JAKARTA — Gelombang ketidakpuasan publik terhadap penanganan skandal Bank Century dan kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencuat, kali ini melalui aksi unjuk rasa yang digelar seratusan massa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Aksi tersebut dimotori oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), serta sejumlah organisasi masyarakat lainnya yang menuntut ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyikapi dua persoalan besar yang telah lama menyita perhatian publik.
Suprayitno, Koordinator Aksi, menilai bahwa pidato Presiden SBY yang disampaikan sebelumnya malam justru memperlihatkan sikap gamang dan tidak tegas dalam merespons skandal tersebut. “Pidato SBY semalam terkesan ragu dan gamang serta belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat,” ujarnya saat menyampaikan orasi di tengah kerumunan massa.
Menurut Suprayitno, publik saat ini sangat menantikan tindakan nyata dari Presiden, bukan hanya pernyataan yang bersifat normatif. Dua isu besar yang menjadi sorotan, yakni kasus Bank Century dan dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, seharusnya mendapat penanganan serius dan berani dari pemerintah.
Dalam pernyataan sikapnya, massa mengecam keputusan Presiden SBY yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) di bawah Unit Kerja Presiden (UKP4) untuk menangani persoalan mafia hukum. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak tepat dan justru menjadi bentuk pemborosan anggaran negara.
“Pembentukan Satgas hanya pengalihan isu,” kata Suprayitno. Ia menambahkan, “Kalau Presiden memang punya tekad memberantas mafia hukum, kenapa Anggodo masih bebas? Kenapa Kapolri, Kabareskrim dan Kejagung tidak diganti?”
Tuntutan massa tak berhenti di situ. Mereka juga meminta Presiden untuk segera menonaktifkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kedua pejabat tersebut dinilai harus diperiksa secara terbuka atas dugaan keterlibatan mereka dalam kasus bailout Bank Century.
Langkah tersebut, menurut Suprayitno, perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa pemerintah tidak sedang melindungi pihak-pihak tertentu dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah tersebut. “Pejabat itu harus segera diperiksa keterlibatannya dalam skandal Century ini,” tegasnya.
Aksi yang semula dijadwalkan mulai pukul 11.00 WIB, dimajukan menjadi pukul 10.00 WIB. Akibat perubahan mendadak tersebut, tidak ada satu pun aparat kepolisian yang tampak berjaga selama aksi berlangsung. Kehadiran polisi baru terlihat setelah massa menyelesaikan seluruh rangkaian aksinya.
Ketiadaan pengawalan ini menyebabkan kemacetan lalu lintas di kawasan Jalan Gubernur Suryo. Massa sempat menutup sebagian badan jalan saat menggelar teatrikal dan membagikan selebaran kepada pengguna jalan. Aksi ini berlangsung damai meski sempat mengganggu arus lalu lintas.
Salah satu bentuk protes kreatif yang dilakukan massa adalah aksi teatrikal dengan menggunakan topeng bergambar wajah Presiden SBY. Dalam aksi itu, tiga orang mengenakan topeng tersebut dan berdiri di tengah kerumunan. Secara simbolik, para pengunjuk rasa melemparkan handuk ke arah mereka, sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Presiden.
Selain menuntut tindakan tegas terhadap pejabat terkait skandal Century, massa juga mendesak Presiden segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk merevisi UU tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuannya agar data aliran dana dapat diakses secara lebih mudah oleh KPK dalam upaya penelusuran dan pembuktian kasus korupsi.
Desakan ini menjadi bagian dari aspirasi masyarakat sipil yang telah lama mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Tuntutan terhadap Sri Mulyani dan Boediono dianggap sebagai langkah awal menuju keadilan dan reformasi birokrasi yang bersih.
Gerakan massa ini menjadi sinyal kuat bahwa publik, khususnya kelompok-kelompok akar rumput, semakin kritis terhadap respons pemerintah dalam menangani persoalan hukum dan korupsi. Demonstrasi ini juga mencerminkan bahwa kekecewaan masyarakat tidak hanya berhenti pada ruang diskusi atau media sosial, tetapi juga telah bertransformasi menjadi gerakan nyata di lapangan.
Hingga kini, baik Sri Mulyani maupun Boediono belum memberikan pernyataan langsung terkait tuntutan nonaktifasi yang disuarakan massa. Sementara itu, pemerintah melalui juru bicara kepresidenan menyatakan bahwa seluruh proses penyelidikan terkait Bank Century akan diserahkan kepada institusi hukum yang berwenang.
Namun bagi massa, pernyataan tersebut belum cukup. Mereka menghendaki adanya tindakan konkret dan berani, sebagai bukti bahwa pemerintah benar-benar berpihak pada upaya pemberantasan korupsi dan keadilan hukum yang menyeluruh.
