Jakarta - Pemerintah pusat terus mendorong efisiensi anggaran di berbagai kementerian untuk menjaga kestabilan keuangan negara. Salah satu kementerian yang terkena imbas dari kebijakan tersebut adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang harus mengurangi anggarannya sebesar Rp1,86 triliun dari total pagu anggaran Rp3,9 triliun untuk tahun ini. Pengurangan anggaran ini sekaligus menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya pada sejumlah proyek krusial, termasuk rencana pemasangan jaringan gas (jargas) di Bontang, Kalimantan Timur, Selasa, 4 Maret 2025.

Bontang menjadi perhatian utama dalam proyek ini karena statusnya sebagai kota pengolah gas dan sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebutuhan masyarakat akan sambungan jargas sudah menjadi prioritas untuk memastikan pasokan energi bisa sampai ke rumah-rumah warga dengan lebih efisien dan hemat biaya.

Lukman, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekkot Bontang, menyatakan harapannya agar efisiensi anggaran ini tidak memengaruhi pelaksanaan proyek jargas di wilayahnya. “Harapan kami semoga tidak berdampak terhadap rencana pemasangan sambungan jargas,” ujar Lukman. Menurut Lukman, pemasangan jargas menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat dan seharusnya masuk dalam skala prioritas.

Belum ada kejelasan mengenai kelanjutan proyek jargas setelah efisiensi anggaran ini diumumkan. Sebelumnya, Kementerian ESDM bekerja sama dengan Lemtek UI telah melakukan survei terhadap calon penerima bantuan pemasangan jargas di Bontang. Survei tersebut penting untuk menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang lebih tepat berdasarkan verifikasi lapangan.

Namun, hasil verifikasi ini menunjukkan adanya penyusutan jumlah permintaan sambungan jargas. Penyusutan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rumah calon penerima yang kosong saat survei berlangsung, ketidakhadiran calon penerima di tempat, hingga ketidakassagan terhadap pentingnya pemasangan jargas.

Data dari verifikasi menunjukkan bahwa jumlah sambungan yang diusulkan berkurang sebanyak 1.266 sambungan. Dari hasil survei di 14 kelurahan, banyak perbedaan ditemukan. Kelurahan Berbas Pantai mengalami penyusutan terbesar, dari usulan 846 sambungan menjadi hanya 412, penurunan sebanyak 434 sambungan. Kelurahan Loktuan menjadi yang kedua dengan penurunan 324 sambungan, dari usulan sebanyak 2.086 menjadi 1.762 setelah diverifikasi.

Di sisi lain, beberapa kelurahan justru menunjukkan peningkatan calon penerima setelah survei, seperti Bontang Kuala, Bontang Baru, Guntung, Satimpo, dan Tanjung Laut. Ini menandakan adanya kesadaran warga yang baru muncul setelah sosialisasi dan survei berlangsung.

Pemerintah Kota Bontang sendiri masih menunggu keputusan dari Kementerian ESDM terkait tindak lanjut proyek ini, terutama setelah adanya penyusutan dan perbedaan data ini. Menurut Lukman, pihaknya tidak bisa banyak melakukan tindakan selain menunggu kebijakan final dari pemerintah pusat.

Dalam kondisi ketidakpastian ini, efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian ESDM untuk tetap menjalankan proyek-proyek yang telah direncanakan. Pelaksanaan proyek seperti jargas di Bontang sangat penting karena berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat dan efisiensi energi kota.

Pengamatan lebih lanjut dan peninjauan ulang perlu dilakukan agar proyek jargas bisa tetap berjalan sesuai rencana, sekaligus mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Pemerintah pusat diharapkan bisa menemukan solusi yang tepat untuk menjaga keseimbangan anggaran tanpa mengorbankan program prioritas yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Optimisme tetap ada bahwa dengan perbaikan sistem dan alokasi anggaran yang tepat, proyek jargas di Bontang dapat terealisasi, dan harapan masyarakat akan infrastruktur energi yang lebih baik bisa terwujud di masa mendatang.