Jakarta - Ketidakpastian mengenai waktu publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa untuk Januari 2025 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus berlanjut. Hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum memberikan konfirmasi resmi mengenai kapan data tersebut akan diumumkan kepada publik. Kondisi ini memicu sejumlah pertanyaan dari masyarakat dan pelaku ekonomi yang menantikan transparansi dan kepastian informasi finansial negara, Jumat, 7 Maret 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tampak hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat siang. Selain kehadirannya, sejumlah konglomerat ternama juga terlihat menemui Presiden Prabowo Subianto untuk agenda yang tidak diungkapkan kepada publik. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menjadi fokus perhatian para awak media yang berusaha mendapatkan jawaban terkait jadwal konferensi pers APBN KiTa yang rutin dilaksanakan setiap bulannya.
"Sayangnya, Sri Mulyani diam seribu bahasa," lapor wartawan yang berusaha mendapatkan konfirmasi langsung dari Menteri Keuangan itu. Ketika dipertanyakan tentang isi pertemuan di Istana, Sri Mulyani hanya mengucapkan, "Nanti, ya," tanpa memberikan informasi lebih lanjut.
Ketidakjelasan ini juga diwarnai dengan spekulasi mengenai keterkaitan pertemuan tersebut dengan BPI Danantara, terutama karena kehadiran Menteri BUMN Erick Thohir dan CEO Danantara yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani. Para konglomerat seperti Garibaldi Thohir, Sugianto Kusuma alias Aguan, Anthony Salim, dan lainnya turut hadir dalam pertemuan tersebut, menambah intensitas spekulasi publik.
Data APBN KiTa biasanya dirilis setiap bulan melalui situs resmi Kementerian Keuangan dan disertai konferensi pers. Dalam dokumen APBN KiTa Desember 2024, misalnya, Sri Mulyani memaparkan kondisi keuangan negara untuk November 2024. Namun, hingga kini, publik belum memperoleh laporan resmi penggunaan APBN untuk Januari 2025, meski seharusnya telah disampaikan pada Februari lalu.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, mengungkapkan alasan keterlambatan tersebut. "Kita masih atur jadwal yang sangat padat. Tunggu saja ya," ujarnya kepada Bisnis dalam pernyataan yang dirilis sebelumnya.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga memilih untuk menunda penyampaian data realisasi perpajakan Januari 2025 hingga momen konferensi pers resmi. "Terkait realisasi penerimaan pajak per Januari 2025, mohon menunggu pelaksanaan konferensi pers APBN KiTa," ujar Direktur P2Humas Ditjen Pajak, Dwi Astuti, kepada Bisnis pada Selasa, 6 Maret 2025.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan juga belum memberikan data penerimaan bea dan cukai, meski sudah diminta oleh media. Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, mengonfirmasi bahwa pihaknya juga belum menerima laporan perpajakan dari Kementerian Keuangan. Menurut Fauzi, rapat kerja yang semula direncanakan untuk membahas rasio pajak pada awal minggu ini dibatalkan karena menteri belum siap. "Menterinya belum siap. Persoalan teknis saja," ungkap Fauzi menjelaskan pembatalan tersebut.
Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku ekonomi dan masyarakat yang bergantung pada laporan APBN untuk memahami kondisi ekonomi negara. Publik berharap Kementerian Keuangan segera memberikan kepastian jadwal publikasi APBN KiTa Januari 2025 agar informasi keuangan negara bisa diakses dengan transparan dan tepat waktu.