listrik: Tanpa Emisi dan Tanpa Kebisingan

Truk compactor listrik yang dioperasikan DLH memiliki spesifikasi teknis canggih yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengangkutan sampah di wilayah perkotaan. Unit ini berkapasitas 6 meter kubik dan sepenuhnya menggunakan sistem full elektrik. Dengan sistem plug-in, proses pemadatan sampah dilakukan secara otomatis tanpa menghasilkan emisi maupun kebisingan, menjadikannya solusi ideal untuk operasional lingkungan padat penduduk seperti Jakarta.

“Compactor listrik ini memiliki dimensi panjang 3.300 mm, lebar 1.700 mm, tinggi 1.950 mm, dan berat kosong sekitar 1.700 kg. Daya listrik yang dibutuhkan hanya 1,5 kW dengan sistem 3 phase. Ini merupakan teknologi yang efisien sekaligus aman,” jelas Asep.

Selain itu, truk ini juga dilengkapi berbagai fitur keselamatan dan kontrol modern seperti panel kendali digital, safety switch, serta hydraulic control unit untuk menjamin operasional yang aman dan efektif.

Dukung Transisi Energi dan Peremajaan Armada

Pengadaan truk listrik ini juga menjadi bagian dari program peremajaan armada DLH yang selama ini masih mengandalkan kendaraan berbahan bakar fosil. Pemprov Jakarta bertekad memperluas penggunaan kendaraan listrik di sektor layanan publik, termasuk pengelolaan sampah.

“Seluruh sampah yang diangkut ke RDF Plant Rorotan kini menggunakan truk compactor, termasuk lima unit truk listrik ini. Ke depannya, kami akan terus menambah jumlah unit seiring kebutuhan dan kesiapan infrastruktur,” tambah Asep.

Untuk mendukung kelancaran operasional truk listrik, DLH juga telah menyiapkan infrastruktur pengisian daya cepat atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sejumlah titik strategis. Lokasi SPKLU akan dibangun di pool truk DLH, RDF Plant Rorotan, serta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

“Kami menggunakan teknologi super fast charging yang memungkinkan baterai terisi penuh hanya dalam waktu 20 hingga 30 menit,” ungkap Asep.

Operator Sudah Siap, Adaptasi Berjalan Lancar

Agar truk listrik ini dapat langsung dioperasikan dengan optimal, DLH juga telah melatih para operatornya. Menurut Asep, pelatihan berjalan lancar karena sistem pengoperasian compactor listrik tidak jauh berbeda dengan versi konvensional berbahan bakar solar.

“Pengoperasiannya cukup mudah dan tidak jauh berbeda dengan compactor konvensional, sehingga adaptasi oleh para operator berjalan tanpa kendala berarti,” katanya.

Menuju Masa Depan Bebas Emisi

Lebih jauh, Asep menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar inovasi sesaat, melainkan bagian dari visi jangka panjang Pemprov Jakarta dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan rendah karbon.

“Jakarta ingin menunjukkan bahwa transisi menuju kendaraan ramah lingkungan bukan hal yang mustahil. Semua bisa dimulai dari sekarang, dan bukan tidak mungkin ke depan seluruh truk sampah kami adalah truk listrik,” tutur Asep dengan optimis.

Langkah berani Pemprov Jakarta ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai upaya konkret dalam mewujudkan kota yang lebih hijau, bersih, dan modern. Penggunaan kendaraan listrik di sektor pengelolaan sampah dinilai sebagai terobosan penting untuk mendukung target pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan di ibu kota.