Jakarta — Sektor jasa keuangan di wilayah Priangan Timur mendapatkan dorongan signifikan untuk penguatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan iklim usaha yang lebih teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Melalui strategi ini, OJK Tasikmalaya berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional secara berkelanjutan, Jumat, 28 Februari 2025.
Konsolidasi dan Inovasi: Pilar Penguatan
Kepala OJK Tasikmalaya, Melati Usman, menyampaikan beberapa langkah strategis untuk memperkuat sektor jasa keuangan dalam acara evaluasi Lembaga Jasa Keuangan tahun 2024 di Bandung, Rabu, 26 Februari 2025. "Penguatan tersebut dilakukan melalui konsolidasi BPR, meningkatkan daya saing, mendukung inovasi produk dan layanan, meningkatkan kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya serta mendorong BPR untuk memiliki modal inti paling sedikit Rp6 miliar," ujar Melati Usman.
Penekanan juga diberikan pada penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan perusahaan gadai untuk memastikan sektor ini tetap relevan dan kompetitif. Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong pencapaian target modal inti yang sehat bagi BPR.
Stabilitas Kinerja Sepanjang 2024
Meski menghadapi berbagai tantangan, sektor jasa keuangan di Priangan Timur menunjukkan stabilitas yang menggembirakan selama tahun 2024. "Kita patut bersyukur atas pencapaian kinerja LJK selama 2024," kata Melati Usman. Beliau menambahkan bahwa perluasan layanan digital telah berhasil meningkatkan akses keuangan di daerah terpencil serta mendukung literasi keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Pada bulan Desember 2024, OJK Tasikmalaya melaporkan bahwa total aset, penghimpunan dana, dan penyaluran kredit di BPR/S dan LKM/S mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 18,79 persen, 6,11 persen, dan 10,86 persen. Ini menunjukkan bahwa strategi penguatan memberikan dampak positif yang signifikan.
Tantangan Lembaga Keuangan Mikro
Meskipun demikian, ada tantangan tersendiri untuk LKM di wilayah OJK Tasikmalaya. Aset LKM di Wilayah Tasikmalaya pada Desember 2024 menurun 7,46 persen year on year (yoy), sementara penyaluran pinjaman menurun sebesar 7,62 persen (yoy), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) turun 0,79 persen (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya ekuitas LKM sebesar 29,97 persen, sejalan dengan memburuknya kualitas pinjaman yang mewajibkan pembentukan cadangan kerugian lebih besar serta adanya kasus fraud.
Komitmen pada Tata Kelola Baik
Dalam acara yang dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Imansyah, serta 56 Direksi dan Dewan Komisaris dari 21 BPR/S, 9 LKM/S, dan satu perusahaan Gadai, pentingnya penerapan governansi yang baik di sektor jasa keuangan kembali ditekankan. "Seluruh lembaga jasa keuangan di wilayah kerja Tasikmalaya, mari terus memperbaiki penerapan tata kelola agar LJK dapat tumbuh dengan sehat, kuat dan berdaya saing," tegas Imansyah.
Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana
Acara ini juga menggelar sosialisasi mengenai Evaluasi Kualitas Data SLIK dan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan pasca UU P2SK. Diharapkan, pengetahuan ini dapat meningkatkan kualitas data yang dilaporkan oleh BPR/S, LKM/S, dan perusahaan Gadai, serta memberikan pemahaman yang lebih baik terkait langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Melalui serangkaian langkah ini, OJK Tasikmalaya tidak hanya berfokus pada penguatan finansial dan operasional, tetapi juga pada pelaksanaan governansi dan kepatuhan regulasi yang lebih ketat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa sektor jasa keuangan di Priangan Timur tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga berkualitas tinggi.