Jakarta – Rencana pemberhentian total operasional angkutan logistik darat yang akan dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Indonesian National Shipowner's Association (INSA). Wakil Ketua Bidang Roro dan Penumpang DPP INSA, Rakhmatika Ardiyanto, memperingatkan bahwa aksi ini dapat membawa dampak serius bagi sistem logistik nasional, khususnya transportasi laut, Selasa, 18 Maret 2025.
Aksi mogok operasional angkutan truk ini dijadwalkan berlangsung mulai 20 Maret hingga 8 April 2025. Keputusan ini diambil sebagai bentuk protes terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pembatasan operasional angkutan barang selama periode Lebaran 2025. Dalam SKB tersebut, truk dilarang beroperasi dari 24 Maret hingga 8 April 2025, atau selama 16 hari. Durasi ini jauh lebih panjang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berlaku selama enam hari, yakni H-3 hingga H+3 Lebaran.
Rakhmatika menilai kebijakan ini akan berdampak besar pada sektor logistik laut. Dengan sekitar 40.000 unit kapal yang beroperasi di seluruh Indonesia dan lebih dari 600 pelabuhan yang tersebar di berbagai wilayah, penghentian angkutan darat akan menghambat alur distribusi barang secara signifikan.
“Kami sangat khawatir dengan dampak dari pemberhentian operasional truk ini. Barang-barang dari industri tidak akan bisa dikirim ke kapal, begitu juga sebaliknya. Logistik akan terhenti, dan ini bisa melumpuhkan seluruh rantai distribusi,” ujar Rakhmatika Ardiyanto.
Dampak dari aksi ini tidak hanya akan dirasakan oleh sektor pelayaran tetapi juga industri secara keseluruhan. Pabrik-pabrik yang bergantung pada distribusi bahan baku menggunakan angkutan darat dan laut akan mengalami gangguan serius. Kondisi ini dapat menyebabkan penundaan produksi hingga potensi kerugian ekonomi yang besar.
“Kita tidak bisa melihat masalah ini secara parsial. Logistik adalah satu kesatuan antara darat dan laut. Jika salah satu rantai terputus, maka seluruh sistem bisa terganggu,” tambahnya.
Para pelaku industri dan pemangku kepentingan di sektor logistik diharapkan untuk segera mencari solusi guna menghindari dampak yang lebih luas. Dialog antara pemerintah, APTRINDO, dan asosiasi terkait seperti INSA menjadi langkah penting agar kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa mengganggu kelancaran distribusi barang di Indonesia.
Dengan tantangan besar yang dihadapi sektor logistik nasional, penting bagi semua pihak untuk menemukan titik tengah agar roda perekonomian tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.