Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengadakan pertemuan penting dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh pada Rabu malam, 1 Januari 2025 di Jakarta.
Pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan perubahan proporsi pendanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kamis, 2 Januari 2025.
Saat ini, komposisi pendanaan FLPP terdiri dari 75% anggaran pemerintah dan 25% kontribusi perbankan. Namun, Ara berencana untuk merancang perubahan agar komposisi tersebut menjadi 50:50. "Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi," ujar Ara dalam keterangan resminya yang dikutip pada Kamis, 2 Januari 2025. Beliau menambahkan bahwa tujuan dari perubahan ini adalah untuk menghemat APBN sambil tetap meningkatkan penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa memerlukan penambahan alokasi anggaran.
Ara menjelaskan, perubahan ini bukan sekadar isu teknis, tetapi juga berimplikasi besar terhadap keberlanjutan program subsidi perumahan yang diminati masyarakat. "Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi serta bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP. Ternyata, program ini sangat diminati," jelasnya. Oleh karena itu, kolaborasi dengan BPKP dianggap penting guna memastikan bahwa perubahan proporsi tersebut dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan prosedur negara.
Sementara itu, Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP, menegaskan dukungannya terhadap rencana ini. Ia menyebut perubahan proporsi KPR FLPP sebagai langkah strategis yang dapat menambah kuota rumah subsidi tanpa menambah beban pada APBN. "Namun memang perlu direview dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsuran dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," kata Ateh.
Menyadari pentingnya tahapan persiapan, Ateh juga mengungkapkan rencana untuk mengadakan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP setelah berkonsultasi dengan pihak perbankan. Rencana ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut dampak perubahan bunga dan tenor angsuran dalam konteks perubahan proporsi FLPP.
Selain menggandeng BPKP, Menteri PKP juga berencana untuk bertemu dengan perwakilan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari upaya menyepakati perubahan proporsi KPR FLPP yang akan diterapkan pada tahun 2025. Ara menekankan pentingnya pengaturan kriteria penerima rumah bersubsidi yang lebih detail demi menghindari penyaluran yang salah sasaran. "Harus dibuat peraturan yang tegas untuk memberikan efek jera kalau penyaluran FLPP atau subsidi rumah tidak tepat sasaran," imbuh Ara.
Kerja sama antara kementerian yang dipimpin Ara dengan BPKP dipandang sebagai langkah proaktif untuk menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara sekaligus menjamin bahwa subsidi perumahan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan membangun sinergi antar lembaga, diharapkan tata kelola program FLPP akan semakin optimal dan tepat sasaran.
Dalam konteks SEO, berita ini menunjukkan betapa pentingnya strategi pengoptimalan anggaran dan distribusi subsidi perumahan oleh pemerintah. Dengan mengusung kata kunci seperti "subsidi perumahan", "program FLPP", dan "penyaluran KPR", artikel ini diharapkan tidak hanya informatif tetapi juga mudah ditemukan oleh pembaca yang tertarik pada topik seputar kebijakan perumahan di Indonesia.
Keseluruhan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki dan membuat sistem penyaluran KPR lebih menarik dan efisien, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses terhadap rumah bersubsidi yang terjangkau.
Dengan perubahan proporsi ini, masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan bisa memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.