Jakarta - Dalam upaya memperkuat struktur kelembagaan dan tata kelola di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Nanik Murwati, mengadakan rapat penting bersama Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. Pertemuan ini menandai langkah serius dalam mendukung agenda reformasi birokrasi yang lebih efektif dan efisien di Indonesia, Senin, 24 Februari 2025.

Rapat yang digelar pada hari Senin ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkemuka, termasuk Plt. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Perekonomian, Kemaritiman, dan Investasi Kementerian PANRB, Ario Wiriandhi, serta Kepala Biro Organisasi dan Tata Kelola Kementerian ESDM, Luh Nyoman Puspa Dewi. Tidak ketinggalan, tim dari Kementerian PANRB dan Kementerian ESDM turut serta dalam perbincangan strategis ini.

Fokus pada Penguatan Struktur Kelembagaan

Dalam rapat yang berlangsung penuh semangat tersebut, Nanik Murwati menekankan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai pijakan utama bagi tercapainya reformasi birokrasi yang berkelanjutan. "Penguatan kelembagaan merupakan langkah awal yang krusial dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel," ujar Nanik. Ia menambahkan bahwa sinergi antara Kementerian PANRB dan Kementerian ESDM adalah kunci sukses untuk mencapai tujuan ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, turut menyampaikan pandangannya terkait agenda penguatan kelembagaan ini. Menurut Dadan, penguatan kelembagaan di Kementerian ESDM tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga untuk mendukung kebijakan strategis nasional di sektor energi dan sumber daya mineral. "Kelembagaan yang kuat akan menjadi fondasi bagi implementasi kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan," tegas Dadan.

Sinergi Antarinstansi untuk Efektivitas Kebijakan

Plt. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Ario Wiriandhi, menambahkan bahwa kolaborasi lintas instansi menjadi elemen penting dalam menciptakan kebijakan yang tepat sasaran. "Sinergi antar instansi bukan hanya tentang menyelaraskan langkah, tetapi tentang menghadirkan solusi yang komprehensif dan terukur," papar Ario dalam pembicaraan tersebut. Ia percaya bahwa dengan kerjasama yang solid, reformasi birokrasi Indonesia dapat mencapai hasil yang nyata.

Sementara itu, Luh Nyoman Puspa Dewi, Kepala Biro Organisasi dan Tata Kelola Kementerian ESDM, menggarisbawahi peran penting tim-tim kerja dalam mengimplementasikan kebijakan kelembagaan. "Kami percaya bahwa tim yang memiliki keterampilan tinggi dan semangat kerja yang tinggi akan mampu menghadirkan perubahan positif yang diharapkan," ujar Luh Nyoman.

Mengantisipasi Tantangan Masa Depan

Rapat ini juga membahas potensi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses reformasi kelembagaan di Kementerian ESDM. "Pada era digital ini, kita harus siap menghadapi tantangan perubahan teknologi dan globalisasi yang mempengaruhi dinamika sektor energi dan sumber daya mineral," ungkap Nanik. Ia menyatakan bahwa integrasi teknologi informasi dalam sistem kelembagaan dapat menjadi solusi efektif untuk menghadapi tantangan ini.

Dadan Kusdiana menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan dapat terukur keberhasilannya. "Evaluasi dan monitoring berkala akan menjadi bagian integral dari setiap langkah reformasi yang kita jalankan," kata Dadan.

Dengan rapat ini, kedua kementerian berharap dapat menciptakan perkembangan positif dalam pengelolaan kelembagaan yang lebih efisien dan efektif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat luas, terutama dalam sektor energi dan sumber daya mineral.

Menatap Masa Depan Kelembagaan Nasional

Mengakhiri rapat, semua pihak sepakat untuk memperkuat komitmen dan koordinasi demi suksesnya implementasi reformasi kelembagaan. Harapannya, sinergi ini bisa menjadi model bagi kementerian dan lembaga lainnya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang lebih responsif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan langkah konkret dan kerja sama yang erat, perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia diharapkan dapat mencapai tujuannya, yaitu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, terpercaya, dan efektif untuk masa depan yang lebih baik.