Jakarta - Mulai 1 Januari 2025, layanan WiFi gratis Bali Smart Island (BSI) di Kabupaten Bangli resmi tidak dapat diakses. Keputusan Pemprov Bali untuk tidak mengalokasikan anggaran bagi program ini menjadi penyebab utama terhentinya layanan yang telah banyak membantu masyarakat Bangli mengakses internet secara gratis di berbagai lokasi strategis.

Konfirmasi mengenai kabar ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Bangli, I Wayan Dirga Yusa. “Program WiFi BSI adalah inisiatif Pemprov Bali yang sudah berjalan sejak masa Gubernur Wayan Koster. Di Bangli sendiri, terdapat 265 titik WiFi BSI yang tersebar di desa adat, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, hingga objek wisata,” Kamis, 2 Januari 2025.

Selama bertahun-tahun, kebutuhan biaya operasional WiFi ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov Bali melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Di Kabupaten Bangli, anggaran tahunan yang dialokasikan mencapai Rp1,2 miliar. “Kami di daerah menerima program itu dan membantu membayarkan setiap bulan,” jelas Dirga lebih lanjut.

Namun, kemelut anggaran tahun ini harus menghadapkan Pemkab Bangli pada keputusan berat. Pada tahun 2025, Pemprov Bali memilih untuk menghentikan penyaluran BKK khusus bagi layanan WiFi. Hal ini membuat pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak, mengingat Pemkab Bangli selama ini belum mengalokasikan dana dari APBD kabupaten untuk mendukung program tersebut.

“Ketika surat pemberitahuan penghentian BKK dari Pemprov Bali tiba, APBD 2025 sudah disetujui, meninggalkan sedikit ruang bagi kami untuk manuver,” tambah Dirga. “Kami tidak menyiapkan anggaran untuk itu,” tegasnya. Akibatnya, layanan WiFi BSI yang selama ini telah menjadi penopang dalam akses informasi masyarakat pun terpaksa dihentikan.

Selain menjadi akses publik yang signifikan, program WiFi gratis ini dinilai sangat bermanfaat terutama di era digitalisasi yang semakin menuntut penggunaan teknologi. Bagi masyarakat Bangli, jaringan internet gratis ini membuka peluang lebih baik dalam pendidikan, ekonomi, dan sosial. “Internet adalah pintu dunia, dan kehilangan akses ini bisa menjadi kemunduran,” kata seorang warga Bangli yang tak ingin disebutkan namanya.

Untuk mempertahankan hidupnya program ini, diperlukan langkah konkret dari Pemkab Bangli. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penyusunan perencanaan yang matang serta mempertimbangkan ketersediaan dan alokasi anggaran. “Mungkin nanti kami akan siapkan anggaran di Perubahan APBD 2025,” ungkap Dirga menanggapi pertanyaan mengenai solusi jangka pendek.

Meskipun Pemkab Bangli dihadapkan pada kendala anggaran mendadak, masih terdapat harapan bahwa program ini dapat berlanjut. Dalam APBD Perubahan 2025, ada peluang untuk memasukkan kembali anggaran untuk WiFi gratis ini, tentunya dengan dukungan dan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah.

Keputusan Pemprov Bali ini menambah daftar tantangan bagi Pemkab Bangli dalam memenuhi kebutuhan digital masyarakatnya. Dalam kesiapan menghadapi perkembangan zaman serba digital dan keterbukaan informasi, akses internet yang mudah dan terjangkau menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan pemutusan layanan ini memicu pertimbangan ulang tentang sejauh mana peran penting pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik berbasis teknologi.

Tanpa dukungan finansial dari Pemprov Bali, tanggung jawab kini berada di pundak Pemkab Bangli untuk menemukan solusi secepat mungkin. Bagaimana langkah pemerintah daerah ke depan, terutama dalam revitalisasi program Bali Smart Island ini, akan menjadi perhatian masyarakat luas. Jika tidak ada alternatif solusi, boleh jadi akses informasi dan potensi ekonomi digital di Bangli mengalami penurunan akibat keterbatasan fasilitas internet.

Dengan perkembangan pesat dan tuntutan era digital, sudah saatnya kebijakan publik mempertimbangkan pentingnya akses teknologi sebagai bagian integral dari pelayanan dasar masyarakat. Terlepas dari berbagai kendala anggaran, kepentingan masyarakat dalam mendapatkan layanan internet gratis harus menjadi prioritas, sehingga kemajuan daerah dapat terus terwujud tanpa harus tertinggal dalam persaingan global.