JAKARTA – Sorotan Presiden Prabowo Subianto atas persoalan kemacetan yang terus terjadi di Bali memicu respons cepat dari pemerintah daerah setempat. Dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Dewata, Presiden menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi lalu lintas yang semakin padat, terutama di kawasan wisata yang menjadi tumpuan ekonomi Bali.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan telah menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan. Ia menyebut pembangunan infrastruktur jalan baru, termasuk underpass dan jalan lintas kabupaten, akan dimulai pada 2026. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2029.
Gubernur Koster menjelaskan, pembiayaan pembangunan jalan tersebut akan berasal dari dana gotong royong yang dikumpulkan dari kontribusi tiga daerah, yakni Denpasar, Gianyar, dan Badung. Ketiganya telah sepakat menyisihkan 10 persen dari pendapatan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) untuk mendukung pendanaan proyek tersebut. "Saya hitung 2026 sampai 2029 selesai. Sing dadi care makan cabe rawit jani gigit jani pedes sing keto. Sabar bedik (Sabar sedikit)," kata Wayan Koster saat menutup rangkaian acara Bulan Bung Karno di ISI Bali.
Dalam pemaparannya, Koster menguraikan bahwa empat underpass akan dibangun di Denpasar. Satu proyek akan didanai Pemerintah Provinsi Bali, dua dibiayai Pemerintah Kota Denpasar, dan satu lagi oleh Pemerintah Kabupaten Badung.
Ia memastikan, setelah seluruh proyek rampung, titik-titik kemacetan, terutama di Badung, akan hilang. "Rata-rata underpass Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar. Kami akan bagi. Hitungan saya, underpass Denpasar selesai tahun 2028. Titik macet akan hilang," jelasnya.
"Badung kami petakan semua infrastruktur yang membuat titik macet di mana, karena Badung uangnya banyak, harus selesai semua di Badung itu," tambahnya.
Untuk proyek jalan lintas kabupaten antara Denpasar dan Badung, Koster menyebut akan mendapatkan dukungan langsung dari Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah Kabupaten Badung.
Tidak hanya terfokus pada wilayah Bali Selatan, Pemprov Bali juga telah merancang pembangunan jalan baru yang menghubungkan Denpasar–Badung hingga tembus ke wilayah Tabanan dan Karangasem. Desain rute jalan tersebut akan dimasukkan dalam APBD Perubahan untuk selanjutnya mulai dikerjakan pada 2026.
Dukungan finansial proyek ini juga datang dari dana PHR 10 persen milik tiga daerah, yakni Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar. "Sekarang saya kerja keras buat program pembangunan infrastruktur. Sudah saya duduki bupati se-Bali untuk pembangunan percepatan infrastruktur," tegas Koster.
Gubernur dua periode ini menuturkan bahwa perhitungan anggaran juga telah dilakukan. Jika realisasi pendapatan dari PHR mencapai target, maka Kabupaten Badung akan berkontribusi sekitar Rp 600 miliar, sementara Gianyar dan Denpasar masing-masing menyumbang Rp 90 miliar.
Dengan demikian, total dana yang dikumpulkan dari kontribusi PHR mencapai Rp 780 miliar. Dana tersebut akan dibagi menjadi dua pos utama. Sebesar 50 persen dialokasikan untuk dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diperuntukkan bagi enam kabupaten dengan ketertinggalan infrastruktur, dan 50 persen lainnya digunakan membangun jalan baru lintas kabupaten. "Jadi berarti Rp 600 miliar tambah Rp 180 miliar menjadi Rp 780 miliar. 50 persen untuk dana BKK enam kabupaten yang tertinggal infrastruktur. Sedangkan 50 persen membangun jalan baru lintas kabupaten yang menjadi kewenangan pusat atau provinsi akan didanai dari sana," jelas Koster.
Ia pun menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terfokus di wilayah yang sudah maju. Enam kabupaten lain di Bali yang infrastrukturnya masih tertinggal, juga akan turut merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur jalan tersebut.
Pembangunan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari pola pembangunan yang tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan memerlukan perencanaan matang dan kolaborasi lintas pemerintah daerah. "Inilah jurus yang saya lakukan. Tidak bisa buru-buru. Tatanan yang kami bentuk," tandasnya.
Langkah terukur Gubernur Koster ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam atas sorotan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan infrastruktur yang akan dimulai pada 2026 dan ditargetkan rampung pada 2029 diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan kemacetan di Bali, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah di Pulau Dewata.
Dengan pelibatan berbagai pihak serta pemanfaatan dana PHR secara kolektif, Koster optimistis seluruh rencana tersebut akan berjalan sesuai jadwal. Terlebih, kemacetan di Bali telah lama menjadi keluhan masyarakat dan wisatawan, sehingga solusi konkret dari pemerintah menjadi harapan banyak pihak.
