JAKARTA - Ketegangan antara warga dan pengembang perumahan kembali mencuat ke permukaan, kali ini dipicu oleh kondisi jalan rusak parah di kawasan Perumahan Griya Sindu Happy Land, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Persoalan ini menjadi sorotan publik setelah keluhan warga viral di media sosial dan memantik pernyataan kontroversial dari pemilik perumahan. Di tengah berbagai proyek tol yang tengah dibangun di berbagai daerah, kasus ini pun menyingkap kembali realitas infrastruktur mikro yang luput dari perhatian.
Unggahan foto jalan rusak yang digenangi air di lingkungan perumahan tersebut pertama kali muncul di Facebook. Warga mengeluhkan bahwa kondisi jalan yang berlubang dan becek sudah berlangsung lama tanpa ada perbaikan signifikan. Hal ini mengganggu aktivitas harian mereka, terutama saat musim hujan karena jalan sulit dilalui dan berisiko menimbulkan kecelakaan.
Apa yang semula merupakan aspirasi warga atas infrastruktur dasar justru memicu kontroversi lebih besar ketika pemilik perumahan, berinisial KS, merespons keluhan itu dengan nada tinggi dan menyudutkan warga. Lewat akun media sosialnya, KS menyebut warga sebagai “mulut subsidi”, sebuah istilah yang menyinggung dan langsung menuai reaksi keras dari masyarakat.
“Subsidi subsidi, jalan rusak ribut… ji. Mulut subsidi. Torang kase tinggal, torang kase air, torang kase listrik, torang kase jalan,” tulis KS dalam komentarnya yang kini sudah menyebar luas di berbagai platform media sosial.
Respons tersebut langsung memantik gelombang komentar, baik dari warga perumahan itu sendiri maupun masyarakat umum. Banyak yang menilai bahwa pernyataan tersebut tidak hanya merendahkan, tetapi juga menunjukkan sikap tidak profesional dari pihak pengembang yang seharusnya bertanggung jawab atas fasilitas publik di lingkungan tempat tinggal yang mereka kelola.
Warga juga menegaskan bahwa meskipun mereka membeli rumah dengan skema subsidi, hal itu tidak mengurangi hak mereka untuk menikmati fasilitas dasar yang layak. Salah satu penghuni bahkan menyebutkan bahwa mereka telah beberapa kali mengajukan permohonan perbaikan kepada pengembang, namun tidak mendapat respons yang memadai.
“Ini bukan soal siapa yang subsidi dan siapa yang bukan, ini soal hak dasar sebagai warga yang tinggal di lingkungan yang dibangun oleh pengembang. Kami sudah lama tinggal di sini, tapi jalan tidak pernah diperbaiki serius,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Isu ini juga menjadi perbincangan hangat di tengah geliat pembangunan proyek tol yang dicanangkan pemerintah, termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Proyek tol yang semestinya mempercepat konektivitas dan meningkatkan kualitas infrastruktur secara menyeluruh ternyata tidak serta-merta menyentuh persoalan-persoalan mendasar di lingkungan permukiman rakyat.
Pemerintah pusat dan daerah selama ini kerap menjadikan proyek tol sebagai simbol kemajuan pembangunan, tetapi dalam praktiknya masih banyak warga yang harus berjuang sendiri untuk mendapatkan akses jalan lingkungan yang layak. Ironisnya, hal tersebut tidak hanya terjadi di perumahan swadaya, tetapi juga di kompleks yang dikembangkan oleh pengembang besar, bahkan yang mendapat dukungan subsidi dari negara.
Pengamat tata kota menilai, kasus seperti ini mencerminkan ketimpangan antara pembangunan makro dan mikro. Proyek-proyek besar seperti jalan tol memang penting, tetapi jika infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan diabaikan, maka manfaat pembangunan itu tidak akan dirasakan secara merata.
“Pemerintah dan pengembang harus memperhatikan aspek mikro dari infrastruktur. Jalan tol bisa mempercepat distribusi barang dan mobilitas, tapi bagaimana dengan jalan di lingkungan perumahan warga? Itu juga bagian dari ekosistem infrastruktur,” ujar seorang pengamat infrastruktur dari Universitas Halu Oleo.
Kontroversi ini bahkan mengundang perhatian dari pihak legislatif lokal. Beberapa anggota DPRD setempat mendesak pemerintah kota untuk turun tangan, baik dalam hal mediasi antara warga dan pengembang maupun dalam memastikan bahwa standar infrastruktur di kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan.
Mereka juga meminta agar instansi teknis melakukan inspeksi terhadap kondisi jalan dan mendorong pengembang agar memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Menurut mereka, pemilik perumahan tidak seharusnya merespons keluhan warga dengan komentar yang merendahkan, terlebih jika keluhan itu bersifat mendesak dan menyangkut keselamatan warga.
Di sisi lain, KS belum memberikan klarifikasi resmi atas komentarnya yang viral. Upaya media untuk menghubungi yang bersangkutan juga belum membuahkan hasil. Hingga kini, akun media sosial KS tampak tidak aktif dan tidak ada pernyataan lanjutan yang muncul.
Sementara itu, warga menyatakan akan terus memperjuangkan hak mereka atas fasilitas lingkungan yang layak. Beberapa di antara mereka bahkan mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum jika tidak ada itikad baik dari pihak pengembang.
Dengan adanya kasus ini, sorotan terhadap proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol pun kembali diarahkan untuk mempertanyakan keseimbangan dalam implementasi pembangunan. Tak hanya soal kecepatan membangun jalan antarprovinsi, tetapi juga soal siapa yang benar-benar diuntungkan dan siapa yang masih terpinggirkan dalam arus pembangunan itu sendiri.