JAKARTA - Upaya menghadirkan hunian layak terus dilakukan oleh pemerintah guna menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu langkah nyata tahun ini adalah pembangunan 140 rumah murah bersubsidi di Kota Bontang yang menjadi bagian dari program strategis nasional Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Proyek tersebut akan segera direalisasikan di kawasan Kelurahan Bontang Kuala, yang memang telah dipilih sebagai lokasi awal karena sejumlah kesiapan yang dimiliki. Dari sisi legalitas, lahan sudah bersertifikat dan telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menjadikan kawasan ini sangat siap untuk memulai pembangunan.
Menurut Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, seluruh rumah akan dibangun di Perumahan Griya Wisata, tepatnya di Jalan Kapten Pierre Tendean. Ia memastikan bahwa pengerjaan proyek ini akan dilakukan dalam waktu dekat dan ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan ke depan.
“Di Bontang Kuala ada dibangun 140 rumah. Dibangun oleh developer,” ujar Neni.
Program ini menjadi kabar baik khususnya bagi warga yang selama ini kesulitan mengakses perumahan karena keterbatasan penghasilan. Rumah subsidi ini memang diperuntukkan bagi warga dengan penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan, sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023.
Lebih lanjut, Neni menjelaskan bahwa pembangunan di wilayah Bontang tidak hanya akan difokuskan di Bontang Kuala. Ke depannya, Kelurahan Bontang Lestari juga akan menjadi lokasi pengembangan perumahan bersubsidi. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap seiring dengan kesiapan lahan dan pengembang yang ditunjuk langsung oleh kementerian.
“Kalau yang Bontang Lestari bertahap yah. Karena tunggu ketersediaan lahannya,” tambahnya.
Pemerintah tidak hanya menyiapkan pembangunan fisik, namun juga memberikan kemudahan skema pembiayaan bagi calon penghuni. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan kepemilikan rumah bisa langsung menghubungi pengembang yang menangani proyek ini. Kemudian, pengajuan kredit dilakukan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan cicilan terjangkau yang difasilitasi oleh bank konvensional dan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Skema ini diharapkan mampu memberi angin segar bagi masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri. Dengan adanya perumahan bersubsidi ini, masyarakat yang sebelumnya hanya bisa menyewa, kini punya peluang untuk menjadi pemilik hunian layak.
Adapun harga rumah subsidi telah ditetapkan dalam Kepmen PUPR berdasarkan wilayah, dengan rincian sebagai berikut:
-Wilayah Jawa (kecuali Jabodetabek) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai): Harga rumah subsidi adalah Rp 166 juta, naik dari Rp 162 juta sebelumnya.
-Wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu): Harga rumah subsidi naik dari Rp 177 juta menjadi Rp 182 juta.
-Wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Harga menjadi Rp 173 juta, dari sebelumnya Rp 168 juta.
-Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Mahakam Ulu: Harga rumah subsidi ditetapkan sebesar Rp 185 juta, naik dari Rp 181 juta.
-Wilayah Papua dan wilayah otonomnya (Papua Barat, Tengah, Pegunungan, Barat Daya, Selatan): Harga rumah subsidi mencapai Rp 240 juta, dari Rp 234 juta pada tahun sebelumnya.
Dengan harga yang sudah disesuaikan berdasarkan wilayah dan kondisi setempat, masyarakat memiliki kejelasan serta kemudahan dalam merencanakan pembelian rumah subsidi. Penyesuaian harga tersebut juga mempertimbangkan kenaikan harga bahan bangunan serta biaya konstruksi yang terus bergerak dari tahun ke tahun.
Pembangunan perumahan bersubsidi ini tidak hanya akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat penerima, namun juga membawa dampak positif terhadap perekonomian lokal. Kegiatan konstruksi akan membuka peluang kerja baru, menggerakkan sektor jasa, serta meningkatkan perputaran ekonomi di wilayah sekitar proyek.
Langkah ini juga memperkuat komitmen pemerintah dalam menjamin akses hunian layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan misi mewujudkan keadilan sosial di bidang perumahan.
Kehadiran program rumah murah di Bontang juga menandai kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pihak pengembang dan lembaga keuangan, dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi keluarga-keluarga Indonesia.
Melalui proyek ini, bukan hanya rumah yang dibangun, tetapi juga harapan dan impian masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.