JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyatakan komitmen kuat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya, meskipun menghadapi kendala besar berupa keterbatasan anggaran. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Lotim, Muhammad Yusri, yang menilai bahwa kondisi infrastruktur jalan saat ini sudah sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius.

“Terus terang, kami sangat prihatin karena hampir 31 persen jalan di Lotim rusak dan butuh pemeliharaan,” ungkap Yusri saat ditemui di kantor DPRD Lotim.

Menurut Yusri, data terbaru menunjukkan bahwa dari total panjang jalan di Lotim sekitar 1.080 kilometer, hanya sekitar 69 persen yang berada dalam kondisi mantap. Sisanya, yaitu sekitar 31 persen atau lebih dari 300 kilometer, berada dalam kondisi rusak dan belum dibangun secara optimal.

Kondisi ini diperparah oleh keputusan pemerintah pusat yang memangkas alokasi dana infrastruktur jalan dan jembatan untuk Lotim pada tahun 2025, dengan nominal mencapai Rp73 miliar. Pemangkasan ini membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim kehilangan dukungan pendanaan penting untuk proyek-proyek strategis.

DPRD Usulkan Skema Pendanaan Alternatif

Menyikapi krisis anggaran tersebut, Yusri menegaskan bahwa pihak legislatif akan terus mendorong dialog konstruktif dengan pemerintah eksekutif daerah dan pemerintah pusat. Salah satu solusi yang tengah dijajaki adalah skema peminjaman dana dari lembaga pembiayaan.

“Kami sedang mendiskusikan pola pendanaan yang tepat, termasuk kemungkinan meminjam dana. Luas wilayah Lotim mencapai 1.080 km, dan saat ini hanya 69 persen jalan dalam kondisi mantap. Sisanya harus segera dituntaskan,” jelasnya.

Pihaknya juga akan menyusun prioritas pembangunan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap akses ekonomi masyarakat. Fokus utama DPRD adalah memastikan bahwa pembangunan jalan tidak hanya tuntas di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di pelosok desa maupun pusat kota.

Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat Diperkuat

Dalam waktu dekat, DPRD Lotim akan mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) guna mencari peluang pendanaan tambahan melalui program nasional. Menurut Yusri, Lotim membutuhkan suntikan dana infrastruktur dalam jumlah besar untuk mengatasi backlog pembangunan jalan.

“Kami berkomitmen mendukung percepatan pembangunan jalan karena ini menyangkut kenyamanan dan perekonomian masyarakat. Namun, kami juga harus realistis dengan kondisi keuangan daerah,” ujarnya.

Komitmen Pemkab Lotim: Fokus Bangun 100 Km Jalan

Sementara itu, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk melakukan pembangunan jalan secara bertahap. Dalam waktu dekat, Pemkab Lotim akan memfokuskan pembangunan pada 100 kilometer ruas jalan sebagai upaya percepatan awal.

“Setelah ada kebijakan efisiensi anggaran pusat, nyaris Lotim tidak bisa bangun jalan. Karena itu kami akan percepat pembangunan ruas jalan sepanjang 100 km dulu,” kata Haerul Warisin dalam keterangannya.

Ia menegaskan bahwa Pemkab tetap memprioritaskan pembangunan jalan sebagai tulang punggung konektivitas antarwilayah dan penggerak ekonomi lokal. Jalan yang baik juga akan mempercepat distribusi logistik, mempermudah akses pendidikan, dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Harapan Masyarakat: Jalan Rusak Segera Diperbaiki

Masyarakat Lombok Timur menyambut baik langkah DPRD dan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan jalan. Akses transportasi yang lancar dinilai sebagai kebutuhan mendasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Sejumlah warga bahkan berharap ada percepatan pembangunan terutama di daerah-daerah pedalaman yang selama ini terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.

Dengan sinergi antara legislatif dan eksekutif, serta dukungan pendanaan inovatif, percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Lombok Timur diharapkan tidak lagi sekadar wacana, tetapi segera terealisasi di lapangan.

“Semoga dengan sinergi yang baik, solusi pendanaan bisa segera ditemukan,” tutup Yusri.