JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menggodok langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan pelat merah, seiring dinamika ekonomi global yang semakin menantang. Salah satu fokus utama kebijakan tersebut adalah pemangkasan jumlah komisaris di sejumlah BUMN, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya efisiensi menyeluruh di semua lini pemerintahan, termasuk BUMN.
“Presiden berharap efisiensi dilakukan menyeluruh. Salah satunya, kami diminta mengurangi jumlah komisaris di Bank Himbara,” ujar Erick Thohir saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.
Rencana tersebut akan dibahas secara lebih mendalam oleh Erick bersama Rosan Roeslani, CEO Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang juga dikenal sebagai tokoh penting dalam pengembangan ekosistem bisnis BUMN.
“Saya akan berdiskusi dengan Pak Rosan, untuk melihat potensi efisiensi lainnya di BUMN, baik dalam hal operasional maupun perjalanan dinas,” imbuh Erick.
Langkah Efisiensi Menyeluruh
Selain pemangkasan jumlah komisaris, Kementerian BUMN juga akan mengevaluasi pengeluaran terkait perjalanan dinas dan kegiatan operasional lainnya di lingkungan perusahaan negara. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan efisiensi BUMN sebagai ujung tombak pembangunan nasional.
Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, efisiensi menjadi keharusan. Beberapa tekanan eksternal seperti kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat, eskalasi perang dagang AS–Tiongkok, hingga potensi konflik antara India dan Pakistan, turut menambah tekanan terhadap perekonomian Indonesia.
Kendati demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,87% pada kuartal I tahun 2025. Erick Thohir menilai capaian ini sebagai sinyal positif, meski tetap harus disikapi dengan kewaspadaan.
“Jika melihat kondisi global yang penuh tantangan, capaian pertumbuhan 4,87% ini cukup menggembirakan,” ujarnya.
Namun Erick juga menyoroti potensi gangguan terhadap sektor ekspor Indonesia jika konflik India–Pakistan terus memanas. Ia menyebutkan komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan batu bara dapat terdampak signifikan jika jalur perdagangan terganggu.
“Dampaknya bisa signifikan terhadap perdagangan kita, terutama untuk komoditas seperti sawit dan batu bara,” tegasnya.
Stress Test Seluruh BUMN
Sebagai langkah antisipatif, Kementerian BUMN telah menerapkan uji ketahanan (stress test) terhadap seluruh perusahaan milik negara untuk menghadapi berbagai skenario ekonomi terburuk.
“Kami sudah lakukan stress test kepada semua BUMN. Saya dan Pak Rosan bahkan mengumpulkan seluruh direksi BUMN untuk membahas hal ini secara menyeluruh,” ungkap Erick.
Langkah ini tidak hanya menjadi bentuk kesiapsiagaan terhadap gejolak ekonomi global, tetapi juga bagian dari agenda reformasi struktural BUMN agar semakin adaptif, efisien, dan profesional.
Dukungan untuk Transformasi
Rosan Roeslani yang turut dilibatkan dalam proses evaluasi efisiensi ini dikenal memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan bisnis, baik di sektor publik maupun swasta. Sinergi antara Erick dan Rosan dinilai penting untuk mempercepat reformasi kelembagaan dan mendorong kinerja BUMN ke arah yang lebih kompetitif.
Rencana pemangkasan komisaris dan evaluasi operasional ini dipandang sebagai kebijakan tepat dalam menjaga keberlanjutan BUMN di tengah tekanan ekonomi dunia. Di sisi lain, penguatan sistem pengawasan internal juga akan diperkuat agar efisiensi tidak mengurangi kualitas tata kelola.
Dengan pendekatan terukur dan kolaboratif, kebijakan efisiensi ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional dan memastikan BUMN tetap menjadi motor penggerak pembangunan di tengah ketidakpastian global.