Jakarta - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis. Dalam Rapat Pimpinan dan Arahan Khusus yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (08/04), Gubernur Muzakir memaparkan sejumlah program prioritas, salah satunya penyiapan Qanun Pertambangan Rakyat sebagai langkah awal untuk mengatur aktivitas tambang emas rakyat secara legal dan terorganisir, Rabu, 9 April 2025.
Menurutnya, pertambangan rakyat memiliki potensi besar dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola secara profesional dan berbadan hukum koperasi.
Rencana Qanun Pertambangan Rakyat ini sejalan dengan upaya Pemerintah Aceh dalam menata sektor pertambangan yang selama ini masih banyak dilakukan secara ilegal dan belum memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi daerah maupun masyarakat lokal.
Percepatan Proyek Strategis Nasional: Bendungan Krueng Keuruto
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Aceh juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan Bendungan Krueng Keuruto yang telah menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menyatakan bahwa laporan terkait proyek tersebut sudah disampaikan langsung kepada Presiden RI dan meminta Dinas Pengairan Aceh untuk segera mengambil langkah percepatan.
Bendungan ini dinilai vital dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian di wilayah Aceh Utara dan sekitarnya, sekaligus mendukung upaya ketahanan pangan di provinsi tersebut.
Tertibkan Bangunan di Atas Lahan Produktif
Gubernur Muzakir juga menyoroti persoalan bangunan liar milik masyarakat yang berdiri di atas lahan sawah produktif. Ia meminta agar dinas terkait segera melakukan penertiban demi menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lahan pertanian.
Dorong Iklim Investasi dan Reformasi Perizinan
Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Gubernur Muzakir menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran serta percepatan investasi. Ia meminta agar seluruh hambatan perizinan yang masih terjadi segera diselesaikan agar iklim investasi di Aceh semakin kondusif.
Evaluasi Izin HGU Perkebunan Sawit
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut adalah masalah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit. Gubernur Muzakir menyatakan keprihatinannya atas luasnya lahan perkebunan yang dikuasai oleh pihak luar daerah, bahkan ada yang melebihi batas yang diizinkan dalam peraturan.
Gubernur juga secara tegas menginstruksikan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk melakukan pengawasan dan langkah tegas terhadap pelanggaran izin HGU di seluruh wilayah provinsi.
Komitmen Pemerintah Aceh dalam Tata Kelola Pembangunan
Seluruh langkah strategis yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut menggambarkan komitmen kuat Pemerintah Aceh dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis potensi lokal. Gubernur Muzakir menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat Aceh hanya bisa dicapai jika pembangunan dilakukan secara terencana dan melibatkan seluruh elemen.
Dengan Qanun Pertambangan Rakyat yang tengah disiapkan, percepatan proyek PSN, dan pengawasan terhadap sektor perkebunan serta investasi, Pemerintah Aceh menunjukkan arah pembangunan yang progresif dan inklusif demi kemajuan daerah.
