Jakarta - Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijadwalkan akan mengumumkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pagi ini, Kamis, 13 Maret 2025. Pengumuman ini menjadi sangat dinantikan, mengingat bahwa laporan terkait APBN untuk bulan Januari dan Februari 2025 belum disampaikan kepada publik. Keputusan ini semakin menarik perhatian, mengingat berbagai kebijakan fiskal yang telah diterapkan sejak awal tahun ini.
Dalam wawancara singkat di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu malam, 12 Maret 2025, Sri Mulyani memastikan bahwa data APBN untuk bulan Januari dan Februari 2025 akan segera diumumkan. "Iya nanti (realisasi) Januari Februari nanti," ungkap Sri Mulyani saat menjelaskan kepada wartawan mengenai jadwal rilis laporan tersebut, Kamis, 13 Maret 2025.
Penantian Investor Terhadap Realisasi APBN
Keterlambatan pengumuman ini telah menarik perhatian banyak pihak, terutama investor yang tengah memantau perkembangan kebijakan fiskal Indonesia. Pasalnya, transparansi pengelolaan fiskal Indonesia terakhir kali dipublikasikan pada 6 Januari 2025, yang mencakup kinerja APBN untuk periode Desember 2024. Sejak saat itu, banyak perubahan kebijakan yang mempengaruhi perekonomian, sehingga investor dan pelaku pasar menantikan dengan cermat pengumuman terbaru yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi fiskal negara.
Beberapa analis memperkirakan bahwa penerimaan negara pada awal tahun ini mengalami penurunan signifikan, terutama disebabkan oleh implementasi sistem perpajakan baru yang dikenal dengan nama coretax. Sistem baru ini diyakini dapat mempengaruhi pendapatan negara dan mendorong terjadinya defisit dalam APBN. Namun, rincian lebih lanjut mengenai hal ini baru akan terungkap dalam pengumuman resmi yang dijadwalkan.
Konferensi Pers dan Sorotan Media Asing
Rencananya, Menteri Keuangan akan memaparkan hasil realisasi APBN 2025 dalam konferensi pers yang dimulai pada pukul 10.00 WIB. Acara ini akan disiarkan secara langsung melalui saluran YouTube resmi Kementerian Keuangan, yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan investor untuk mengikuti perkembangan terbaru seputar kondisi fiskal Indonesia.
Keterlambatan rilis laporan APBN ini bahkan mendapat perhatian dari media internasional, salah satunya adalah Bloomberg. Pada 5 Maret 2025, Bloomberg mempublikasikan artikel berjudul "Delayed Indonesia Budget Report Has Investors Seeking Clues" yang mengungkapkan bagaimana ketidakpastian terkait laporan fiskal ini menambah kecemasan investor yang sedang mencari petunjuk lebih lanjut mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia.
Artikel tersebut menyoroti pentingnya transparansi dalam laporan keuangan negara, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi serta proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Meskipun Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar, ketidakpastian fiskal dapat memberikan dampak langsung pada pasar saham dan stabilitas ekonomi negara.
Ketidakpastian Penerimaan Negara
Salah satu faktor yang memengaruhi proyeksi penerimaan negara adalah kebijakan coretax, yang merupakan sistem pajak baru yang diterapkan untuk menggantikan sistem pajak sebelumnya. Coretax dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, namun beberapa analis khawatir bahwa implementasi awalnya dapat menurunkan penerimaan negara. Sistem ini memerlukan waktu untuk beradaptasi, dan sementara itu, dapat memicu penurunan pendapatan negara dalam jangka pendek.
Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti harga komoditas yang berfluktuasi dan perubahan dalam kebijakan perdagangan global juga dapat berdampak pada pendapatan negara. Terutama bagi Indonesia, yang sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam, termasuk batu bara, minyak kelapa sawit, dan gas alam. Penurunan harga komoditas dapat memperburuk proyeksi penerimaan negara, sementara kenaikan harga bisa menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan.
Menunggu Dampak Kebijakan Fiskal
Meski banyak faktor yang mempengaruhi hasil akhir APBN, Sri Mulyani optimistis bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga keseimbangan fiskal negara. Fokus utama pemerintah, menurutnya, adalah untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang pro-rakyat dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara. Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung sektor-sektor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia Tenggara, Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara, memperbaiki defisit fiskal, dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia juga telah berfokus pada reformasi struktural untuk memperkuat perekonomian domestik dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.