JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Nasution, secara simbolis menyerahkan 6.100 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan yang tersebar di seluruh provinsi, dengan Kabupaten Langkat sebagai penerima terbanyak. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 1.600 kartu diperuntukkan bagi nelayan di Langkat. Penyerahan berlangsung di Pendopo Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat, dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, I Nyoman Suarjaya, Wakil Ketua DPRD Sumut Riky Antony, serta Sekda Langkat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bobby Nasution menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor informal yang kerap kali menghadapi risiko kerja tinggi, seperti yang dialami oleh para nelayan. "Program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk menjamin keselamatan kerja masyarakat, khususnya bagi pekerja di sektor informal yang sangat rentan terhadap risiko pekerjaan," ujar Bobby Nasution.

Perlindungan untuk Pekerja Rentan

Program BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada kelompok pekerja yang sering kali terabaikan. Nelayan, yang bekerja dalam kondisi penuh tantangan dan risiko, kini memiliki akses yang lebih baik terhadap perlindungan jaminan sosial. Bobby Nasution menambahkan bahwa jaminan ketenagakerjaan adalah langkah penting untuk memberikan rasa aman kepada para pekerja di sektor ini.

Selain menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan, Gubernur Bobby juga memberikan santunan jaminan kematian kepada dua ahli waris nelayan asal Langkat yang telah meninggal dunia, masing-masing sebesar Rp42 juta. Santunan tersebut diberikan kepada ahli waris dari almarhum Bahtiar dan almarhum Zulkifli, sebagai bukti nyata dari kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan keluarga pekerja.

Apresiasi dari Bupati Langkat

Bupati Langkat, Syah Afandin, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatian serius yang diberikan oleh Gubernur Sumut terhadap nelayan di daerahnya. Syah menyampaikan bahwa dari total 21.204 nelayan yang terdaftar di Kabupaten Langkat, sebagian besar berada di Kecamatan Pangkalansusu dengan jumlah sekitar 4.165 orang. "Kami sangat mengapresiasi alokasi 1.600 kartu BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada nelayan Langkat. Ini sangat berarti bagi masyarakat kami yang mayoritas menggantungkan hidup dari laut," ujar Bupati Langkat.

Lebih lanjut, Bupati Langkat menambahkan bahwa Pemda Langkat telah merencanakan langkah konkret untuk memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi nelayan. Pada tahun 2025, Pemkab Langkat mengalokasikan anggaran untuk mendaftarkan 500 nelayan miskin dan miskin ekstrem ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. "Kami menargetkan sebanyak 7.052 nelayan dari kelompok desil 1 sampai 4 dapat mendapatkan perlindungan secara penuh melalui skema pembiayaan yang melibatkan APBD Langkat, APBD Provinsi, CSR, Baznas, dan sumber dana lainnya," katanya.

Sinergi Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten

Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, I Nyoman Suarjaya, juga memberikan pernyataan terkait pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja informal, khususnya nelayan. Menurutnya, pekerja informal seperti nelayan memiliki risiko kerja yang tinggi, sehingga penting untuk memiliki perlindungan yang layak.

“Pekerja informal seperti nelayan memiliki risiko yang sangat tinggi. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat penting untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang memadai,” kata I Nyoman Suarjaya.

Meningkatkan Kesadaran Publik tentang Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan

Selain memberikan jaminan sosial untuk nelayan, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus mendorong edukasi publik mengenai pentingnya menjadi peserta aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Terutama bagi kelompok pekerja rentan, termasuk nelayan, yang sering kali tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan sosial bagi masa depan mereka.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan pekerja, khususnya nelayan, pemerintah Sumatera Utara bersama dengan Pemkab Langkat terus memperkuat program jaminan sosial yang dapat membantu masyarakat menghadapi risiko pekerjaan, baik itu terkait kecelakaan kerja maupun jaminan kematian.

Mendorong Perhatian untuk Pekerja Sektor Informal

Program jaminan sosial ini menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap sektor informal yang sering kali terabaikan. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan semakin banyak pekerja informal, khususnya nelayan, yang dapat merasakan manfaat dari perlindungan sosial yang memadai.

Dengan penyerahan 1.600 kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan Langkat, Gubernur Bobby Nasution berharap hal ini dapat menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Utara untuk meningkatkan perlindungan terhadap sektor informal. Seiring dengan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah daerah, perlindungan sosial bagi nelayan diharapkan semakin berkembang dan dapat menjangkau lebih banyak pihak.