JAKARTA - Kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola perekonomian sebuah negara.
Konsep ini sangat berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, termasuk pengaturan pajak yang diterapkan.
Secara mendasar, kebijakan anggaran negara ini merujuk pada serangkaian langkah yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara.
Kebijakan ini meliputi pengaturan pajak, alokasi anggaran, serta pengeluaran pemerintah yang disusun untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi yang telah ditetapkan.
Pada dasarnya, kebijakan fiskal adalah salah satu pilar penting dalam perekonomian negara yang harus dipahami dengan baik oleh setiap pihak yang terlibat dalam dunia ekonomi.
Untuk lebih memahami konsep kebijakan ini, dasar hukumnya, tujuannya, jenis-jenisnya, instrumennya, serta perbedaannya dengan kebijakan moneter, simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.
Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi yang diperkenalkan pertama kali oleh John Maynard Keynes.
Konsep ini telah menjadi dasar utama dalam tata kelola ekonomi global sejak terjadinya Depresi Besar pada tahun 1929, setelah Perang Dunia I.
Menurut Keynes, pemerintah suatu negara memegang peran penting dalam mengatur aliran pendapatan dan pengeluaran negara melalui kebijakan perpajakan dan langkah-langkah ekonomi makro yang relevan.
Secara garis besar, kebijakan kebijakan anggaran negaraadalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kestabilan pendapatan dan pengeluaran negara.
Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan sehat.
Kebijakan kebijakan anggaran negara melibatkan hal-hal seperti pengaturan perpajakan, penerimaan negara, pengelolaan utang, dan pengalokasian anggaran belanja pemerintah, semua untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas.
Di Indonesia, kebijakan anggaran negara sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan adanya Indische Comptabiliteitswet (ICW) pada tahun 1944.
Undang-undang ini kemudian menjadi dasar bagi kebijakan anggaran negara Indonesia hingga tahun 1997—2003.
Namun, setelah 2003, kebijakan anggaran negara Indonesia tidak lagi merujuk pada ICW 1944, tetapi lebih mengacu pada analisis kondisi ekonomi negara yang disesuaikan dengan Ketentuan UUD 1945.
Di Indonesia, kewenangan untuk merumuskan kebijakan anggaran negara dipegang oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang bekerja sama dengan Presiden.
Kebijakan anggaran negara sangat penting karena memiliki dampak besar pada kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas makroekonomi.
Salah satunya, kebijakan anggaran negara memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan permintaan agregat dalam perekonomian.
Dengan mengatur tingkat perpajakan, pengeluaran pemerintah, dan belanja publik, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat konsumsi, investasi, dan pengeluaran dalam perekonomian.
Di samping itu, juga untuk menghindari fluktuasi ekonomi yang ekstrem seperti resesi atau inflasi yang berlebihan.
Dasar Hukum Kebijakan Fiskal
Kebijakan anggaran negara diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur berbagai aspek terkait anggaran negara (APBN).
UU ini menjelaskan bahwa kebijakan anggaran negara memiliki beberapa fungsi utama, antara lain otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Fungsi otorisasi berkaitan dengan penggunaan anggaran negara sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun anggaran yang bersangkutan.
Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (1), yang menyatakan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun”.
Fungsi perencanaan mengacu pada penggunaan anggaran negara sebagai pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan dan program untuk tahun yang bersangkutan.
Selain itu, fungsi pengawasan dalam kebijakan anggaran negara menunjukkan bahwa anggaran negara juga berperan sebagai alat untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau tidak.
Fungsi ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Mengenali tujuan kebijakan anggaran negara sangat penting karena kebijakan ini merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola ekonomi negara.
Dengan memahami tujuan-tujuannya, pemerintah dapat merancang dan melaksanakan kebijakan anggaran negara yang efektif untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Berikut ini adalah beberapa tujuan utama kebijakan anggaran negara.
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Bangsa
Salah satu tujuan utama dari kebijakan anggaran negara adalah menjaga stabilitas ekonomi negara. Namun, kebijakan ini juga berperan penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.
Dengan pengaturan pendapatan negara yang efektif, kebijakan anggaran negara dapat mendorong inovasi di berbagai sektor ekonomi, seperti sektor perbankan, korporasi, dan usaha mikro.
Ketika diterapkan secara bijaksana, kebijakan anggaran negara menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, pengembangan bisnis, dan peluang kerja.
Pada gilirannya, hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Menjaga Stabilitas Harga
Kenaikan harga barang yang mendadak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang positif seperti meningkatnya permintaan maupun tindakan yang tidak adil seperti monopoli atau penimbunan barang.
Kebijakan anggaran negara memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dengan tujuan untuk memastikan harga barang tetap terjangkau oleh masyarakat.
Stabilitas harga ini sangat penting untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan Lapangan Pekerjaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)
Kebijakan anggaran negara yang mendukung peningkatan investasi dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, yang akan mengurangi tingkat pengangguran.
Selain itu, kebijakan ini juga berperan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program-program seperti Kartu Indonesia Pintar.
Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja di usia produktif, memungkinkan mereka untuk lebih kompetitif di pasar kerja.
Pada akhirnya, hal itu akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.
Jenis-jenis Kebijakan Fiskal
Pada dasarnya, pemahaman tentang jenis-jenis kebijakan anggaran negara sangat penting agar pemerintah dapat merencanakan dan melaksanakan strategi yang tepat sesuai dengan kondisi ekonomi dan tujuan yang ingin dicapai.
Secara umum, kebijakan anggaran negara terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu sebagai berikut.
1. Kontraktif
Kebijakan anggaran negara kontraktif diterapkan ketika pemerintah perlu mengurangi inflasi dan mengendalikan ketidaksetaraan ekonomi.
Dalam kebijakan ini, pemerintah akan mengurangi belanja publik dan meningkatkan tarif pajak.
Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan inflasi dan menurunkan tingkat ketidaksetaraan ekonomi, yang sering diukur dengan rasio Gini.
Kebijakan ini digunakan dalam situasi di mana ekonomi terlalu cepat berkembang dan memerlukan penyeimbangan kembali untuk menjaga stabilitas.
2. Ekspansif
Kebijakan anggaran negara ekspansif diterapkan saat ekonomi sedang mengalami penurunan.
Dalam hal ini, pemerintah akan meningkatkan anggaran belanja dan dapat mengurangi atau menghapus pajak untuk sektor-sektor tertentu.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa.
Kebijakan anggaran negara ekspansif berfungsi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Instrumen Kebijakan Fiskal
Memahami instrumen kebijakan anggaran negara sangat penting karena ini memberi pemerintah alat untuk merancang, melaksanakan, dan menilai kebijakan ekonomi dengan lebih efektif.
Instrumen kebijakan anggaran negara mencakup berbagai tindakan yang digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi negara. Beberapa komponen utama dari instrumen kebijakan anggaran negara antara lain.
1. Pajak
Salah satu instrumen utama kebijakan anggaran negara adalah pengaturan pajak, baik yang berasal dari sektor dalam negeri maupun luar negeri.
Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak dengan cara mengurangi, menambah, menunda, atau bahkan menghapuskan pajak tertentu.
Manipulasi pajak ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan anggaran negara yang diinginkan, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi atau mengendalikan inflasi.
2. Pengeluaran Belanja
Komponen berikutnya adalah pengeluaran belanja pemerintah, yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi.
Ketika negara menghadapi defisit anggaran, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran di sektor-sektor tertentu sebagai langkah efisiensi.
Misalnya, penundaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai strategi penghematan untuk mengurangi beban fiskal.
3. Obligasi Publik
Instrumen kebijakan anggaran negara lainnya adalah penerbitan obligasi publik, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana dari masyarakat.
Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik menawarkan tingkat bunga atau "coupon rate" yang akan dibayar oleh pemerintah saat mengembalikan pinjaman.
Ini merupakan sumber pendanaan yang penting untuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan dana besar.
4. Alokasi Anggaran
Komponen terakhir adalah alokasi anggaran, di mana pemerintah memiliki kewenangan untuk memindahkan anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya untuk mencapai tujuan kebijakan anggaran negara.
Misalnya, pada masa pandemi, pemerintah dapat mengalihkan anggaran ke sektor kesehatan sebagai langkah cepat untuk merespons keadaan darurat dan mengatasi krisis kesehatan.
Contoh Kebijakan Fiskal
Mengenal contoh kebijakan anggaran negara sangat penting karena contoh-contoh nyata memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya terhadap ekonomi suatu negara.
Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan anggaran negara yang diterapkan di Indonesia.
1. Subsidi BBM
Salah satu contoh kebijakan anggaran negara adalah subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan gas.
Kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dengan mengurangi beban biaya bahan bakar, yang pada gilirannya mendukung mobilitas masyarakat serta menjaga kestabilan transaksi ekonomi.
2. Peningkatan Anggaran Penanganan COVID-19
Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah meningkatkan anggaran untuk sektor kesehatan, pembelian alat medis, serta program bantuan sosial dan stimulus ekonomi.
Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat respons pemerintah terhadap krisis kesehatan dan ekonomi, serta memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi.
3. Tax Amnesty
Kebijakan amnesti pajak, yang memberikan kesempatan bagi individu atau perusahaan untuk melaporkan kekayaan mereka kepada pemerintah dengan mendapatkan pembebasan atau pengurangan pajak dalam jangka waktu tertentu, merupakan salah satu contoh kebijakan anggaran negara di Indonesia.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dan memperbaiki kepatuhan wajib pajak.
4. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk barang-barang tertentu, seperti obat-obatan dan bahan pokok (sembako), adalah kebijakan anggaran negara yang bertujuan untuk memastikan harga barang-barang kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat.
Kebijakan ini membantu mengontrol inflasi dan melindungi daya beli masyarakat.
Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter
Selain kebijakan anggaran negara, kebijakan moneter juga merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia ekonomi.
Meskipun keduanya berperan penting dalam pengelolaan ekonomi negara, mereka memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda.
Kebijakan anggaran negara fokus pada pengaturan pemasukan dan pengeluaran negara, sementara kebijakan moneter bertujuan untuk mengontrol inflasi dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar.
Kebijakan anggaran negara berasal dari pemerintah, sedangkan kebijakan moneter diterapkan oleh bank sentral.
Salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter adalah suku bunga, yang mempengaruhi biaya pinjaman serta pengeluaran individu dan bisnis.
Kebijakan moneter juga berperan dalam mendorong investasi dan produksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kedua kebijakan ini, baik anggaran negara maupun moneter, dapat diterapkan secara bersamaan atau terpisah, tergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan yang diperlukan.
Sebagai penutup, menjadi alat utama dalam mengelola perekonomian, kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat.