JAKARTA - Industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia diperkirakan akan terus berkembang pesat pada tahun 2026, meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi syariah nasional akan tumbuh antara 4,9 hingga 5,7% pada tahun ini.
Proyeksi pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pembiayaan yang semakin masif, serta konsolidasi sektor-sektor unggulan halal value chain (HVC) yang semakin berperan penting dalam perekonomian Indonesia.
Dalam peluncuran Sharia Economic and Financial Outlook (ShEFO) 2026 dan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025, yang juga menandai dimulainya Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2026, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Imam Hartono, menekankan bahwa meskipun ketidakpastian global masih tinggi, sektor ekonomi syariah tetap menunjukkan daya saing yang positif.
Hal ini didorong oleh kontribusi sektor halal yang semakin vital dalam menopang ekonomi nasional.
Peningkatan Pembiayaan dan Kontribusi Halal Value Chain
Sektor halal value chain (HVC) menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia. Pada tahun 2025, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,2% (year-on-year/yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencatatkan angka 5,11% (yoy).
Dengan kontribusi yang semakin besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), HVC kini menyumbang sekitar 27% dari total PDB Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sektor halal bagi perekonomian negara, baik dari sisi produksi maupun pembiayaan.
Dalam dunia perbankan, pembiayaan syariah juga menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan mencapai 9,66% (yoy) pada akhir tahun 2025. Peningkatan pembiayaan ini semakin diperkuat oleh penyaluran insentif dari Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) Syariah sebesar Rp 35 triliun.
Program-program ini memberikan dorongan besar bagi sektor perbankan syariah untuk berkembang, baik dalam hal pembiayaan maupun penguatan sektor riil.
Program Bulan Pembiayaan Syariah Diperluas pada 2026
Salah satu program unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah adalah Bulan Pembiayaan Syariah (BPS). Pada 2025, BPS berhasil mencatatkan capaian sebesar Rp 939 miliar, yang melampaui target yang telah ditetapkan, yakni sekitar 60% lebih tinggi dari target.
Program ini dirancang untuk memperkuat intermediasi sektor keuangan syariah dan semakin menghubungkannya dengan sektor riil, termasuk sektor keuangan sosial, startup, dan industri keuangan nonbank.
Imam Hartono menyatakan bahwa pada tahun 2026, cakupan BPS akan diperluas lebih jauh dengan melibatkan sektor-sektor tersebut. Tujuannya adalah untuk memperluas dampaknya terhadap perekonomian, dengan menciptakan sistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Upaya ini akan mendorong semakin banyak pelaku usaha di berbagai sektor untuk mengakses pembiayaan syariah yang dapat mendukung ekspansi bisnis mereka.
Penguatan Keuangan Sosial sebagai Pilar Ekonomi Syariah
Keuangan sosial syariah juga menjadi salah satu pilar utama yang memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tercatat mencapai Rp 52,5 triliun hingga kuartal II-2025, yang menunjukkan kenaikan sebesar 43% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) juga mencatatkan outstanding sebesar Rp 1,4 triliun.
Imam Hartono mengungkapkan bahwa penguatan ekonomi syariah ke depan tidak hanya bergantung pada pembiayaan komersial, tetapi juga pada integrasi keuangan sosial.
Kolaborasi antara keuangan sosial, seperti zakat dan wakaf, dengan pembiayaan syariah diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berdaya tahan terhadap berbagai tantangan ekonomi. Melalui sinergi ini, perekonomian syariah akan semakin terintegrasi dengan masyarakat luas dan memberikan manfaat yang lebih besar.
Industri Perbankan Syariah Terus Solid, Meski Tantangan Ada
Dari sisi industri perbankan, sektor perbankan syariah Indonesia terus menunjukkan kinerja yang solid sepanjang 2025. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp 1.067,73 triliun, atau tumbuh 8,92% (yoy).
Penyaluran pembiayaan juga meningkat sebesar 9,58% (yoy), sementara penghimpunan dana pihak ketiga mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 10,14% (yoy), yang menunjukkan kinerja positif di tengah tantangan.
Namun, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK, Ayahandayani Kussetyowati, mengingatkan bahwa masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi oleh sektor perbankan syariah.
Terutama terkait dengan skala permodalan yang terbatas, daya saing yang perlu ditingkatkan, serta kebutuhan akan penguatan sumber daya manusia (SDM) dan diferensiasi produk yang lebih baik. Untuk itu, penguatan infrastruktur layanan dan inovasi produk harus dilakukan agar sektor ini dapat bersaing lebih baik di pasar global.