Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp 104,2 triliun hingga 31 Maret 2025. Angka tersebut setara 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, Selasa, 8 April 2025.
Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam paparannya pada Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Joko Widodo yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa, 8 April 2025. Meski angka defisit tampak signifikan, Sri Mulyani memastikan bahwa posisi tersebut masih jauh di bawah batas maksimal defisit yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025, yakni sebesar 2,53 persen dari PDB atau setara Rp 616 triliun.
Ia menambahkan bahwa defisit yang terjadi saat ini merupakan bagian dari strategi fiskal yang telah dirancang pemerintah sejak awal, dan bukan karena kekurangan dana.
Pendapatan Negara Tembus Rp 516,6 Triliun
Sri Mulyani merinci bahwa pendapatan negara per akhir Maret 2025 telah mencapai Rp 516,6 triliun. Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan yang menyumbang Rp 400,1 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp 115,9 triliun.
Sementara itu, total belanja negara hingga bulan ketiga 2025 tercatat sebesar Rp 620,3 triliun. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 413,2 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 207,1 triliun.
Meski realisasi belanja lebih tinggi dibandingkan pendapatan, Sri Mulyani menegaskan bahwa pengelolaan fiskal tetap dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dinamika global dan domestik.
Strategi Front Loading Hadapi Ketidakpastian Global
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 282 triliun sebagai bagian dari strategi front loading. Penerbitan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gejolak di pasar keuangan global yang dapat dipicu oleh kebijakan ekonomi baru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Kebijakan ini dianggap sebagai langkah antisipatif yang strategis untuk menjaga stabilitas pembiayaan negara di tengah kondisi global yang tidak menentu.
Proyeksi dan Tantangan Ke Depan
Kementerian Keuangan memproyeksikan bahwa realisasi anggaran akan terus meningkat seiring dengan penyesuaian berbagai program prioritas pemerintah. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga defisit tetap berada dalam batas aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam konteks ekonomi global, tantangan seperti volatilitas suku bunga global, kebijakan moneter negara-negara maju, serta dinamika geopolitik menjadi faktor yang sangat diperhitungkan dalam strategi pengelolaan APBN 2025.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menilai strategi front loading yang dilakukan pemerintah cukup tepat dalam menghadapi ketidakpastian global.