Jakarta - Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan kemandirian energi melalui kebijakan transisi energi hijau yang berkelanjutan. Berbagai langkah strategis dilakukan guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa. Langkah ini juga mendukung target emisi nol bersih pada tahun 2060 serta meningkatkan ketahanan energi nasional, Selasa, 18 Maret 2025.
Kementerian ESDM dan AFD Luncurkan Inisiatif IETF
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi motor utama dalam kebijakan transisi energi ini. Bersama Agence Francaise De Developpement (AFD), kementerian tersebut telah meluncurkan Indonesia Energy Transition Facility (IETF), sebuah inisiatif yang bertujuan mempercepat transformasi sektor energi di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menegaskan bahwa transisi energi menjadi prioritas utama dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.
“Ketahanan dan swasembada energi harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan sektor energi. Indonesia tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi tetapi juga memastikan kemandirian energi nasional,” ujarnya, Selasa, 18 Maret 2025.
Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah, menurut Dadan, meliputi hilirisasi mineral dan batu bara, peningkatan lifting minyak dan gas bumi, penerapan biodiesel 40%, serta optimalisasi gas untuk industri dalam negeri.
Target Pengurangan Emisi dan Peta Jalan Kelistrikan
Pemerintah tetap berkomitmen pada target pengurangan emisi gas rumah kaca. Dadan menyampaikan bahwa pada 2024, realisasi penurunan emisi di sektor energi telah melampaui target yang ditetapkan, mencapai lebih dari 147 juta ton CO2 ekuivalen.
Sejalan dengan itu, pemerintah telah merancang peta jalan pengembangan kelistrikan nasional 2025-2034, dengan target kapasitas listrik mencapai 71 gigawatt (GW). Dadan menjelaskan bahwa rencana ini memastikan pemanfaatan energi terbarukan semakin meningkat, mendukung komitmen global Indonesia dalam pengurangan emisi dan penguatan sistem energi berkelanjutan.
Kerja Sama Internasional dan Teknologi CCS
Untuk mempercepat implementasi kebijakan transisi energi, pemerintah terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa salah satu langkah konkret adalah penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT PLN (Persero) dan AFD dalam kerangka Joint Initiative of Energy Transition Cooperation in Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan regulasi dan skema kerja sama untuk pemanfaatan teknologi Carbon Capture Storage (CCS). Dadan Kusdiana menyebut bahwa potensi penyimpanan karbon di Indonesia sangat besar, mencapai 500 gigaton.
“Dengan adanya regulasi yang mendukung, industri yang masih menggunakan bahan bakar fosil tetap dapat beroperasi dengan dampak lingkungan yang lebih terkendali melalui penerapan teknologi CCS,” jelasnya.
Kemitraan Global dan Pengembangan PLTP Muara Laboh
Di tingkat internasional, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mempercepat transisi energi dengan menjalin kemitraan strategis melalui Asia Zero Emission Community (AZEC). Salah satu proyek unggulan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh, yang diharapkan mempercepat peralihan dari energi berbasis fosil ke sumber energi berkelanjutan.
Selain pengembangan energi panas bumi, pemerintah juga mendorong implementasi proyek energi surya serta penguatan infrastruktur kelistrikan di kawasan ASEAN. Airlangga mengungkapkan bahwa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Riau dan pembangunan ASEAN Power Grid merupakan langkah strategis dalam mendukung integrasi energi bersih di kawasan.
Dukungan terhadap transisi energi ini juga datang dari Jepang. Chairman Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Tadashi Maeda, menyampaikan bahwa negaranya memiliki strategi baru dalam pengembangan energi terbarukan hingga 2040, dan Indonesia menjadi mitra penting dalam implementasi rencana tersebut.
“Jepang akan terus mendorong kerja sama dengan Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk investasi dalam teknologi energi hijau dan penguatan infrastruktur energi bersih,” kata Maeda.
Menuju Ekonomi Hijau dan Tantangan Transisi Energi
Pemerintah melihat transisi menuju ekonomi hijau sebagai pilar utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Investasi dalam infrastruktur energi berkelanjutan terus didorong guna menciptakan sistem energi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berdaya saing tinggi.
Meski menghadapi berbagai tantangan seperti regulasi, pendanaan, dan adopsi teknologi baru, pemerintah tetap optimis bahwa dengan kebijakan yang tepat serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, transisi energi di Indonesia dapat berjalan efektif.
Dadan Kusdiana menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kebijakan pengembangan energi terbarukan melalui kerja sama dengan mitra internasional dan mendorong peran aktif sektor swasta dalam investasi energi hijau.
Ke depan, pemerintah akan terus mempercepat transisi energi dengan memastikan kebijakan yang diterapkan selaras dengan kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, Indonesia bertekad menjadi salah satu negara terdepan dalam pengembangan energi hijau di kawasan, sekaligus berkontribusi dalam upaya global mengurangi dampak perubahan iklim.