Jakarta - Mulai Sabtu, 1 Februari 2025, penjualan gas LPG 3 kilogram (kg) yang disubsidi tidak lagi akan dilakukan di tingkat pengecer. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, yang menyatakan bahwa penjualan tersebut kini hanya diperbolehkan di pangkalan resmi. Namun, pengecer yang ingin menjual gas ini masih memiliki kesempatan, asalkan mereka terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina. Aturan baru ini diambil untuk memastikan subsidi Gas LPG 3kg tepat sasaran dan hanya diterima oleh rumah tangga yang benar-benar membutuhkan, Senin, 24 Februari 2025.

Menurut Bahlil, yang diwawancarai dalam kanal YouTube CNN, selama ini distribusi gas LPG 3kg sering kali tidak tepat sasaran. "Kebijakan ini [untuk] memperbaiki sistem agar lebih transparan, akuntabel, dan memastikan distribusi gas LPG 3kg sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Dampak Kebijakan pada Distribusi dan Kehidupan Masyarakat

Meski memiliki tujuan mulia, kebijakan ini memunculkan sejumlah tantangan yang signifikan bagi konsumen dan pengusaha kecil di seluruh negeri.

1. Terbatasnya Akses ke Gas LPG 3kg

Salah satu masalah utama yang muncul adalah terbatasnya distribusi pangkalan resmi LPG 3kg di Indonesia. Pertamina Patra Niaga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat dua juta sub-pangkalan yang beroperasi. Namun, distribusi pangkalan ini belum merata. Akibatnya, masyarakat di daerah tertentu harus menempuh jarak yang jauh, bahkan berkilo-kilometer, untuk mendapatkan gas yang belum tentu tersedia. Kondisi ini menimbulkan kesulitan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

Hambatan lain yang dihadapi adalah proses pendaftaran yang rumit dan mahal untuk menjadi pangkalan resmi. Banyak pengecer kecil yang tidak mampu memenuhi persyaratan ini, sehingga tidak dapat menjual gas. "Akibatnya, kesenjangan distribusi gas semakin terasa," jelas seorang pengecer yang enggan disebutkan namanya. Keberadaan pangkalan resmi yang tidak merata secara geografis turut berkontribusi terhadap ketidakadilan distribusi dan membuat masyarakat semakin sulit dalam mengakses gas LPG 3kg.

2. Pangkalan Tidak Mampu Menampung Permintaan

Jumlah pangkalan yang terbatas menyebabkan permintaan masyarakat tidak dapat terpenuhi sepenuhnya. "Masyarakat di daerah tertentu harus menunggu hingga tiga hari untuk mendapatkan gas LPG 3kg," ungkap seorang konsumen. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama bagi rumah tangga yang sangat bergantung pada gas ini untuk memasak maupun kegiatan usaha kecil mereka.

3. Beralihnya Masyarakat ke Bahan Bakar Alternatif

Karena kesulitan yang muncul, beberapa masyarakat terpaksa kembali menggunakan kayu bakar. Namun, langkah ini menimbulkan masalah baru, baik kesehatan maupun lingkungan. Penggunaan kayu bakar dapat menyebabkan polusi udara dalam ruangan, yang berdampak buruk terhadap kesehatan pernapasan. Selain itu, meningkatnya permintaan kayu bakar dapat mendorong penebangan pohon ilegal, yang berdampak negatif bagi kelestarian lingkungan.

4. Dampak Ekonomi Makro: Penurunan Daya Beli

Dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan ini dapat memengaruhi konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen penting dalam perhitungan Pendapatan Nasional (Y = C + I + G + NX). Gas LPG 3kg sebagai sumber energi utama bagi rumah tangga menengah ke bawah di Indonesia, dengan pembatasan ini, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Masyarakat harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk mendapatkan gas, sehingga mengurangi pengeluaran lainnya seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.

Sesuai dengan hukum permintaan, semakin sedikit barang yang tersedia, maka harga akan cenderung naik. Kenaikan harga ini memberikan dampak negatif, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah berada dalam kondisi finansial yang sulit.

Kebijakan baru tentang distribusi LPG 3kg yang disubsidi ini diharapkan dapat memperbaiki sistem distribusi energi agar lebih adil dan merata. Namun, berbagai tantangan yang muncul harus segera diatasi untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat tetap mendapatkan akses memadai terhadap sumber energi utama ini.