Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai deflasi yang terjadi pada ekonomi Indonesia pada awal tahun 2025. Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 yang diadakan di Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025, Sri Mulyani membantah anggapan yang beredar bahwa deflasi disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat. Ia menjelaskan bahwa deflasi yang terjadi lebih disebabkan oleh intervensi pemerintah melalui sejumlah kebijakan strategis.

"Banyak yang memberikan interpretasi bahwa deflasi terjadi karena masyarakat lesu, namun itu tidak benar," tegas Sri Mulyani. Ia menambahkan bahwa penurunan inflasi lebih banyak dipengaruhi oleh penurunan harga yang diatur oleh pemerintah, atau yang dikenal dengan istilah administered prices, Kamis, 13 Maret 2025.

Kebijakan Pemerintah Sebagai Faktor Utama

Sri Mulyani merinci beberapa kebijakan pemerintah yang berkontribusi terhadap deflasi ini. Salah satunya adalah penurunan harga tiket pesawat, yang dipicu oleh insentif pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah. Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon sebesar 50 persen pada tarif listrik untuk dua bulan pertama tahun 2025.

"Penurunan harga tiket pesawat dan diskon tarif listrik yang diterapkan pada Januari dan Februari 2025, serta berbagai kebijakan lainnya seperti diskon tarif tol menjelang Lebaran dan program mudik gratis, semuanya adalah bagian dari intervensi pemerintah yang mengurangi beban pengeluaran masyarakat," ujar Sri Mulyani. Dengan kebijakan ini, ia menilai deflasi yang tercatat justru menjadi sebuah pencapaian positif bagi perekonomian Indonesia.

Deflasi Pertama Sejak Maret 2000

Data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami deflasi tahunan sebesar 0,09 persen (year-on-year/yoy) pada Februari 2025. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa deflasi tersebut adalah yang pertama kali terjadi sejak Maret 2000. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan harga pada komponen yang diatur oleh pemerintah, seperti tarif listrik dan harga bahan pokok tertentu.

"Deflasi yang terjadi pada Februari 2025 lebih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, terutama diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan dengan daya 2.200 volt ampere (VA) atau lebih rendah," ujar Amalia. Komponen yang termasuk dalam harga yang diatur pemerintah ini mengalami deflasi yang cukup signifikan, sebesar 9,02 persen secara tahunan, memberikan kontribusi sebesar 1,77 persen terhadap deflasi tahunan.

Dampak pada Daya Beli Masyarakat

Meskipun Indonesia tercatat mengalami deflasi, Amalia menegaskan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Hal ini terlihat dari stabilitas komponen-komponen yang lebih sensitif terhadap perubahan harga, seperti komponen inti dan komponen bergejolak (volatile). Komponen inti, yang mencakup harga barang dan jasa yang tidak banyak dipengaruhi oleh fluktuasi musiman, masih mencatatkan inflasi sebesar 2,48 persen yoy.

Meskipun ada penurunan harga pada beberapa komoditas, Amalia menjelaskan bahwa sektor lain masih mengalami inflasi. Komponen bergejolak, yang mencakup bahan makanan dan energi, juga mengalami inflasi yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi tidak cukup besar untuk mengubah tren keseluruhan menjadi deflasi.

Deflasi sebagai Pencapaian Ekonomi Indonesia

Sri Mulyani menganggap deflasi yang tercatat pada Februari 2025 sebagai sebuah pencapaian besar bagi Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang masih berjuang dengan angka inflasi yang tinggi. Ia menyebutkan bahwa meskipun deflasi ini mungkin terlihat sebagai penurunan harga, sebenarnya hal ini adalah hasil dari kebijakan yang terencana dengan baik oleh pemerintah untuk mengurangi beban hidup masyarakat.

"Deflasi ini adalah salah satu pencapaian stabilitas ekonomi yang luar biasa bagus bagi Indonesia. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia mampu menjaga stabilitas harga melalui kebijakan yang tepat," ujar Sri Mulyani. Dia juga menambahkan bahwa kebijakan ini mendukung daya beli masyarakat tanpa menyebabkan penurunan permintaan yang signifikan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.