JAKARTA — Dalam upaya menjaga daya tahan ekonomi nasional sekaligus mendorong mobilitas masyarakat selama masa liburan sekolah, pemerintah resmi mengumumkan program diskon tarif transportasi untuk periode Juni hingga Juli 2025. Stimulus ini mencakup berbagai moda transportasi dan dialokasikan anggaran hingga Rp940 miliar.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Ia menyebut program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan. "Stimulus sektor transportasi yang diberikan pada masa libur anak sekolah yaitu bulan Juni hingga Juli 2025 diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk bepergian, khususnya melakukan perjalanan di dalam negeri," ujar Dudy.
Fokus Pada Moda Transportasi Publik
Pemerintah mengalokasikan dana Rp940 miliar untuk memberikan diskon tarif berbagai moda transportasi, seperti kereta api, pesawat udara, kapal laut, dan angkutan penyeberangan.
Kereta Api: Diskon 30 Persen
Bagi para pengguna kereta api, diskon tarif sebesar 30 persen akan diberlakukan untuk 3.522.464 kursi yang tersebar di berbagai rute populer dalam negeri. Total anggaran yang disiapkan untuk sektor ini mencapai Rp300 miliar.
Pesawat Udara: Bebas PPN untuk Tiket Ekonomi
Untuk sektor angkutan udara, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen untuk tiket kelas ekonomi. Diskon ini ditujukan bagi sekitar 6 juta penumpang, dengan total anggaran mencapai Rp430 miliar.
Angkutan Laut dan Kapal Perintis
Di sektor angkutan laut, diskon tarif berlaku untuk 923.113 penumpang, yang mencakup 812.240 penumpang kapal reguler dan 110.873 penumpang kapal perintis. Ini merupakan bagian penting dari kebijakan karena moda transportasi laut menjadi tulang punggung konektivitas di wilayah kepulauan Indonesia.
Penyeberangan: Diskon untuk Penumpang dan Kendaraan
Sementara itu, untuk angkutan penyeberangan, diskon tarif diberikan kepada 506.830 penumpang dan 1.169.053 kendaraan. Secara keseluruhan, total anggaran untuk angkutan laut dan penyeberangan mencapai Rp210 miliar.
"Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan stimulus yang diberikan oleh Pemerintah dengan sebaik-baiknya. Harapannya, semoga aktivitas ekonomi dan pergerakan domestik dapat meningkat selama masa libur sekolah, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian secara nasional," tambah Dudy.
Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional
Program ini menjadi bagian dari kebijakan fiskal antisipatif yang disusun pemerintah untuk mengurangi tekanan ekonomi masyarakat dan mendorong konsumsi domestik. Momentum libur sekolah dinilai sebagai waktu yang strategis untuk meningkatkan pergerakan orang dan barang melalui sektor transportasi.
Dengan memberikan potongan harga transportasi, pemerintah tidak hanya mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat, tetapi juga mendorong geliat sektor pariwisata dan perdagangan antardaerah.
Kebijakan Tambahan Penopang Ekonomi
Selain program diskon transportasi, pemerintah juga merancang empat kebijakan lainnya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan-kebijakan ini menyasar kelompok masyarakat berpendapatan rendah, pengguna jalan tol, serta sektor ketenagakerjaan padat karya.
Berikut rincian kebijakan tambahan yang diumumkan:
Penebalan Bantuan Sosial:
Pemerintah menyalurkan bantuan sosial tambahan berupa Kartu Sembako dan Bantuan Pangan kepada 18,3 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM), dengan alokasi anggaran sebesar Rp11,93 triliun.
Diskon Tarif Tol:
Sebanyak 110 juta pengguna jalan tol akan mendapatkan diskon tarif hingga 20 persen. Program ini didanai dengan anggaran sebesar Rp650 miliar dan bersumber dari non-APBN.
Bantuan Subsidi Upah (BSU):
Pemerintah memberikan BSU senilai Rp300 ribu per bulan selama dua bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp10,72 triliun.
Diskon Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKK):
Pemerintah memperpanjang diskon iuran JKK sebesar 50 persen untuk para pekerja di sektor padat karya. Program ini berlaku selama enam bulan dan dibiayai melalui dana non-APBN sebesar Rp200 miliar.
Prioritaskan Transportasi Terjangkau dan Aman
Dengan total anggaran gabungan dari berbagai kebijakan mencapai puluhan triliun rupiah, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif. Diskon tarif transportasi menjadi elemen penting dari strategi tersebut, karena mencakup kebutuhan dasar mobilitas masyarakat di seluruh Indonesia.
Kementerian Perhubungan juga menekankan pentingnya keselamatan dan kenyamanan selama masa libur panjang ini. Selain memberikan subsidi tarif, pemerintah terus berkoordinasi dengan operator transportasi untuk memastikan kesiapan armada, kualitas pelayanan, dan ketersediaan jadwal yang memadai.
Harapan Pemerintah: Libur Sekolah Jadi Momentum Bangkitkan Ekonomi
Pemerintah berharap momentum libur sekolah di pertengahan tahun ini dapat mendorong pergerakan ekonomi daerah, terutama sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pariwisata, perdagangan, dan transportasi.
Dengan adanya stimulus pada sektor transportasi, masyarakat diharapkan lebih terdorong untuk melakukan perjalanan antarwilayah, mengunjungi kampung halaman, atau berwisata domestik. Aktivitas ini diyakini akan memperkuat permintaan barang dan jasa di tingkat lokal. “Semoga kebijakan ini memberikan dampak yang luas, tidak hanya bagi penumpang, tetapi juga pelaku usaha, operator transportasi, serta sektor pariwisata dan UMKM di berbagai daerah,” tutup Dudy.
Langkah pemerintah mengucurkan Rp940 miliar untuk memberikan diskon tarif transportasi selama libur sekolah merupakan kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendongkrak mobilitas masyarakat. Program ini juga melengkapi sejumlah kebijakan sosial dan ekonomi lain yang menyasar sektor-sektor vital dalam struktur perekonomian Indonesia.
Dengan implementasi yang tepat dan partisipasi aktif dari masyarakat, kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu motor penggerak utama pemulihan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.