JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sedang menggenjot upaya percepatan digitalisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memperbaiki sektor layanan publik. Salah satu instrumen penting yang diperkenalkan untuk mewujudkan hal ini adalah pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP.
Direktur BLUD dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Yudia Ramli, menjelaskan bahwa BLUD memiliki karakteristik pengelolaan yang cukup fleksibel.
Namun, hal ini juga menuntut adanya proses pengadaan yang cepat, terorganisir, namun tetap mengikuti prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Lokapasar Mitra LKPP menjadi platform yang dapat menjawab kebutuhan ini, memastikan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara lebih efisien dan transparan.
Meningkatkan Efisiensi dengan Lokapasar Mitra LKPP
Lokapasar Mitra LKPP, yang terhubung dengan ekosistem INAPROC, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkenalkan modernisasi sistem pengadaan barang dan jasa. Melalui penggunaan platform ini, BLUD dapat melakukan pengadaan dengan lebih cepat dan mudah.
Salah satu tujuan utama adalah untuk mengurangi hambatan administratif serta memastikan setiap pengadaan tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mieke Eka Putri, Ketua Tim Pengembangan Sistem Katalog Elektronik V6 LKPP RI, dalam sebuah webinar sosialisasi menyampaikan bahwa pemanfaatan platform ini sangat mendukung transparansi.
“Lokapasar Mitra LKPP membantu BLUD dalam melakukan pengadaan yang lebih lincah, terdokumentasi dengan baik, dan mempermudah pengawasan serta pertanggungjawaban,” katanya.
Di sisi lain, implementasi pengadaan melalui platform ini juga diharapkan dapat mempercepat realisasi anggaran BLUD, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan, yang sangat membutuhkan efisiensi dalam pengelolaan belanja.
Transformasi Digital dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Melalui digitalisasi pengadaan, Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk memfasilitasi BLUD dalam menjalankan kegiatan operasional mereka dengan lebih efektif. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Pada saat yang sama, ini juga mempercepat proses pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya memakan waktu lebih lama jika dilakukan secara manual.
Namun, seperti yang diungkapkan oleh Yudia Ramli, dalam implementasinya masih terdapat beberapa tantangan. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang regulasi pengadaan dan bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP.
Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi seperti webinar ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para peserta yang berasal dari berbagai unit BLUD di seluruh Indonesia.
Studi Kasus: Pengalaman RSUD dalam Pengadaan Digital
Salah satu contoh konkret dari keberhasilan penggunaan Lokapasar Mitra LKPP datang dari RSUD Nene Mallomo Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Direktur RSUD, dr. Suwarta Yuddin Pande, dalam kesempatan tersebut menceritakan pengalamannya menggunakan platform ini.
Menurutnya, penggunaan Lokapasar Mitra LKPP telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap operasional pengadaan barang dan jasa di RSUD tersebut.
“Dengan menggunakan platform ini, kami merasakan peningkatan signifikan dalam kecepatan proses pengadaan dan juga kerapian administrasi. Proses yang terintegrasi sangat mendukung pengelolaan keuangan BLUD agar lebih tertib dan efisien,” ungkap dr. Suwarta.
Pengalaman positif ini menunjukkan bahwa sistem digitalisasi pengadaan dapat mendukung kelancaran operasional di sektor kesehatan, yang memiliki standar ketat dalam pengelolaan barang dan jasa.
Komitmen Penguatan Pengadaan Digital BLUD
Tak hanya dari pihak pemerintah, dukungan terhadap digitalisasi pengadaan barang dan jasa ini juga datang dari mitra swasta. CEO & Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, menyatakan komitmennya untuk mendukung penguatan pengadaan digital di lingkungan BLUD. Mbizmarket, yang merupakan salah satu Lokapasar Mitra LKPP, siap mendampingi BLUD dalam memanfaatkan platform ini secara optimal.
“Sebagai mitra, kami berkomitmen untuk mendukung BLUD dalam memanfaatkan Mbizmarket dengan sebaik-baiknya, guna mempercepat realisasi belanja dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ujar Ryn.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra lokapasar ini diharapkan dapat terus memperkuat ekosistem pengadaan digital di BLUD dan memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Pentingnya Sinergi antara Pemerintah dan Mitra Lokapasar
Upaya digitalisasi pengadaan di BLUD memang memerlukan sinergi yang baik antara berbagai pihak. Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, LKPP, pemerintah daerah, dan mitra lokapasar seperti Mbizmarket menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.
Dengan pendekatan yang terintegrasi, BLUD dapat menjalankan pengadaan barang dan jasa dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Ini tidak hanya berkontribusi pada efisiensi, tetapi juga pada akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi sistem ini, sosialisasi dan pendampingan kepada unit-unit BLUD di seluruh Indonesia akan terus dilakukan. Langkah ini bertujuan agar seluruh unit BLUD dapat mengadopsi sistem pengadaan digital ini dengan baik, sehingga percepatan realisasi anggaran, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, dapat lebih cepat terwujud.
Dengan demikian, digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui Lokapasar Mitra LKPP ini menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.