JAKARTA - Langkah strategis dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong kepatuhan pajak, terutama dari sektor usaha kuliner. Upaya terbaru menunjukkan inovasi dengan sentuhan edukasi sekaligus ketegasan, demi menjaga iklim fiskal tetap sehat dan berkeadilan.
Sebuah restoran ternama yang beroperasi di kawasan ramai ibu kota diketahui memiliki tunggakan pajak daerah yang cukup besar, yakni mencapai Rp1,5 miliar. Menanggapi situasi tersebut, pemda memilih pendekatan transparansi dengan memasang stiker khusus pada area depan restoran tersebut sebagai penanda bahwa entitas tersebut belum melunasi kewajiban pajaknya.
Pemasangan stiker bukan sekadar tindakan administratif, tetapi menjadi simbol dorongan moral agar pelaku usaha semakin patuh terhadap kewajiban fiskal. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan setelah berbagai upaya persuasif tidak membuahkan hasil.
"Ini bagian dari tindakan penegakan yang sesuai dengan ketentuan. Kami ingin mendorong para wajib pajak untuk lebih bertanggung jawab atas kewajibannya," ujar Kepala Bapenda itu.
Ia juga menegaskan bahwa stiker khusus tersebut dipasang setelah dilakukan pemeriksaan dan validasi atas jumlah tunggakan, serta pemberian peringatan dalam kurun waktu tertentu. Restoran yang bersangkutan pun diberikan ruang untuk menyelesaikan kewajibannya jika ingin mencabut tanda tersebut.
Mekanisme stiker penanda tersebut mencantumkan informasi bahwa tempat usaha belum memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Hal ini bertujuan untuk memberi tahu masyarakat secara terbuka, tanpa bermaksud menjatuhkan reputasi bisnis yang bersangkutan.
“Kami tetap mengedepankan asas keadilan. Mereka yang patuh harus dihargai, sedangkan yang menunggak akan diingatkan dengan cara yang sesuai,” jelas pejabat Bapenda tersebut.
Langkah ini mendapat respons beragam dari masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam mengelola penerimaan daerah. Ada pula yang mengapresiasi pendekatan non-konfrontatif namun tetap memiliki efek dorong agar pelaku usaha lebih disiplin.
Tak hanya bersifat korektif, pendekatan ini sekaligus menjadi edukasi publik. Warga yang melihat stiker tersebut akan menyadari bahwa kepatuhan pajak bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial. Ketika satu usaha menunggak, potensi penerimaan daerah menjadi terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan publik.
Di sisi lain, Bapenda juga menggarisbawahi bahwa tidak semua restoran yang belum melunasi kewajiban langsung diberikan tanda khusus. Ada proses verifikasi dan tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu.
“Tujuannya bukan menghukum, melainkan mengajak. Kami berikan peringatan dan waktu, jika masih belum ada respons, barulah tindakan ini dilakukan,” ujar pejabat tersebut.
Dengan langkah tersebut, pemda ingin menciptakan kesetaraan dalam perlakuan terhadap wajib pajak. Baik pelaku usaha besar maupun kecil harus mematuhi ketentuan yang sama. Hal ini menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem perpajakan daerah yang kredibel dan dipercaya masyarakat.
Sebagai informasi tambahan, pajak restoran merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah (PAD). Dengan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi di sektor kuliner, potensi penerimaan dari pajak restoran sangat signifikan. Karena itu, ketertiban pembayaran dari pelaku usaha di bidang ini menjadi kunci penting bagi pembangunan daerah.
Pengamat kebijakan fiskal turut memberi pandangan atas langkah tersebut. Menurutnya, strategi penandaan tempat usaha yang menunggak merupakan bentuk pendekatan soft enforcement yang tetap membawa pesan kuat, tanpa harus menggunakan cara koersif.
“Ini adalah kombinasi dari penegakan aturan dan edukasi publik. Pelaku usaha diberi kesempatan, tetapi juga diingatkan secara terbuka. Selama pelaksanaannya konsisten dan adil, ini bisa memperkuat budaya kepatuhan,” jelasnya.
Langkah pemerintah daerah ini juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola pajak daerah dengan pendekatan inovatif. Dengan tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan edukatif, sistem perpajakan lokal dapat berjalan lebih sehat dan berdampak luas.
Penting untuk digarisbawahi, bahwa setiap rupiah dari penerimaan pajak akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga bantuan sosial. Maka, kepatuhan terhadap pajak bukan hanya kewajiban hukum, melainkan bentuk kontribusi nyata terhadap kemajuan bersama.
Kepala Bapenda pun mengajak para pelaku usaha lainnya untuk tidak menunggu hingga dipasang stiker, tetapi segera memenuhi kewajibannya.
“Lebih baik datang ke kantor kami dan menyelesaikan kewajiban secara baik-baik. Kami terbuka untuk berdiskusi, termasuk mengenai skema pembayaran yang bisa disesuaikan dengan kondisi usaha,” tutupnya.
Dengan inisiatif seperti ini, diharapkan hubungan antara pelaku usaha dan pemerintah daerah menjadi lebih sinergis. Pajak bukan sekadar kewajiban, tapi juga bagian dari komitmen bersama membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.