Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 tetap akan terjaga di bawah batas maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski menghadapi tekanan dari ketidakpastian ekonomi global dan banyaknya program prioritas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menjamin pengelolaan anggaran tetap terkendali, Selasa, 8 April 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam forum Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025). Dalam forum itu, ia menjawab kekhawatiran publik terkait potensi membengkaknya defisit APBN akibat tingginya belanja negara untuk berbagai program pembangunan.
Target Defisit APBN 2025 Tetap Terkendali
Menurut Menkeu, pemerintah menetapkan target defisit APBN 2025 sebesar 2,5 persen dari PDB atau setara Rp 616,2 triliun. Angka ini dinilai masih sangat aman dan mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal nasional.
Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa postur APBN 2025 telah dirancang dengan hati-hati. Belanja negara dipatok sebesar Rp 3.621,3 triliun, sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.005,1 triliun. Selisih antara keduanya merupakan defisit yang tetap berada dalam batas aman secara fiskal.
Program Prioritas Presiden Sudah Diakomodasi dalam APBN
Menjawab pertanyaan terkait program prioritas Presiden Prabowo, seperti pembangunan desa dan pemberdayaan koperasi, Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh program tersebut telah diperhitungkan secara matang dalam ruang fiskal yang tersedia.
Ia juga menyoroti kehadiran Danantara Indonesia, sebuah entitas baru yang akan mengelola dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selama ini, dividen BUMN masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kini, dengan hadirnya Danantara, pemerintah tetap memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaannya sudah diperhitungkan dalam kerangka fiskal.
Tantangan Global Tidak Akan Ganggu Stabilitas Fiskal
Meski tantangan ekonomi global masih membayangi, termasuk gejolak suku bunga internasional, fluktuasi harga komoditas, serta perlambatan ekonomi di beberapa mitra dagang utama, Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas anggaran.
Pemerintah, menurutnya, terus melakukan reformasi struktural dalam hal penerimaan pajak, efisiensi belanja, serta penguatan pengelolaan utang agar tetap sehat. Ia juga menambahkan bahwa reformasi di sektor perpajakan dan digitalisasi layanan fiskal memberi kontribusi positif terhadap pendapatan negara.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Sri Mulyani juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN, terutama di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap realisasi berbagai janji kampanye Presiden.
Dengan pernyataan ini, pemerintah berharap pelaku usaha, investor, dan masyarakat luas tetap memiliki kepercayaan terhadap stabilitas fiskal Indonesia di tahun 2025.