JAKARTA — Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan pentingnya transformasi dan penguatan sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional. Hal ini mengingat potensi besar yang dimiliki ekonomi syariah Indonesia belum sepenuhnya tergarap optimal, terutama dari sisi literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih tertinggal dibandingkan sistem keuangan konvensional.
Dalam Taklimat Media yang diselenggarakan oleh Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, Imam Hartono, menyampaikan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi industri keuangan syariah nasional, khususnya dalam menjangkau masyarakat luas melalui produk-produk yang relevan dan terjangkau.
Perbandingan Literasi dan Inklusi Keuangan
Data terbaru yang dirilis melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 43,42 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah hanya berada di angka 13,41 persen. Angka ini menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan dibandingkan keuangan konvensional yang mencatat literasi sebesar 80,51 persen dan inklusi sebesar 66,46 persen.
“Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam upaya memperluas akses keuangan syariah di masyarakat. Salah satunya adalah persepsi bahwa produk keuangan syariah cenderung lebih mahal dibandingkan produk konvensional,” jelas Imam Hartono.
Tantangan Persepsi Publik terhadap Produk Syariah
Menurut Imam, salah satu kendala utama dalam pengembangan sektor keuangan syariah adalah anggapan bahwa produk-produk berbasis syariah tidak hanya lebih mahal, tetapi juga rumit dan kurang fleksibel dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam menjaring minat masyarakat untuk beralih ke layanan keuangan berbasis syariah.
“Sejumlah masyarakat memandang bahwa produk-produk keuangan syariah lebih mahal dibandingkan produk keuangan konvensional,” ujar Imam.
Padahal, menurutnya, prinsip dasar keuangan syariah tidak semata soal harga, tetapi juga menyangkut aspek keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan nilai-nilai keislaman yang diyakini sebagian besar masyarakat Indonesia.
Inovasi Produk dan Kolaborasi BI OJK
Menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah mendorong inovasi produk keuangan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Salah satu inisiatif terbaru adalah pengembangan instrumen investasi syariah bernama Shariah Restricted Investment Account (SRIA).
“Termasuk misalnya BI saat ini bersama dengan OJK mendorong produk baru namanya SRIA. Ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk menciptakan berbagai instrumen yang diharapkan oleh masyarakat,” jelas Imam.
SRIA diharapkan mampu menjadi alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan menarik bagi para investor maupun masyarakat umum, sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi lembaga perbankan syariah untuk berkembang dan bersaing di pasar.
Akselerasi UUS dan Penguatan Industri Keuangan Syariah
Selain mendorong inovasi produk, BI dan OJK juga menekankan pentingnya penguatan struktur industri keuangan syariah, salah satunya melalui pengembangan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi entitas yang mandiri dan kompetitif. Transformasi ini dinilai penting untuk menciptakan bank-bank berbasis syariah yang mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha syariah serta mendukung akselerasi ekonomi syariah nasional.
“Karena pelaku usaha syariah kita harus diperkuat, diperkuat supaya bisa survive, supaya bisa berdaya saing,” tegas Imam.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan restu untuk pelaksanaan spin off UUS dari bank-bank konvensional seperti BTN, sebagai bagian dari strategi jangka panjang memperkuat arsitektur keuangan syariah nasional.
Target Pembiayaan Syariah Direvisi
Dalam konteks pengembangan sektor keuangan syariah, BI juga melakukan revisi terhadap target pembiayaan perbankan syariah tahun 2025. Sebelumnya ditetapkan pada kisaran 10 hingga 13 persen, target tersebut kini disesuaikan menjadi 8 hingga 11 persen seiring dengan evaluasi kondisi pasar dan kesiapan pelaku industri.
Penyesuaian target ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk pelemahan komitmen, melainkan strategi realistis untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan sehat. BI meyakini bahwa dengan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat, sektor keuangan syariah tetap memiliki ruang besar untuk tumbuh signifikan di masa depan.
Strategi Ke Depan: Edukasi dan Digitalisasi
Imam Hartono juga menyebutkan bahwa selain pengembangan produk dan penguatan lembaga, edukasi publik menjadi pilar utama dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. BI akan terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pelaku industri untuk menyosialisasikan manfaat dan keunggulan sistem keuangan syariah.
“Edukasi sangat penting, terutama untuk menyamakan persepsi masyarakat tentang keuangan syariah dan potensi yang dimilikinya,” imbuh Imam.
Tak hanya itu, BI juga menyoroti peran digitalisasi sebagai pendorong utama untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil. Penggunaan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah diharapkan mampu mempercepat proses inklusi, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur perbankan.
Potensi Besar, Tapi Butuh Aksi Nyata
Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Namun, potensi ini hanya bisa direalisasikan jika seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, regulator, industri, maupun masyarakat secara konsisten dan bersama-sama mendorong ekosistem keuangan syariah yang progresif, inklusif, dan berdaya saing.
BI menyadari bahwa keberhasilan sektor perbankan syariah tidak bisa hanya mengandalkan regulasi semata, tetapi juga harus didukung oleh inovasi, pelayanan yang efisien, dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.