Jakarta - Dalam upaya mempercepat pemerataan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari 5% menjadi 8%, Pemerintah Prabowo Gibran mengumumkan peluncuran program ambisius untuk membangun 3 juta rumah setiap tahunnya. Program ini akan memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal layak huni.

Program perumahan ini terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta apartemen di perkotaan. Namun, tantangan besar menghadang pemerintah, terutama dalam hal anggaran dan strategi inovatif yang diperlukan untuk mencapai target ambisius tersebut. Pasalnya, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2025 hanya mencapai Rp5,078 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan anggaran tahun 2024 sebesar Rp14,3 triliun, Kamis, 2 Januari 2025.

Ketua Umum Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, menekankan pentingnya metode baru untuk mencapai target ini. “Usaha pengentasan backlog rumah nasional tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa yang sudah terbukti tidak efektif,” tegas Joko. Ia menambahkan bahwa banyak warga Indonesia yang masih belum memiliki rumah, kondisi ini menurutnya harus diurus dengan serius dan dijadikan program strategis pemerintah.

Dalam mencari solusi pendanaan, REI mendorong dilakukannya 'rekayasa' pembiayaan perumahan. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), atau bahkan dana wakaf, untuk menurunkan biaya dana (cost of fund).

Senada dengan Joko, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, juga menekankan pentingnya inovasi pendanaan dan memastikan kepastian hukum lahan untuk pembangunan perumahan. “Diperlukan langkah-langkah preventif untuk memastikan bahwa status kepemilikan tanah tidak menimbulkan masalah hukum di masa mendatang,” kata Lasarus.

Mendukung dari Segi Finansial: FLPP dan Peran Perbankan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merespons kebutuhan pendanaan dengan merencanakan peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit pada tahun 2025. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan, “Program FLPP adalah program yang berhasil disukai oleh semua stakeholder perumahan, namun kuotanya terbatas.”

Langkah ini didukung Kementerian Keuangan yang berencana mengubah skema pembiayaan FLPP menjadi 50% dari negara dan 50% dari perbankan untuk menurunkan beban keuangan negara.

PT Bank Tabungan Negara (BTN), sebagai mitra utama pemerintah dalam KPR, sepenuhnya mendukung peningkatan kuota FLPP. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan, “Kami berharap ini bisa menjadi keputusan presiden.” Nixon menyebut kebutuhan dana mencapai lebih dari Rp70 triliun untuk kuota 800.000 unit tersebut. Sebagai alternatif, BTN mempertimbangkan penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri.

Alternatif Pembiayaan dan Tantangan Keuangan

Nixon menunjukkan bahwa program 3 juta rumah memerlukan sekitar Rp360 triliun per tahun, angka yang mustahil ditanggung sepenuhnya oleh APBN. Solusi kreatif dan kerjasama lintas sektor diperlukan demi mencapai tujuan. “Problem di sektor perumahan bukan hanya pada pendanaan, tapi juga memastikan supply dan demand dapat terpenuhi dan saling melengkapi,” jelas Nixon.

BTN telah mengadakan pendanaan proyek pembangunan dan menyediakan kredit kepada konsumen untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah. Selain itu, BTN juga memberikan masukan kepada Satgas Perumahan mengenai tumpang tindih regulasi yang harus diselesaikan.

Dalam mendukung likuiditas, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mendorong penggunaan instrumen efek beragun aset (EBA). Mahendra mengungkapkan, “Kami siap mendorong sinergi untuk memperkuat skema dan ekosistem EBA itu.”

Program perumahan ini bukan sekadar proyek infrastuktur, melainkan bagian dari visi masa depan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan semua pihak, dari pemerintah, perbankan, hingga investor, sangat diperlukan demi mewujudkan program yang monumental ini.