Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dilaporkan marah besar setelah temuan mengejutkan terkait dengan kasus penyunatan isi kemasan minyak goreng Minyakita kemasan 1 liter. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa isi dari kemasan tersebut ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter (mL) alih-alih 1 liter seperti yang tertera pada kemasan, Kamis, 13 Maret 2025.
Menanggapi temuan ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus mendapatkan sanksi tegas. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 12 Maret 2025.
Prabowo Tegaskan Tidak Ada Tempat untuk Penipuan terhadap Rakyat
Sudaryono menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sangat marah dengan tindakan tersebut dan menyampaikan pesan yang jelas: “Jangan sampai hanya ingin untung sesaat kemudian rakyat banyak dikorbankan,” ujar Sudaryono, mengutip pernyataan Prabowo. “Mengurangi timbangan, mengurangi kualitas, mengurangi volume, itu kan jelas kejahatan. Kalau kita ngomongin agama itu udah ada di Al-Qur'an tuh mengurangi timbangan itu neraka ancamannya,” tambahnya dengan tegas.
Kasus penyunatan minyak goreng Minyakita ini menjadi sorotan besar karena produk tersebut dijual dengan harga terjangkau untuk membantu masyarakat menengah ke bawah dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun, temuan bahwa volume produk berkurang dari yang tertera di kemasan menyebabkan kekecewaan besar, terutama bagi mereka yang mengandalkan produk tersebut.
Tindak Tegas Oknum yang Merugikan Masyarakat
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono menekankan bahwa oknum yang terlibat dalam penyunatan produk minyak goreng tersebut harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. “Oknum-oknum yang merugikan rakyat harus ditindak tegas. Presiden ingin agar rakyat mendapatkan pelayanan terbaik, baik produk maupun jasa,” kata Sudaryono.
Prabowo, yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan komitmennya untuk memastikan kualitas produk yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan standar yang dijanjikan. Dalam hal ini, Prabowo menegaskan bahwa minyak goreng kemasan 1 liter harus benar-benar memiliki volume 1 liter sesuai dengan yang tertera di label, dengan kualitas yang baik.
Pemerintah Berkomitmen Melindungi Kepentingan Rakyat
Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah ini juga mengungkapkan bahwa komitmen Presiden Prabowo untuk memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat, termasuk dalam hal produk dan jasa, adalah prioritas utama. “Pak Prabowo ingin sekali rakyat mendapatkan kualitas pelayanan yang baik. Kalau sekarang minyak goreng itu dikemas dengan kualitas tertentu, ya harusnya 1 liter dengan kualitas yang baik dan semestinya,” ujar Sudaryono.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai apakah Presiden Prabowo marah besar mendengar kabar tersebut, Sudaryono dengan jelas mengatakan bahwa semua pihak pasti merasa marah. “Ya gimana masa tidak marah, orang rakyat banyak yang kena, yang marah tidak hanya Presiden, kita semua marah kan, makanya kita minta media semua kita lihat,” kata Sudaryono.
Tidak Ada yang Kebal Hukum
Wamentan Sudaryono juga menegaskan bahwa dalam hal ini, tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Indonesia. “Intinya tidak ada orang kebal hukum di Indonesia. Presiden mengatakan seperti itu, siapa pun yang melanggar apalagi merugikan rakyat banyak, ya kita harus tegas. Dengan ketegasan kita, maka akan ada juga efek jera, orang kan juga tidak akan mengulangi,” tegas Sudaryono.
Pesan ini jelas menunjukkan bahwa Presiden Prabowo dan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menindak tegas setiap tindakan yang merugikan masyarakat, terlebih lagi jika tindakan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, seperti minyak goreng.
Menanti Tindak Lanjut Kasus Minyakita
Kasus penyunatan volume minyak goreng Minyakita ini menjadi perhatian luas, karena selain mencederai kepercayaan publik terhadap kualitas produk yang dijual, juga menambah beban ekonomi masyarakat yang tengah berjuang menghadapi inflasi dan kenaikan harga bahan pokok. Pemerintah kini tengah mengusut kasus ini, dan berjanji akan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Seiring berjalannya waktu, banyak pihak yang menantikan tindakan nyata dari pemerintah dalam menangani kasus ini. Masyarakat berharap agar kebijakan yang ada dapat lebih melindungi hak-hak konsumen dan memastikan kualitas serta kuantitas produk yang mereka beli sesuai dengan yang dijanjikan.
Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, juga berjanji akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap produk-produk yang beredar di pasaran, guna mencegah terjadinya penipuan atau kecurangan serupa di masa depan. Kegigihan Prabowo dalam menegakkan keadilan di sektor pangan menjadi harapan banyak pihak agar kualitas dan kuantitas produk yang dijual kepada masyarakat tidak dikorbankan demi keuntungan sesaat.
