JAKARTA - Kolaborasi antara sektor keuangan dan kehutanan membuka peluang baru bagi petani hutan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan mempermudah akses permodalan bagi para petani hutan serta mengoptimalkan potensi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dari kawasan Perhutanan Sosial. Langkah ini menjadi strategi penting dalam mendorong pembangunan kehutanan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Bandar Lampung. Acara ini menegaskan komitmen kedua institusi untuk membangun sinergi antara sektor jasa keuangan dan pengelolaan hutan, serta memberikan dorongan nyata bagi pengembangan ekonomi berbasis kehutanan sosial.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya memberikan akses modal yang lebih mudah bagi petani yang mengelola Perhutanan Sosial. “Dengan kehadiran OJK melalui MoU ini, kita harap pihak perbankan atau pihak swasta lain akan memberikan perhatian lebih khusus pada para petani hutan yang sudah diberikan akses pengelolaan perhutanan sosial,” ujar Raja Juli. Pernyataan ini menegaskan fokus utama kerja sama, yakni memperkuat kemampuan finansial petani hutan agar mereka dapat mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyoroti potensi Nilai Ekonomi Karbon yang bisa dikembangkan dari sektor kehutanan. Menurut Mahendra, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu inti dari MoU ini, sebagai langkah mendukung pembiayaan yang berkelanjutan. “Utamanya lagi, dalam konteks Lampung saat ini adalah untuk perhutanan sosial,” jelas Mahendra.

MoU ini bukanlah langkah pertama antara OJK dan Kemenhut. Nota kesepahaman ini merupakan pembaruan dari kerja sama sebelumnya, yang disesuaikan dengan struktur kementerian terbaru setelah pemisahan Kementerian Kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ruang lingkup kerja sama mencakup delapan bidang utama, mulai dari pengembangan kebijakan, inovasi produk keuangan berkelanjutan, pertukaran data, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Salah satu kegiatan penting dalam rangkaian acara ini adalah kunjungan ke lokasi Perhutanan Sosial di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Wan Abdul Rachman, Kabupaten Pesawaran. Di lokasi ini, pimpinan OJK dan Kemenhut berdialog langsung dengan anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Para petani memaparkan komoditas unggulan yang mereka hasilkan, sekaligus berbagi pengalaman dalam mengelola hutan secara produktif namun tetap berkelanjutan.

Pendekatan langsung ke lapangan menjadi bukti nyata komitmen kedua institusi untuk memahami tantangan yang dihadapi petani hutan, sekaligus menawarkan solusi konkret melalui akses pembiayaan. Dengan dukungan perbankan dan pemanfaatan NEK, petani hutan tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga berkontribusi pada penyerapan karbon, yang memiliki nilai ekonomi bagi mereka maupun masyarakat luas.

Kerja sama OJK dan Kemenhut juga menekankan pentingnya literasi keuangan. Peningkatan pemahaman petani mengenai pengelolaan dana dan pembiayaan berkelanjutan menjadi faktor kunci agar akses modal yang diberikan benar-benar efektif dan berdampak positif. Literasi ini mencakup pemahaman terhadap mekanisme pinjaman, risiko usaha, hingga pengelolaan pendapatan dari komoditas hutan dan karbon.

Selain aspek finansial, MoU ini mendorong inovasi produk keuangan yang mendukung kehutanan berkelanjutan. Produk tersebut bisa berupa kredit khusus, program pembiayaan berbasis hasil hutan, hingga insentif bagi pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Dengan adanya mekanisme ini, para petani hutan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem hutan.

Pengembangan Nilai Ekonomi Karbon juga menjadi fokus utama. Dengan pengelolaan hutan yang tepat, kawasan Perhutanan Sosial berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan melalui skema karbon yang dapat diperjualbelikan. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

Dengan sinergi antara OJK dan Kemenhut, para petani hutan memperoleh akses ke modal, informasi, dan dukungan teknis yang dibutuhkan untuk mengelola hutan secara produktif. Dukungan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kehutanan sosial yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Raja Juli Antoni dan Mahendra Siregar sepakat bahwa kerja sama ini menjadi tonggak penting bagi pengembangan Perhutanan Sosial di Indonesia. Kombinasi akses modal, literasi keuangan, dan pemanfaatan nilai karbon akan membuka peluang baru bagi para petani hutan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab.

Dengan demikian, MoU OJK dan Kemenhut menjadi langkah strategis yang tidak hanya memperkuat sektor jasa keuangan dan kehutanan, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi petani hutan di seluruh Indonesia.