JAKARTA – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat melalui pencairan tambahan Bantuan Sosial (Bansos) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Mulai Juni 2025, sebanyak 18,3 juta KPM resmi menerima penebalan bansos senilai total Rp400 ribu. Tambahan bantuan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang paling membutuhkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, penebalan bansos ini diberikan dalam bentuk tambahan dana sebesar Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025, kepada seluruh penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dana bantuan tersebut disalurkan langsung ke rekening atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masing-masing penerima. “Ini salah satu bentuk atensi Presiden kepada masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar Gus Ipul dalam pernyataan resminya usai rapat di Gedung Kementerian Sosial, sebagaimana dikutip dari situs resmi kemensos.go.id.
Sasaran Penyaluran: 18,3 Juta KPM BPNT
Penebalan bansos ini menargetkan sekitar 18,3 juta KPM yang telah terdaftar sebagai penerima BPNT. Penyaluran tambahan bantuan ini juga ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat menjelang perayaan Idul Adha serta membantu kebutuhan pangan rumah tangga di tengah tekanan ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga terus mempercepat proses pencairan bansos triwulan II tahun ini. Hingga pertengahan Juni, progres distribusi bansos telah mencapai 95,5% dari total 18.277.083 KPM penerima sembako dan 10 juta KPM penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Namun demikian, masih terdapat sekitar 805 ribu KPM yang belum menerima bantuan karena proses pembukaan rekening kolektif (burekol) masih berlangsung. Dari jumlah itu, sekitar 654 ribu merupakan penerima PKH yang sedang menunggu aktivasi rekening baru.
DTSEN Gantikan DTKS: Data Lebih Tepat Sasaran
Salah satu perubahan penting dalam mekanisme penyaluran bansos kali ini adalah transisi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 yang mengatur penggunaan data DTSEN agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan tidak lagi mengandalkan data lama yang rentan tidak akurat. “Sebelumnya, penyaluran bansos ditengarai tidak tepat sasaran. Sekarang kita perbaiki dengan basis data DTSEN,” jelas Gus Ipul.
Dengan DTSEN, validitas data penerima bantuan dipastikan lebih akurat karena data tersebut diperoleh melalui survei dan pemutakhiran sosial ekonomi secara nasional yang terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga.
Partisipasi Masyarakat Melalui Aplikasi Cek Bansos
Kementerian Sosial juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan ketepatan penyaluran bansos. Melalui aplikasi Cek Bansos, masyarakat kini dapat mengajukan usulan atau sanggahan secara mandiri apabila merasa tidak sesuai dengan status penerimaan mereka. “Kami membuka partisipasi publik agar bansos lebih akurat. Laporkan lewat jalur formal atau Cek Bansos jika ada ketidaksesuaian,” imbuh Gus Ipul.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan sosial, sekaligus memberdayakan warga untuk terlibat aktif dalam proses validasi data.
Isu Pengalihan Bansos Dibantah: Justru Ada Penambahan
Seiring dengan beredarnya isu bahwa anggaran bansos akan dialihkan ke program lain, termasuk sekolah rakyat, Gus Ipul menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Ia memastikan bahwa Presiden Prabowo tidak mengurangi alokasi bansos, bahkan justru menambah dana bantuan demi menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. “Bansos tidak dialihkan ke sekolah rakyat. Justru ditambah oleh Presiden agar lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Penambahan alokasi bansos ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam menjaga keberlangsungan program perlindungan sosial, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan inflasi domestik.
Penguatan Perlindungan Sosial Nasional
Program bansos yang ditingkatkan ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan sosial nasional. Selain BPNT dan PKH, pemerintah juga tengah mengkaji optimalisasi berbagai program bantuan lain seperti subsidi energi dan bantuan langsung tunai yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini.
Bansos tidak hanya dilihat sebagai instrumen bantuan kemiskinan, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui peningkatan daya beli masyarakat lapisan bawah. Di tengah tantangan global seperti krisis pangan, ketegangan geopolitik, serta perubahan iklim, kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal.
Cek Status Bansos Anda Sekarang
Masyarakat diimbau untuk segera mengecek status mereka sebagai penerima bansos melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Aplikasi ini juga menyediakan fitur untuk mengusulkan calon penerima baru atau menyanggah jika ditemukan ketidaktepatan data.
Dengan langkah ini, diharapkan penyaluran bansos semakin transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Pencairan tambahan bansos sebesar Rp400 ribu kepada 18,3 juta KPM menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan sistem data DTSEN, partisipasi publik melalui aplikasi Cek Bansos, serta komitmen langsung Presiden Prabowo Subianto, program ini menjadi tonggak penting dalam memastikan keberlanjutan perlindungan sosial nasional.
Bagi masyarakat yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar, segera manfaatkan fasilitas yang tersedia untuk verifikasi data. Pemerintah membuka ruang koreksi dan usulan sebagai bentuk kolaborasi antara negara dan rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial.