JAKARTA - Contoh kebijakan fiskal menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekonomi negara. 

Di Indonesia sendiri, terdapat dua kebijakan utama yang pernah diterapkan dalam bidang ekonomi, yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. 

Kebijakan fiskal berperan dalam mengelola arus pendapatan serta belanja negara agar tetap terkendali, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan optimal.

Pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan seberapa besar pendapatan negara, salah satunya melalui penetapan tarif pajak yang menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal. 

Langkah ini digunakan untuk memastikan bahwa pendapatan negara mencukupi berbagai kebutuhan pengeluaran, termasuk pembangunan dan pelayanan publik.

Diterapkannya kebijakan fiskal memiliki sejumlah tujuan, seperti menjaga kestabilan ekonomi nasional, membuka peluang kerja, mengendalikan laju inflasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. 

Dalam pembahasan ini, kamu akan menemukan penjelasan mengenai konsep kebijakan fiskal, termasuk perbedaan utamanya dengan kebijakan moneter yang sering digunakan sebagai pelengkap.

Untuk itu, mari pelajari lebih dalam bagaimana kebijakan ini diterapkan melalui berbagai contoh kebijakan fiskal yang digunakan dalam praktik pemerintahan.

Contoh Kebijakan Fiskal yang Berlaku di Indonesia

Beberapa contoh kebijakan fiskal yang pernah diterapkan oleh pemerintah Indonesia termasuk berbagai program yang bertujuan untuk mengatur stabilitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara. 

Salah satu kebijakan utama yang diterapkan pada tahun 2017 adalah program Amnesti Pajak yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. 

Program ini diluncurkan sebagai respons terhadap tingginya jumlah tunggakan pajak dan rendahnya kepatuhan masyarakat dalam melaporkan kekayaan mereka. 

Melalui amnesti ini, pemerintah menghapuskan pajak terutang dan sanksi administrasi, yang mendorong banyak individu dan partai politik untuk segera melaporkan kewajiban pajak mereka. 

Dampak dari kebijakan ini cukup signifikan, dengan peningkatan pendapatan negara mencapai 15,22 triliun rupiah.

Program kedua yang juga menjadi bagian dari kebijakan fiskal adalah relaksasi pajak yang diberlakukan mulai tahun 2020 hingga awal 2021, dengan tujuan utama untuk meningkatkan daya beli masyarakat. 

Sementara itu, kebijakan fiskal lainnya di bidang bahan bakar, seperti subsidi gas dan BBM, diterapkan untuk mendukung kelancaran mobilitas serta transaksi ekonomi di masyarakat, yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Apa Itu Kebijakan Fiskal?

Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan ekonomi utama untuk menjaga kestabilan ekonomi negara, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. 

Kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? 

Berdasarkan penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebijakan fiskal mencakup pengaturan mengenai pajak, penerimaan lainnya, utang-piutang, serta pengeluaran pemerintah yang bertujuan mencapai sasaran tertentu. 

Tujuan dari kebijakan ini antara lain untuk menjaga kestabilan moneter, menciptakan keseimbangan ekonomi, mendorong pembangunan ekonomi, dan memperluas lapangan pekerjaan.

Secara garis besar, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap seimbang, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap penerimaan dan pengeluaran negara dengan harapan tercapai stabilitas pembangunan dan ekonomi yang lebih baik.

Pada umumnya, kebijakan fiskal ini akan melibatkan perubahan tarif pajak, yang berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mendanai berbagai kebutuhan pembangunan negara. 

Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur seperti jalan, stasiun, halte, dan terminal, semuanya didanai melalui pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. 

Di Indonesia, kebijakan fiskal berada di bawah pengawasan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang berada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Berikut ini adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan diberlakukannya kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia:

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi Indonesia adalah tingginya tingkat pengangguran yang disebabkan oleh kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Untuk mengatasi masalah ini, kebijakan fiskal menjadi salah satu solusi yang efektif, khususnya melalui program-program peningkatan kualitas SDM. 

Dengan adanya program ini, diharapkan tenaga kerja yang berada pada usia produktif dapat memperoleh keterampilan yang memadai, sehingga mereka dapat bersaing di dunia kerja. 

Dengan demikian, masalah kualitas SDM yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi dapat diatasi melalui kebijakan fiskal yang tepat.

Mengendalikan Stabilitas Harga

Mungkin kamu pernah mendengar atau melihat berita tentang kenaikan harga beberapa komoditas penting. 

Hal ini biasanya terjadi akibat berbagai faktor, seperti tingginya permintaan pasar, penimbunan barang, atau praktik monopoli oleh oknum tertentu. 

Salah satu tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mengatasi masalah ini, dengan mengatur harga barang agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. 

Kebijakan ini juga bertujuan untuk menghindari fluktuasi harga yang disebabkan oleh tindakan tidak bertanggung jawab dari pelaku pasar yang memanfaatkan posisi monopolistik.

Menjaga serta Mengembangkan Perekonomian Negara

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk menjaga keseimbangan penerimaan dan pengeluaran negara agar perekonomian dapat terus berkembang. 

Dengan menerapkan kebijakan fiskal, diharapkan akan muncul berbagai inovasi baru yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, sehingga negara dapat terus tumbuh dan berkembang secara stabil.

Terwujudnya Keadilan Sosial

Salah satu tujuan utama kebijakan fiskal adalah mengatur pengeluaran dan penerimaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Contoh nyata dari kebijakan fiskal dalam hal ini adalah diterapkannya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Kementerian Keuangan, yang bertujuan membantu masyarakat yang berada di kategori ekonomi menengah ke bawah dan rentan agar dapat bertahan dari dampak pandemi COVID-19. 

Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Mendorong Laju Investasi

Salah satu tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para pelaku pasar modal. 

Seiring dengan stabilitas ekonomi yang tercipta melalui kebijakan fiskal, hal ini dapat mendorong laju investasi yang masuk ke Indonesia. 

Kepercayaan investor terhadap ekonomi negara yang stabil akan menarik lebih banyak investasi, yang pada gilirannya juga akan menghasilkan peningkatan pajak bagi negara, serta memperkuat perekonomian secara keseluruhan.

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal dari Segi Teoretis

Dari segi teoretis, kebijakan fiskal terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

• Kebijakan Fiskal Fungsional

Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi makro. Dampak dari kebijakan fiskal ini baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. 

Contoh dari kebijakan fiskal fungsional antara lain pemberian beasiswa pendidikan, pendanaan bagi usaha rintisan (start-up), dan sejenisnya.

• Kebijakan Fiskal Disengaja

Kebijakan fiskal disengaja merupakan kebijakan yang diterapkan dengan memanipulasi anggaran negara untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Kebijakan ini biasanya diterapkan dalam menghadapi situasi krisis ekonomi atau pandemi. 

Salah satu contoh dari kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi anggaran dalam APBN untuk sektor kesehatan selama pandemi COVID-19.

• Kebijakan Fiskal Tidak Disengaja

Kebijakan fiskal tidak disengaja adalah kebijakan yang ditetapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi pada sektor non-pemerintahan. Sebagai contoh dari kebijakan fiskal tidak disengaja adalah penetapan harga eceran tertinggi untuk komoditas tertentu.

Kebijakan Fiskal Melalui Segi Penerapan

Dalam hal penerapan, kebijakan fiskal dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

• Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan yang dilakukan dengan cara meningkatkan anggaran belanja pemerintah dan menurunkan atau menghapuskan pajak pada sektor tertentu. 

Kebijakan ini diberlakukan ketika kondisi ekonomi suatu negara lemah, dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar perusahaan tetap dapat bertahan tanpa harus melakukan pemecatan.

• Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan yang diterapkan dengan cara menaikkan pajak dan mengurangi anggaran belanja pemerintah.

Tujuan dari kebijakan fiskal kontraktif adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio pengeluaran pemerintah.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Dalam penerapan kebijakan fiskal, terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Berikut adalah instrumen kebijakan fiskal yang dimaksud:

Pajak

Pajak adalah instrumen utama dalam kebijakan fiskal. Melalui pajak, pemerintah dapat mencapai tujuan kebijakan fiskal. 

Pemerintah memiliki kemampuan untuk mengubah besaran pajak, baik dengan cara menaikkan, mengurangi, menunda, ataupun menghapuskan pajak pada sektor-sektor tertentu.

Obligasi Publik

Instrumen berikutnya adalah obligasi publik, yang juga dikenal dengan sebutan surat utang negara. Surat utang ini dikenal luas dalam dunia investasi. Dalam hal ini, pemerintah menawarkan surat utang kepada masyarakat yang memiliki dana. 

Ketika masyarakat membeli surat utang ini, negara akan mencicil utang beserta bunga pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu contoh obligasi publik adalah Surat Berharga Negara (SBN) Ritel yang diperjualbelikan di pasar. 

Dengan membeli surat utang ini, masyarakat berperan dalam pembiayaan anggaran negara.

Pengeluaran Belanja

Pengeluaran belanja negara juga merupakan instrumen kebijakan fiskal. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengurangi pengeluaran negara pada sektor tertentu, terutama jika neraca pembayaran negara mengalami defisit. 

Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menunda pencairan Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengurangi pengeluaran dalam periode tertentu.

Perbedaan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

Untuk menjaga kestabilan perekonomian negara, pemerintah memiliki dua kebijakan utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. 

Kedua kebijakan ini sama-sama penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mempertahankan stabilitas negara.

Dalam penerapannya, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal bisa dilaksanakan bersamaan atau hanya salah satunya, tergantung pada kebutuhan negara dalam menstabilkan kondisi ekonomi. 

Meskipun keduanya memiliki tujuan yang serupa, ada beberapa perbedaan mendasar antara kedua kebijakan ini.

Perbedaan pertama terletak pada pihak yang mengambil keputusan. Kebijakan fiskal diatur dan diputuskan oleh Kementerian Keuangan, sementara kebijakan moneter sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI).

Perbedaan kedua berhubungan dengan tujuan dari masing-masing kebijakan. 

Kebijakan moneter bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sedangkan kebijakan fiskal fokus pada pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara untuk menciptakan kestabilan ekonomi.

Sebagai penutup, contoh kebijakan fiskal menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya menjaga keseimbangan ekonomi demi kemakmuran bersama.