Jakarta - Kasus pencurian besi rel kereta api milik PT KAI Divre I Sumatera Utara yang terjadi pada tahun 2021 kembali mencuat ke permukaan dengan penetapan CM, seorang anggota DPRD Kota Tebing Tinggi, sebagai tersangka utama. Insiden yang terjadi pada 26 September 2021 di perlintasan KA, Jalan Sofyan Zakaria, Kecamatan Padang Hilir, telah melibatkan beberapa pihak dalam jaringan pencurian terorganisir ini. Wakil rakyat yang seharusnya menjadi pelayan publik, kini harus menghadapi jeratan hukum yang serius. Artikel ini mengungkap kronologi kasus serta tanggapan dari pihak kepolisian yang terlihat bertindak tegas dalam menuntaskan kasus ini, Senin, 3 Maret 2025.

Kronologi Kasus Pencurian

Pada tanggal 26 September 2021, Polres Tebing Tinggi melalui Satuan Reserse Kriminal berhasil mengamankan delapan pelaku pencurian besi rel kereta api. Mereka adalah KT alias Endo, MSH alias Sarif, MSIH alias Surya, ESS, S alias Bedak, H alias Usup, JJP alias Puput, dan MN alias Ujang. Salah satu temuan penting dari kasus ini adalah dugaan kuat keterlibatan CM yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tebing Tinggi periode 2024-2029.

"Kami mengamankan delapan pelaku dalam pencurian ini, dan berdasarkan penyelidikan mendalam, diduga kuat bahwa CM terlibat sebagai otak dari sindikat ini," ungkap AKP Sahri Sebayang, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tebing Tinggi.

Peran CM dalam Sindikat Pencurian

Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan modus operandi di balik pencurian ini. Setidaknya, CM diyakini menyediakan pendanaan bagi operasi ilegal ini, termasuk untuk pembelian mata gergaji besi yang digunakan dalam aksi pencurian. "CM yang memberikan dana untuk membeli mata gergaji besi dan menjanjikan upah kepada para pelaku. Rel yang dicuri kemudian dijual kepada CM," jelas Sahri dalam keterangan pers terbaru.

Setelah berhasil mencuri, besi rel kereta tersebut kemudian dilaporkan dijual kembali oleh CM. Seolah tidak cukup dengan keterlibatannya, CM sempat lolos dari pantauan pihak kepolisian. Namun, langkah CM menuju pemilihan umum 2024 akhirnya menjadi petunjuk keberadaan tersangka utama ini dan berujung pada penetapannya sebagai tersangka sejak 2 Oktober 2021.

Upaya Penegakan Hukum

Kasus ini tak pelak mengundang perhatian publik, terutama karena salah satu tersangkanya berasal dari lingkungan legislatif. AKP Sahri menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kasus ini dengan serius. "Meskipun CM sempat tidak berhasil ditemukan, kami tetap melakukan upaya pencarian dan kini telah menempuh langkah hukum yang tegas," ujar Sahri.

Penetapan CM sebagai tersangka juga memicu diskusi publik mengenai integritas wakil rakyat dan bagaimana seharusnya mereka menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Tindakan tegas dari aparat kepolisian dalam kasus ini menjadi bentuk nyata upaya penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Dampak Kasus pada Kepercayaan Publik

Kasus ini tidak hanya menyentak masyarakat Kota Tebing Tinggi tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar mengenai integritas dan kredibilitas para wakil rakyat. Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif mungkin terancam jika kasus ini tidak diselesaikan secara transparan dan adil. Hal ini menekankan kebutuhan segera untuk reformasi kelembagaan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap calon yang ingin maju dalam pemilihan umum.

Sementara itu, pihak PT KAI Divre I Sumatera Utara berkerja sama penuh dengan pihak kepolisian dalam memproses kasus ini. Mereka berharap agar kerugian yang dialami dapat segera diatasi dan kejadian serupa tidak terulang kembali.