Jakarta - Dalam upaya memperkuat pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur tentang Derivatif Keuangan dengan aset mendasar berupa efek, menindaklanjuti peralihan tugas pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Langkah ini sesuai dengan amanat Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Senin, 10 Maret 2025.

Perubahan Strategis Pengawasan Finansial

Penerbitan POJK ini menandai titik penting dalam restrukturisasi pengawasan finansial di Indonesia. Sebelumnya, tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan dipegang oleh Bappebti. Kini, OJK mengambil alih sebagai bagian dari strategi penguatan sektor keuangan nasional. "POJK ini memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan dan pengembangan produk, pelaku, dan penyelenggara infrastruktur pasar derivatif keuangan," ujar M. Ismail Riyadi, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

Kerangka Pengaturan yang Komprehensif

POJK 1/2025 ini memuat sejumlah ketentuan penting yang mencakup ruang lingkup pengaturan dan pengawasan, serta aspek produk, pelaku, dan infrastruktur pasar. Selain itu, regulasi ini menetapkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku dan penyelenggara infrastruktur derivatif keuangan, serta proses peralihan terkait pelaku dan infrastruktur tersebut.

Keputusan strategis ini diyakini dapat memperkuat integritas dan transparansi pasar keuangan. "Kami berharap regulasi ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan pasar derivatif yang lebih kondusif dan teratur," tambah Ismail.

Implikasi bagi Pemain Industri

Dengan bergesernya tugas ini ke OJK, pelaku industri derivatif keuangan harus beradaptasi dengan kerangka baru yang diatur dalam POJK. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah penyesuaian terhadap pengawasan yang kini lebih terpusat di OJK, namun hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan.

Regulasi ini juga memberikan landasan bagi pengembangan produk dan inovasi baru di sektor derivatif keuangan. Pemain industri diharapkan dapat berperan aktif dalam memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat posisi pasar dan meningkatkan daya saing.

Tanggal Efektif Berlaku

Peraturan ini mulai berlaku efektif pada 10 Januari 2025, bertepatan dengan mulai beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan dari Bappebti ke OJK. Dengan persiapan yang matang, OJK berkomitmen untuk menjalankan tugas ini dengan optimal. "OJK akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi POJK ini untuk memastikan peraturan berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak," tegas Ismail.

Masa Depan Derivatif Keuangan di Indonesia

Dengan hadirnya POJK 1/2025, diharapkan sektor derivatif keuangan di Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang lebih solid dan terkendali. Kepastian hukum dan pengawasan yang ketat merupakan dua pilar yang diharapkan mampu menunjang perkembangan ini. Langkah OJK ini juga dipandang sebagai upaya strategis untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global di pasar keuangan.

Melalui penerapan kebijakan yang inovatif dan adaptif, OJK menegaskan komitmennya dalam menciptakan ekosistem keuangan yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan. POJK ini tidak hanya memberi sinyal positif bagi pelaku domestik tetapi juga bagi investor internasional yang tertarik dengan potensi besar pasar finansial Indonesia.

Dengan regulasi ini, semua pihak diharapkan dapat berkontribusi lebih optimal dalam mewujudkan visi dan misi OJK untuk pasar keuangan Indonesia yang lebih terintegrasi dan berdaya saing tinggi. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui sektor keuangan yang lebih kokoh dan terpercaya.