Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) semakin memperkuat komitmennya dalam mendukung kebijakan investasi strategis untuk ketahanan pangan nasional dengan menunjuk Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP). Penunjukan ini tercatat dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025, yang menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas harga beras serta memperkuat cadangan pangan nasional, Rabu, 12 Maret 2025.
Dalam rangka memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan, Kemenkeu memberikan dana investasi sebesar Rp 16,6 triliun kepada Perum Bulog melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Investasi ini akan dikelola melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN) dengan skema alternatif pendanaan di luar subsidi yang bertujuan untuk mendukung penyerapannya atas produksi beras petani dalam negeri. Skema ini diharapkan mampu memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan menjaga stabilitas harga beras di pasar domestik.
Pengelolaan Investasi dengan Tata Kelola yang Baik
Pada acara penyerahan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog yang diadakan di Jakarta pada Selasa (11/03), Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menegaskan pentingnya pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, investasi ini harus dikelola dengan tata kelola yang baik serta akuntabilitas yang tinggi, sehingga dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan.
“Dukungan Pemerintah yang telah diberikan sebesar Rp 16,6 triliun agar dapat dimanfaatkan oleh Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk kemanfaatan rakyat sebesar-besarnya,” ujar Astera dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Rabu, 12 Maret 2025.
Astera juga menambahkan bahwa investasi ini akan membantu Bulog dalam menyerap hasil produksi petani domestik, memperkuat cadangan beras nasional, dan menjaga stabilitas harga beras yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga pangan.
Efisiensi dan Pengelolaan Dana yang Optimal
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban, juga menekankan peran Kemenkeu sebagai pengelola investasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan optimal. Investasi pada Bulog ini bersifat nonpermanen dengan menggunakan mekanisme revolving fund, yang memungkinkan dana tersebut berputar untuk memberikan manfaat lebih besar dengan biaya rendah, serta mendukung berbagai program strategis pemerintah.
Rionald mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana ini untuk memastikan manfaat yang maksimal dapat dirasakan oleh masyarakat. “Saat ini Pemerintah tengah menjalankan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, diharapkan Perum Bulog juga menjalankan hal yang sama dalam bekerja secara efisien,” ungkap Rionald.
Dengan menggunakan sistem revolving fund, dana yang telah diberikan akan kembali berputar dan dapat digunakan kembali untuk tujuan strategis lainnya, memastikan keberlanjutan investasi ini dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Perum Bulog Siap Menyerap Produksi Petani
Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya, memberikan apresiasi tinggi terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Kemenkeu untuk mengelola investasi sebesar Rp 16,6 triliun. Novi menegaskan bahwa dana ini akan digunakan untuk menyerap produksi beras dari 26 wilayah dan 8 sentra produksi beras di seluruh Indonesia. Ia memastikan bahwa dana investasi ini akan dikelola dengan prinsip good governance dan pengelolaan risiko yang ketat untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program.
“Dana investasi ini akan digunakan untuk menyerap produksi beras pada 26 wilayah dan 8 sentra produksi, serta akan dikelola dengan prinsip good governance dan manajemen risiko yang ketat,” ujar Novi. Ia juga menambahkan bahwa dengan dana ini, Bulog dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus menjaga kestabilan harga beras di pasar domestik.
Meningkatkan Sinergi untuk Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan
Dengan adanya kerja sama yang solid antara Kemenkeu dan Perum Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga beras, yang menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat peran Bulog dalam menyerap hasil produksi petani, sehingga kesejahteraan petani bisa lebih terjamin.
Pemerintah juga berharap bahwa dengan adanya investasi ini, Perum Bulog dapat mengelola dan mendistribusikan cadangan beras secara lebih efisien, sekaligus mendukung keberlanjutan dan kemandirian pangan nasional dalam jangka panjang. Pengelolaan yang baik dan efisien akan memastikan bahwa dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat, dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa depan.
