Jakarta - Kontroversi seputar megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus BCA Gate kembali mencuat, menimbulkan pertanyaan publik terhadap keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelesaikan dua skandal besar sejak peninggalan rezim Soeharto. Hingga kini, kasus ini seolah terhenti tanpa solusi pasti, menimbulkan kekecewaan sekaligus tantangan bagi pemerintahan baru, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai pengamat ekonomi dan politik di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinagoro kritis terhadap perkembangan ini. "Megaskandal rekayasa-rekayasa keuangan negara yang jelas-jelas kasat mata merugikan rakyat Indonesia. Gak usah bicara sekarang, yang terbesar kasus BLBI, apalagi BCA Gate," ungkap Sasmito Hadinagoro, Kamis, 2 Januari 2025.

Menurut Sasmito, dirinya telah berupaya mengurai benang kusut kasus ini dengan mengirimkan berbagai dokumen penting kepada KPK. Ia bahkan menyebut telah berkomunikasi dengan beberapa pimpinan KPK seperti Ketua KPK periode 2010-2011 Busyro Muqoddas dan Penasihat KPK periode 2005-2013 Abdullah Hehamahua. Namun, dugaan intervensi dari pemerintah pusat membuat pengusutan kasus ini berjalan di tempat. "Waktu saya tanya apakah Anda diintervensi oleh Central Power, beliau (Busyro) menjawabnya, 'banget'. Banget itu artinya sangat, tidak ada komentar lebih," kenangnya.

Sementara itu, sikap diam Abdullah Hehamahua juga dipertanyakan oleh Sasmito. "Saya heran dengan Abdullah, di KPK teriak ngatain Jokowi segala macam, luar biasa benci ngatain Jokowi, tapi urusan BLBI kenapa tak suruh periksa dia diam," ujarnya menambahkan. Hingga kini, lebih dari selusin aksi telah dilakukan Sasmito dan rekan-rekannya untuk mendorong investigasi berkaitan BLBI dan BCA Gate, meski hasilnya justru terkatung-katung.

Besarnya kerugian negara akibat skandal BLBI ini tentu bukan main-main, diperkirakan hingga mencapai Rp1.030 triliun. Dulunya, program BLBI dimaksudkan untuk menyelamatkan bank-bank dari kebangkrutan selama krisis ekonomi di akhir era Soeharto. Namun, realitasnya, dana ini justru mengalir ke segelintir obligor besar. Berdasarkan data yang diungkap Sasmito, empat obligor terbesar yaitu Anthony Salim (Rp33 triliun), Sjamsul Nursalim (Rp32 triliun), Usman Atmajaya (Rp30 triliun), dan Bob Hasan (Rp14 triliun) masih belum sepenuhnya diminta pertanggungjawaban.

Sasmito menyoroti pula transaksi penjualan aset Bank BCA kepada Budi Hartono sebesar Rp5 triliun, padahal seharusnya bernilai lebih dari Rp200 triliun menurut estimasi LPEKN. "Kalau Anda mau bandingkan sekarang yang ramai soal korupsi CSR BI di Komisi XI, tidak ada apa-apanya dibandingkan subsidi bunga obligasi rekap ini," tegasnya.

Tantangan semakin jelas bagi Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Presiden. Sasmito mengharapkan ketegasan Prabowo untuk tidak mengulangi kesalahan pendahulunya, Presiden Jokowi, yang menurutnya sekadar wacana tanpa eksekusi. "Jangan sampai Prabowo sami mawon (sama saja) dengan Jokowi yang NATO (No Action Talk Only)," ungkapnya.

Menariknya, Prabowo sempat melontarkan gagasan agar para koruptor yang bertobat diberi kesempatan dengan mengembalikan jumlah duit negara yang mereka selewengkan, sebagai upaya pemulihan aset negara. "Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Orang bertaubat, tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja, sudah nyolong, 'aku bertaubat'. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor. Tidak," tegas Prabowo dalam perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, Sabtu, 28 Desember 2024.

Prabowo juga mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dalam memerangi korupsi di Indonesia, menekankan bahwa masyarakat menuntut pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dengan berbagai pandangan dan tantangan ini, jelas bahwa penyelesaian kasus-kasus besar seperti BLBI dan BCA Gate memerlukan keberanian dan kemauan politik yang kuat. Akankah Prabowo Subianto mampu menjawab tantangan tersebut dan membawa perubahan nyata dalam perang melawan korupsi di Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawabnya.