JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, pengembangan energi hijau, perumahan yang layak, serta kawasan permukiman yang nyaman juga menjadi prioritas yang harus terus didorong oleh pemerintah.
Hal ini disampaikan langsung oleh jajaran pengurus APINDO yang dipimpin Ketua Umum Shinta W. Kamdani saat menggelar audiensi dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pemberdayaan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, APINDO memaparkan berbagai masukan strategis terkait arah pembangunan infrastruktur Indonesia lima tahun ke depan.
Fokus Utama APINDO: Infrastruktur Inklusif dan Berkelanjutan
Andre Rahadian, SH., LL.M., Vice Chairman Infrastruktur APINDO, menjelaskan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari inisiasi APINDO Infrastruktur Roadmap 2025 yang dirancang sebagai panduan arah pembangunan infrastruktur nasional.
“Kepada Menko AHY kami menyampaikan gagasan mengenai arah pembangunan infrastruktur untuk 5 tahun ke depan melalui inisiasi APINDO Infrastruktur Roadmap 2025,” kata Andre Rahadian dalam keterangan persnya di Jakarta.
Menurut Andre, pembangunan infrastruktur yang merata bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga harus mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Upaya Penyerapan Tenaga Kerja dan Kepastian Hukum
Andre juga menyoroti fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terjadi cukup tinggi di beberapa sektor, sehingga pemerintah harus terus berupaya menciptakan lapangan kerja yang memadai. “Meski saat ini banyak terjadi PHK, namun kami mendorong agar pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan kerja sehingga penyerapan tenaga kerja bisa memadai dan angka pengangguran bisa turun,” ujarnya.
Selain itu, Andre mengingatkan pentingnya kepastian hukum sebagai faktor utama dalam menarik investor, terutama dalam sektor transportasi udara yang menjadi tulang punggung konektivitas nasional. “Kepastian hukum menjadi hal yang penting dan krusial, terutama bagi para investor. Dengan adanya kepastian hukum, maka investor percaya untuk berinvestasi,” tegas Andre, yang juga merupakan Dewan Pakar INACA dan Partner Dentons HPRP.
Peran Pemerintah Daerah dan Sinergi Nasional
Dalam diskusi tersebut, APINDO juga menekankan peran vital pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan di wilayah masing-masing. Meskipun otonomi daerah diberlakukan, Pemerintah Pusat diharapkan aktif menggandeng profesional dan akademisi untuk melakukan supervisi dan memastikan kualitas pembangunan yang merata dan optimal.
“Meski dengan format otonomi daerah, namun Pemerintah Pusat menggandeng kalangan profesional dan akademisi bisa mensupervisi daerah-daerah dalam melakukan pembangunan,” tambah Andre.
Indonesia Harus Kompetitif dalam Menarik Investasi ASEAN
Andre Rahadian menambahkan, saat ini negara-negara ASEAN tengah berlomba-lomba menarik investor asing dengan berbagai kemudahan dan insentif. Indonesia harus mampu bersaing dan bahkan menjadi yang terdepan, mengingat potensi besar yang dimiliki bangsa ini. Namun, keberhasilan menarik investasi tidak bisa terlepas dari kesiapan infrastruktur, sistem transportasi, serta kualitas sumber daya manusia yang mumpuni.
“Indonesia tidak boleh ketinggalan, bahkan harus terdepan mengingat potensi besar yang dimiliki bangsa ini. Namun tentu dengan memperhatikan kesiapan di dalam negeri, baik infrastruktur, transportasi, sampai kualitas angkatan kerjanya,” pungkas Andre.
Respon Positif Menko AHY terhadap Masukan APINDO
Menanggapi masukan tersebut, Menko AHY memberikan apresiasi tinggi terhadap gagasan dan rekomendasi yang disampaikan APINDO. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur secara berkesinambungan dan menyederhanakan proses perizinan guna mempercepat investasi.
“Terima kasih atas usulan APINDO. Tentu akan sangat membantu pemerintah dalam mengimplementasikan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ucap Menko AHY.
Lebih lanjut, Menko AHY juga mengajak APINDO untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam memajukan dan mendukung berbagai program prioritas nasional, khususnya dalam bidang infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi.
Kolaborasi untuk Infrastruktur Masa Depan Indonesia
Pertemuan antara APINDO dan Menko AHY menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan fokus pada pemerataan pembangunan, penguatan energi hijau, perumahan layak, serta iklim usaha yang kondusif, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di kancah regional maupun global.
Gagasan-gagasan yang telah dikemukakan APINDO melalui Infrastruktur Roadmap 2025 diharapkan menjadi landasan strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan langkah konkret ke depan, sehingga tercipta sinergi positif antara pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam membangun Indonesia maju.