Jakarta - Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) menyatakan komitmennya untuk memastikan ketersediaan volume dan penetapan harga gas bumi yang kompetitif bagi para tenant yang beroperasi di kawasan tersebut. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.76.K/MG.01/MEM.M/2025 yang dikeluarkan sebagai upaya mendukung pertumbuhan industri di Indonesia, Senin, 3 Maret 2025.
Pada Senin, 3 Maret 2025, Ngurah Wirawan, Direktur Utama KITB, menegaskan peran strategis kawasan ini dalam mendorong investasi industri berorientasi ekspor dan berteknologi tinggi. "KITB hadir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung industri berorientasi ekspor dan berteknologi tinggi. Penyediaan gas bumi dengan harga yang kompetitif merupakan wujud nyata dukungan pemerintah dalam mendorong investasi serta penguatan daya saing industri nasional," jelas Ngurah.
Pasokan gas yang stabil dan berharga bersaing dianggap sebagai faktor penting dalam menarik arus investasi serta mendukung transformasi bisnis di kawasan ini. Hingga saat ini, dua tenant industri yang telah memanfaatkan pasokan gas bumi tersebut untuk operasional adalah PT KCC Glass Indonesia dan PT Rumah Keramik Indonesia.
PT KCC Glass Indonesia, sebuah industri Penanaman Modal Asing (PMA) asal Korea Selatan, menempati lahan seluas 46 hektare di KITB. Perusahaan ini menerima alokasi gas bumi sebesar 8.000 BBTUD dengan harga US$6/MMBTU. Sementara itu, PT Rumah Keramik Indonesia, produsen bahan baku keramik, telah memanfaatkan gas bumi sebesar 1.350 BBTUD dengan harga US$7/MMBTU.
Ngurah Wirawan menyatakan keyakinannya bahwa dukungan kebijakan, infrastruktur yang berkualitas, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan menjadikan KITB sebagai destinasi utama investasi industri di Indonesia. "KITB optimistis bahwa dengan kebijakan yang mendukung, infrastruktur yang berkualitas, serta komitmen dalam pembangunan berkelanjutan, kawasan ini akan terus menjadi destinasi utama investasi industri di Indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut, Ngurah menekankan pentingnya strategi kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing nasional secara keseluruhan. Selain kesiapan infrastruktur, Ngurah juga menyoroti pentingnya insentif dan keringanan fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah ini sejalan dengan upaya KITB untuk mendapatkan status sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Kami telah memenuhi berbagai persyaratan untuk menjadi KEK dan siap berkolaborasi dengan pemerintah guna mewujudkan target nasional dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi," tambah Ngurah pada Februari lalu.
Pengelola kawasan dan tenant-tenant di KITB sama-sama berharap agar status KEK bisa segera diraih, karena diyakini mampu mendorong pertumbuhan industri, memperluas lapangan kerja, serta mengoptimalkan dampak ekonomi positif yang dihasilkan dari keberadaan KITB. "Kami melihat potensi besar KITB sebagai pusat manufaktur strategis. Dengan status KEK, efisiensi operasional akan meningkat, memberikan daya saing lebih kuat bagi industri di sini," ungkap Joanna Tsai, Sales Manager & Export-Import PT Yih Quan Footwear Indonesia, salah satu tenant di KITB.
Sejalan dengan itu, fasilitas KEK diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan sejumlah sektor industri yang beroperasi dalam kawasan, sehingga akan lebih banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif fiskal dan non-fiskal menjadi sangat penting untuk dapat memberikan keuntungan lebih serta daya tarik bagi investor potensial.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Kawasan Industri Terpadu Batang ke depannya diharapkan tak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, namun juga menjadi motor penggerak ekonomi yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan industri nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.