JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perbankan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan manajemen yang lebih efisien dan profesional, serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap bank-bank milik negara.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa Presiden menginginkan jumlah komisaris di bank-bank BUMN dikurangi dan diisi oleh para profesional yang kompeten di bidangnya.
"Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah komisaris dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional," ujar Airlangga dalam keterangan pers usai rapat.
Airlangga menambahkan bahwa meskipun jumlah komisaris akan dipangkas, struktur baru tetap akan mempertahankan perwakilan dari kementerian teknis terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang relevan dengan fokus bisnis bank tersebut. Sebagai contoh, untuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki fokus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akan tetap ada perwakilan dari kementerian teknis yang membawahi urusan tersebut.?
"Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM," jelas Airlangga.
Kebijakan perampingan ini diharapkan dapat memperkuat struktur manajemen BUMN perbankan dan meningkatkan respons positif dari pasar. Airlangga menyebut bahwa pasar telah merespons positif langkah-langkah yang telah diambil oleh Bank Mandiri dan BRI dalam merampingkan struktur direksi dan komisaris mereka.
"Pasar melihat bahwa baik Bank Mandiri maupun BRI mendapatkan respons positif. Direksi dan komisarisnya kini lebih ramping dibanding sebelumnya," katanya. ?
Perubahan struktur komisaris ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan BUMN. Dengan menempatkan profesional yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, diharapkan pengelolaan bank-bank BUMN dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Sebagai informasi, Bank Mandiri telah melakukan perubahan dalam jajaran kepengurusannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Darmawan Junaidi tetap menjabat sebagai Direktur Utama, posisi yang telah diembannya sejak 2020. Sementara itu, Alexandra Askandar yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama digantikan oleh Riduan, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Corporate Banking. Perubahan juga terjadi dalam jajaran dewan komisaris, dengan pengunduran diri Muhammad Chatib Basri dari posisi Komisaris Utama/Komisaris Independen, dan penunjukan Wakil Menteri ESDM Yuliot sebagai Komisaris.
Sementara itu, dalam RUPST PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), Hery Gunardi ditunjuk sebagai Direktur Utama menggantikan Sunarso. ?
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola perusahaan di lingkungan BUMN, khususnya di sektor perbankan. Dengan struktur komisaris yang lebih ramping dan diisi oleh para profesional, diharapkan bank-bank BUMN dapat lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar serta mampu bersaing secara lebih efektif di tingkat nasional maupun internasional.?
Selain itu, perampingan struktur komisaris ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dan meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, bank-bank BUMN dapat lebih fokus pada pencapaian tujuan bisnis dan pelayanan kepada masyarakat.?
Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong reformasi struktural di berbagai sektor, termasuk perbankan, guna meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memperkuat manajemen dan tata kelola perusahaan, diharapkan BUMN perbankan dapat berkontribusi lebih signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.?
Di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, langkah-langkah strategis seperti ini menjadi penting untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan sektor perbankan nasional. Dengan manajemen yang lebih efisien dan profesional, bank-bank BUMN diharapkan dapat menghadapi tantangan tersebut dengan lebih baik dan terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.?
Pemerintah juga mengajak semua pihak, termasuk pemangku kepentingan di sektor perbankan, untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam implementasi kebijakan ini. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta diharapkan dapat mempercepat terwujudnya sistem perbankan nasional yang kuat, transparan, dan berdaya saing tinggi.?
Dengan demikian, langkah perampingan struktur komisaris BUMN perbankan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja dan efisiensi bank-bank milik negara, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.