JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan resmi mengoperasikan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di dua kota utama pelaksanaan ibadah haji, yakni Madinah dan Makkah. Klinik ini dihadirkan untuk memberikan pelayanan medis komprehensif bagi jemaah haji asal Indonesia, khususnya yang mengalami gangguan kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Pengoperasian KKHI ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kesehatan Tahun 1446H/2025M, Mohammad Imran. Ia menjelaskan bahwa KKHI akan menjadi pusat pelayanan kesehatan sekaligus tempat rujukan utama dari pos kesehatan lainnya, baik dari kloter, sektor, maupun bandara.
“KKHI difungsikan sebagai tempat perawatan dan rujukan bagi jemaah haji Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan,” ujar Mohammad Imran, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan.
Jemaah yang mengalami sakit akan ditangani terlebih dahulu di Unit Gawat Darurat (UGD) KKHI, kemudian menjalani proses triase, yaitu penggolongan pasien berdasarkan tingkat kegawatdaruratan medis. Pasien dengan keluhan ringan hingga sedang akan ditangani di KKHI, sementara yang memerlukan penanganan intensif akan dirujuk ke Rumah Sakit Pemerintah Arab Saudi (RSAS).
“Jika hasil triase menunjukkan kondisi sedang dan berat atau gawat darurat, jemaah akan segera dilakukan resusitasi dan dirujuk ke rumah sakit pemerintah Arab Saudi,” lanjut Imran.
Selain layanan kuratif, KKHI juga berperan dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada pasien serta pendampingnya. Menurut Imran, penyuluhan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran jemaah akan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalani ibadah haji yang sarat aktivitas fisik.
Pelayanan kesehatan di KKHI meliputi penanganan gawat darurat, layanan rawat inap, perawatan intensif di ruang ICU dan HCU, hingga penyediaan ambulans untuk proses rujukan dan evakuasi medis. Seluruh layanan ini dirancang untuk mendukung pemulihan jemaah secara cepat dan tepat.
Salah satu tantangan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan tahun ini adalah ketersediaan obat-obatan psikiatri. Arab Saudi, melalui Badan POM-nya, menerapkan aturan ketat terhadap impor obat-obatan yang tergolong narkotika dan psikotropika. Untuk mengatasi kendala ini, Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Abeer Medical Group sebagai pihak penyedia resmi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi.
“Untuk penyediaan obat tersebut, Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Abeer Medical Group sebagai fasilitator,” terang Imran.
Pengoperasian KKHI ini menjadi semakin krusial mengingat mayoritas jemaah yang tiba di Arab Saudi termasuk kategori risiko tinggi. Berdasarkan data Kementerian Agama, pada 2 Mei 2025, sebanyak delapan kelompok terbang (kloter) jemaah haji reguler gelombang pertama telah tiba di Tanah Suci dengan total 3.224 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 83,24 persen di antaranya masuk kategori jemaah risiko tinggi (risti) karena faktor usia dan penyakit bawaan.
Kementerian Kesehatan menekankan bahwa jemaah risiko tinggi akan mendapatkan perhatian lebih dalam monitoring kesehatan mereka. Pendekatan preventif juga diterapkan, dengan pengawasan ketat oleh tim kesehatan baik di penginapan maupun saat prosesi ibadah berlangsung.
Pemerintah berharap, kehadiran KKHI mampu menjawab kebutuhan layanan medis yang memadai dan cepat, terutama di masa-masa kritis menjelang puncak ibadah haji. Tak hanya itu, sistem rujukan yang terstruktur antara pos kesehatan kloter dan KKHI, serta koordinasi dengan fasilitas kesehatan Arab Saudi, diharapkan bisa mempercepat penanganan dan menekan angka kematian jemaah haji asal Indonesia.
Dengan kesiapan fasilitas medis dan kolaborasi lintas negara, pemerintah optimistis bahwa penyelenggaraan layanan kesehatan tahun ini dapat berjalan lancar dan jemaah haji bisa menjalankan ibadahnya dengan aman dan nyaman.
“Selama masa perawatan, petugas kesehatan di KKHI juga memberikan edukasi dan penyuluhan kepada pasien serta keluarga atau jemaah lain yang menjenguk,” pungkas Mohammad Imran.