JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat kebijakan hilirisasi berbasis prinsip ramah lingkungan sebagai strategi utama dalam menjaga daya saing produk mineral Indonesia di pasar global. Hal ini disampaikan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam pernyataannya, Menteri Bahlil menekankan bahwa hilirisasi tidak hanya sekadar membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral, tetapi juga harus memastikan aspek keberlanjutan agar dapat diterima secara internasional. “Kami ke depan akan mendorong hilirisasi dengan baik, hilirisasi yang betul-betul hijau, yang bisa diterima di luar negeri,” ujar Bahlil.
Respons atas Usulan Moratorium Smelter dan Tambang Baru
Pernyataan Bahlil itu muncul sebagai tanggapan terhadap usulan moratorium pembangunan smelter dan izin tambang nikel baru yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. Bhima menilai bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan penghentian sementara izin baru karena pasar global saat ini tengah mengalami kelebihan pasokan nikel, yang berpengaruh pada tekanan harga komoditas tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, namun tetap berpegang pada kewenangan untuk menentukan arah kebijakan. “Saran seperti tadi silakan saja, tapi nanti kami dari pemerintah yang akan memutuskan,” tegas Bahlil.
Strategi Jangka Panjang Kementerian ESDM
Kementerian ESDM menilai bahwa hilirisasi yang berorientasi pada keberlanjutan merupakan langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah sekaligus mendukung transformasi industri dalam negeri menuju nilai tambah yang lebih tinggi. Strategi ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki neraca perdagangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan ramah lingkungan.
Bahlil menggarisbawahi bahwa pemerintah akan tetap konsisten mendorong pengembangan hilirisasi yang memenuhi standar internasional, baik dari sisi teknologi, efisiensi energi, maupun pengelolaan lingkungan. Langkah ini diyakini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam rantai pasok global mineral kritis seperti nikel.
Dampak Penurunan Harga Komoditas Global
Kementerian ESDM juga mencermati penurunan harga beberapa komoditas utama yang terjadi pada awal tahun 2025 sebagai konsekuensi dari melambatnya aktivitas ekonomi global, khususnya di Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada periode Januari hingga Februari 2025, harga nikel global mengalami penurunan sebesar 5,9 persen. Penurunan ini sejalan dengan tren harga komoditas lain seperti batu bara yang turun 11,8 persen dan minyak Brent yang melemah 5,2 persen.
Merespons kondisi tersebut, Kementerian ESDM telah menyusun sejumlah langkah strategis guna menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan sektor mineral dan batu bara (minerba).
Kebijakan Penyesuaian dan Penguatan Regulasi
Untuk menjawab tantangan global, Kementerian ESDM akan melakukan penyesuaian rencana produksi komoditas berdasarkan kebutuhan dalam negeri dan proyeksi ekspor. Selain itu, feasibility study (FS) dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kini menjadi komponen utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Pemerintah juga akan mengevaluasi persetujuan produksi yang telah dikeluarkan dalam RKAB serta memperkuat mekanisme penetapan harga komoditas melalui Harga Batu Bara Acuan (HBA), Harga Mineral Acuan (HMA), dan Harga Patokan untuk batu bara dan mineral. Ketentuan ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM No. 72 Tahun 2025 yang mengatur pedoman harga patokan komoditas logam dan batu bara sebagai acuan penjualan resmi.
Langkah ini bertujuan agar harga jual komoditas tetap mencerminkan kondisi pasar yang wajar sekaligus melindungi kepentingan pelaku usaha dan negara.
Pengawasan Aktivitas Tambang
Selain penguatan regulasi dan penyesuaian kebijakan produksi, Kementerian ESDM juga berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas pertambangan. Pemerintah ingin memastikan seluruh pelaku usaha tambang menjalankan kegiatan operasional sesuai prinsip good mining practice yang mencakup aspek keselamatan kerja, efisiensi energi, pemulihan lingkungan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan tambang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kita dan memastikan praktik yang sehat di lapangan,” terang Bahlil.
Peta Jalan Hilirisasi dan Transisi Energi
Dalam kerangka kebijakan energi nasional, hilirisasi hijau juga menjadi bagian integral dari peta jalan transisi energi. Pemerintah menargetkan transformasi industri energi dari yang berbasis fosil menuju energi bersih, dengan menempatkan mineral strategis seperti nikel sebagai elemen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi.
Hilirisasi nikel, misalnya, diarahkan tidak hanya untuk ekspor produk setengah jadi seperti ferronickel atau NPI (Nickel Pig Iron), tetapi juga untuk menghasilkan prekursor, katoda, dan baterai lithium yang bernilai tinggi. Upaya ini akan disinergikan dengan investasi dalam teknologi hijau, insentif fiskal bagi pelaku industri ramah lingkungan, dan kerja sama internasional di bidang transfer teknologi.
Tantangan dan Harapan
Meski dihadapkan pada tantangan global seperti oversupply dan volatilitas harga, Kementerian ESDM optimistis bahwa dengan kebijakan hilirisasi hijau yang terarah dan konsisten, Indonesia dapat memaksimalkan potensi sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Diharapkan pula, arah kebijakan ini mampu menarik lebih banyak investasi asing yang memiliki komitmen terhadap standar lingkungan dan sosial.
Sebagai penutup, Bahlil kembali menegaskan bahwa Kementerian ESDM akan bertindak bijak dan berhati-hati dalam merespons dinamika pasar global. “Keputusan strategis tentu akan kami ambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keberlanjutan lingkungan, kebutuhan dalam negeri, dan kepentingan nasional jangka panjang,” ujarnya.